Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina saat menghadiri acara Diskusi Kelompok Terpumpun ‘Keadilan Restoratif dalam Perkara Bahasa dan Hukum’, di Hotel Emerald Garden, Jalan Kol Yos Sudarso Nomor 1 Medan, Kamis (1/4).

“Bahasa menunjukkan bangsa, sebuah bangsa yang luhur ditunjukkan dengan keluhuran atau kesantunan dalam berbahasa, ketika bahasa digunakan negatif untuk saling mencaci, membuat makian ataupun ujaran kebencian, percayalah suatu bangsa itu tidak menunjukan jiwa luhurnya,” ujar Sabrina.

Sabrina juga mengingatkan, agar selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karena salah dalam menggunakan bahasa, akibatnya bisa fatal, bahkan berujung penjara.

“Dahulu kita salah dalam bertutur kata bisa dimaafkan, tapi sekarang tidak bisa lagi hanya sekadar minta maaf, karena bisa dipidanakan, untuk itu janganlah kita memaki orang, karena tidak ada hak kita memaki orang lain,” tambahnya.

Apalagi, saat ini di media sosial, bahasa tidak jarang menjadi salah satu faktor yang bisa menimbulkan konflik sosial. Dunia maya juga sering disalahgunakan sebagai tempat untuk menyebar berita bohong, yang dapat menimbulkan perpisahan.

“Semoga melalui diskusi kelompok terpumpun ini, dapat dirumuskan rancangan model restorasi atau pola pemulihan hubungan kemasyarakatan dalam penanganan konflik kebahasaan yang terjadi di masyarakat,” harapnya.

Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara (BBSU) Maryanto mengatakan, saat ini jumlah kasus sengketa kebahasaan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 11 kasus terjadi setiap bulannya. Pada periode Januari hingga Maret 2021 sudah terjadi 45 kasus sengketa kebahasaan.

“Persoalan bahasa ini merupakan bagian penting dalam penegakan hukum di Indonesia, sengketa kebahasaan yang banyak terjadi adalah terkait dengan ujaran kebencian di ruang digital,” terangnya.

Kasubbid Bantuan Hukum Polda Sumut AKBP Ramles Napitupulu, mengatakan bahwa maraknya pelanggaran kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik atau kekerasan yang dilakukan dalam media sosial, telah memberikan kerugian pada pengguna yang lain. Juga dapat menimbulkan rasisme atau kebencian antarindividu maupun antarsuku, agama dan ras.

“Untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam media elektronik tersebut maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujarnya.

Ramles juga mengatakan bahwa maksud dari Undang-Undang ini adalah untuk mengantisipasi maraknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di media elektronik, serta mengatur batasan-batasan dalam beretika di internet, dengan harapan agar terjaga kesatuan dan keutuhan segenap bangsa Indonesia.

The post Sabrina : Bahasa Menunjukkan Keluhuran Suatu Bangsa appeared first on Primenews.

Menyikapi fenomena tersebut, diperlukan penguatan sikap tertib berbahasa, khususnya di ruang publik, sebagai salah satu upaya dan langkah melestarikan bahasa.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina saat membuka sekaligus menjadi pembicara pada kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Kebahasaan dengan Pemerintah Daerah, Rabu (26/8), di Le Polonia Hotel and Convention, Jalan Jenderal Sudirman Medan.

“Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sekaligus merupakan jati diri Bangsa Indonesia. Artinya, harus sama-sama kita jaga. Kesadaran ini dulu yang harus kita miliki. Kemudian, caranya adalah dengan tertib dan disiplin berbahasa Indonesia dengan baik dan benar khususnya di ruang publik,” ujar Sabrina.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap bahasa, Sabrina mengatakan bahwa Pemprov Sumut telah memiliki perangkat peraturan yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

“Kita akui mungkin pelaksanaanya belum maksimal. Ini menandakan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendirian, diperlukan kerja sama seluruh pihak dalam melindungi bahasa. Semoga hasil dari sinkronisasi kebijakan kebahasaan hari ini memberikan sumbangan besar terhadap upaya perlindungan dan pelestarian bahasa,” harap Sabrina.

Kepada Balai Bahasa Sumut, Sabrina juga menyampaikan harapan agar senantiasa dilakukan penggalian, pelestarian dan memperkaya khasanah daerah. Pada tatanan historis, tokoh dari Sumut yaitu Sanusi Pane mewakili Djong Batak pada Kongres I Pemuda Tahun 1926. Selain itu, jejak awal Bahasa Melayu juga diketahui berasal dari Sumut yaitu Barus.

“Hal ini menjadi salah satu alasan kita dipercayakan sebagai tuan rumah Kongres Bahasa II pada tahun 1954,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Balai Bahasa Sumut Maryanto mengatakan bahwa sinkronisasi kebijakan kebahasaan dengan pemerintah daerah diselenggarakan untuk mendukung dan memperkuat Perda Sumut Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

“Perda Sumut Nomor 8 Tahun 2017 merupakan kepeloporan Sumut dalam melindungi bahasa, karena produk hukum perda ini baru satu-satunya di Indonesia. Daerah lain masih sedang dalam proses penyusunan. Untuk itu Perda ini perlu kita perkuat dengan sosialisasi dan seperti harapan Bu Sekda, diperlukan kajian yang memperkaya khasanah daerah,” ucap Maryanto.

Balai Bahasa Sumut, terang Maryanto, telah melakukan beberapa kajian akademis untuk memperkuat kepeloporan Sumut dalam pergerakan kebahasaan nasional. Di antaranya, diskusi akademis tentang Kepeloporan Sastrawan Melayu Klasik, diskusi akademis tentang Obor Peradaban Barus dalam Jejak Melayu Lingua Franca.

Sinkronisasi Kebijakan Kebahasaan dengan Pemerintah Daerah diikuti oleh Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan dari Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Batubara, Karo dan Tapanuli Tengah. Adapun narasumber yang mengisi acara selain Sekda Sabrina adalah Ketua Forum Guru Besar Sumut Amin Saragih dan Sekretaris Ombudsman Ferry Indra Sakti.

The post Sabrina: Sikap Tertib dan Disiplin Jadi Kunci Pelestarian Bahasa appeared first on Primenews.