Ketika digelontorkannya APBD untuk pembangunan sebuah pasar, ASN tidak hanya berpikir sebagai social oriented yang merupakan tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi jiwa ASN milenial akan berpikir adanya Break Even Point (BEP) terhadap aktivitas keuangan APBD yang telah dikucurkan.

“ASN tidak hanya memahami admistrasi, tetapi harus memiliki spirit dan jiwa interpreneur yang kuat,” kata Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Afifi Lubis, saat melepas masa orientasi lulusan Purna Praja ASN Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXVII di Sumut, di Aula Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BSDM) Sumut, Jalan Nagelngko Nomor 1 Medan, Jumat (29/10).

Menurut Afifi Lubis, pengalaman selama setahun menjalani masa orientasi telah memberikan gambaran sosok, jiwa raga sebagai ASN. Langkah saat memulai era baru birokrasi perlu ditata dengan baik, karena langkah saat ini menjadi langkah penentu hingga memasuki masa purnabakti.

“Kesempatan ini jangan disia-siakan, jangan dirusak tapi ditata dengan baik, sehingga saudara bisa menjadi ASN yang berkualitas dan memiliki mental yang baik yang diinginkan masyarakat saat ini,” ujarnya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumut Faisal Arif Nasution mengatakan pelepasan purna IPDN ini sebanyak 50 orang yang ditempatkan di kabupaten/kota di Sumut. Diharapkannya, di mana pun mereka ditempatkan siap menjalankan birokrasi pemerintahan dan baik.

”Pengalaman birokrasi selama mengikuti orientasi setahun di Pemprov Sumut bisa diimplementasikan di mana saudara ditempatkan, berikan yang terbaik untuk masyarakat, dan jaga profesi selaku ASN,” ujarnya.

The post Afifi Lubis : ASN Harus Punya Jiwa Entrepreneur appeared first on Primenews.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telah mengatur netralitas ASN, sedangkan penyelenggara Pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki Peraturan Bersama terkait Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Namun, menurut Edy Rahmayadi, ketidaknetralan penyelenggara Pilkada dan ASN masih terjadi dan menyebabkan konflik di antara masyarakat.

Hal ini diungkapkan Edy Rahmayadi saat memimpin rapat virtual dengan kepala daerah, Forkopimda, KPU dan Bawaslu dari 23 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (25/8/2020).

“Penyelenggara Pilkada dan ASN memiliki hak memilih, tetapi tidak boleh menunjukkan dukungannya kepada pasangan calon Walikota dan Bupati. Itu ada undang-undangnya, tetapi pelanggaran ini masih terus terjadi. Begitu juga penyelenggara Pilkada, ada oknum-oknum yang tidak netral sehingga merugikan calon yang lain. Ini dapat menjadi sumber konflik di masyarakat dan harus dihindari,” kata Edy.

Edy meminta agar Bawaslu menindak tegas segala bentuk pelanggaran agar tidak memicu perselisihan dan tidak merugikan para pasangan calon. Dengan Pilkada yang profesional dan berkualitas menurutnya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang juga berkualitas, sehingga mampu membangun daerah yang dipimpinnya.

Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin, menyampaikan saat ini proses Pilkada serentak di Sumut telah memasuki tahap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemutakhiran. Untuk memperoleh data yang aktual, KPU terus berkoordinasi dengan Disdukcapil Pemprov Sumut.

“Sekarang kita sedang pemutakhiran data pemilih dan menyusunnya. Kita bekerja sama dengan Dinas Dukcapil untuk hal ini, agar semua penduduk Sumut yang sudah memiliki hak memilih terdaftar,” terang Herdensi.

Terkait masalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Herdensi mengatakan, tinggal satu daerah lagi yang belum 100% menyalurkan dananya. Namun, menurut Herdensi saat ini hal tersebut belum mengganggu proses penyelenggaran Pilkada.

“Tinggal satu daerah yang belum menyelesaikan NPHD-nya, masih 90 %. Tetapi saat ini belum mengganggu proses penyelenggaraan Pilkada. Tetapi, kita akan dorong agar ini cepat selesai dan masalah NPHD kita benar-benar sudah selesai semua,” tambah Herdensi.

Ketua Bawaslu Syafrida R Rasahan menekankan lima hal terkait Pilkada kali ini, yaitu risiko penyebaran Covid-19, pemanfaatan dana Bansos oleh petahana, keterlibatan ASN dalam kampanye, politik uang, dan pentingnya partisipasi masyarakat.

“Saat ini kita di situasi pandemi, jadi protokol kesehatan wajib. Dan di masa pandemi ini kita juga harus waspada petahana menggunakan dana Bansos untuk kampanye, melibatkan Kadis-nya, kepala desa atau perangkat lainnya. Kita juga harus pantau ketat politik uang karena saat ini keadaan ekonomi kita sedang sulit. Karena itu penting partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pilkada kali ini,” kata Syafrida.

Pihak keamanan dalam hal ini Polda dan TNI telah menyatakan kesiapannya menjaga stabilitas keamanan selama Pilkada. Menurut keterangan Karo Ops Polda Sumut Kombes Pol Makmur Ginting, Polri telah menyiapkan 21.000 personel untuk pengamanan Pilkada dan didukung TNI sebanyak 8.146 personel.

“Kita sudah menyiapkan 21.000 personel, itu 2/3 kekuatan Polda Sumut ditambah lagi 8.146 personel dari TNI. Kita juga melakukan pergeseran 1.200 personil termasuk Brimob ke Nias, karena dari pengalaman kita di sana perlu pengawasan lebih. Secara umum kita sangat siap untuk melakukan pengamanan Pilkada di Sumut,” tegas Kombes Pol Makmur Ginting yang datang mewakili Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin.

The post Edy Rahmayadi Minta ASN Junjung Tinggi Netralitas Pada Pilkada 2020 appeared first on Primenews.