Hal ini terungkap saat penyerahan bantuan makanan dan alat prokes kepada PMI oleh BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut di salah satu penampungan karantina di lembaga penjamin mutu pendidikan di jln pinang baris, Medan, Selasa 15 Juni 2021.

Kepala dinas Tenaga Kerja Sumut, Baharuddin Siagia mengatakan sangat mengapresiasi perhatian BPJS ketenaga kerjaan Wilayah Sumbagut disaat beban pemerintah Sumut yang sangat besar menangani Covid 19.

Kami berharap untuk mengurangi beban pemerintah Sumut, perhatian semua pihak seperti bantuan dari perusahaan seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Sampai saat ini, sejak Januari 2021, Pemprov Sumut telah menangani 1600 PMI yang masuk melalui bandara Kuala namu.

“Kalau dihitung makannya sehari 100 ribu, tempat tinggal di hotel atau rumah,maka kami sudah mengeluarkan dana 30 miliar,” katanya.

Pekerja yang datang itu bukan semuanya berasal dari Sumut, ada dari Aceh, Riau hingga NTB. “Ini semua tanggungan kami, makanya kami terbuka dengan bantuan pihak lain, ” akunya.

PPS Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Rasidin mengatakan bantuan ini diberikan sebagai wujud kepedulian kita kepada para Pekerja Migran Indonesia.

“Bantuan ini sebagai bentuk wujud kepedulian kita kepada pra Pekerja Migran Indonesia yang baru pulang dari beberapa Negara,” jelas Rasidin

Adapun bentuk bantuan yang diberikan berupa masker sensi 120 box, Vitamin Renovit 120 botol, susu bear brand 418 pcs dan hand sanitizer 120 pcs kepada para Pekerja Migran Indonesia di tempat karantina.

Rasidin menambahkan kegiatan ini sebagai bentuk wujud dukungan dan kepedulian BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan bantuan dalam penanganan PMI yang dipulangkan akibat pandemic COVID-19 serta peran aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam penanganan PMI yang kembali ke tanah air yang melalui beberapa pintu masuk wilayah Republik Indonesia yaitu Jakarta, Surabaya dan Medan.

Pencegahan penyebaran Virus Corona kepada para Pekerja Migran Indonesia selepas pulang dari Negara penempatan terutama di Negara dengan angka Virus Corona yang tinggi.

The post BPJS Ketenagakerjaan Sumut Salurkan Alat Prokes dan Vitamin appeared first on Primenews.

Gubernur menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) di Hotel JW Marriot Jalan Putri Hijau, Medan, Kamis (4/2).

Hadir di antaranya Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Panji Wibisana, dan para Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

Gubernur menyampaikan rasa prihatin terhadap kondisi sebagian besar tenaga kerja Sumut yang masih menerima gaji sesuai standar upah minimum regional/provinsi (UMR/UMP) sebesar Rp2,49 juta. Padahal kebutuhan yang ada saat ini, setidaknya seorang pekerja terutama yang telah mempunyai tanggungan keluarga (istri dan anak), dapat disebut cukup jika besaran gaji mencapai Rp5 juta.

“Bagaimana kalau anaknya minta susu tidak bisa dibelikan. Untuk makan saja mungkin pas-pasan dengan gaji kecil. Ini yang harus kita perbaiki,” ujar Gubernur, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Baharuddin Siagian dan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Irman Oemar.

Untuk itu, Gubernur berharap upaya semua pihak dalam membantu mendongrak perekonomian masyarakat terutama bagi para pekerja agar standar upah yang diterima bisa lebih baik dan menjadikan tenaga kerja Indonesia, khususnya Sumut bisa sejahtera dan bermartabat.

Atas dasar itu, Gubernur juga mengapresiasi hadirnya BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang memberikan jaminan hidup kepada para pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Dengan jumlah pekerja sektor formal sebesar 2,863 juta orang dan informal sebesar 3,448 juta orang, ia berharap badan ini dapat menambah peserta lebih banyak lagi.

“BPJamsostek ini kan berupa asuransi jaminan hidup. Semua terjamin, dan yang begini harus kita sampaikan dan sosialisasikan (terus) kepada rakyat. Agar persoalan perlindungan bagi pekerja bisa terjawab,” jelas Edy Rahmayadi.

Dari data yang disampaikan pihak BPJamsostek Wilayah Sumbagut, sebanyak 769.403 orang atau 26,87 % dari 2,863 juta pekerja formal telah menjadi peserta. Sedangkan dari pekerja informal, 115.565 orang menjadi peserta BPJamsostek atau sekitar 3,35 % dari 3,448 juta orang di Sumut.

Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumbagut Panji Wibisana menjelaskan bahwa Rapim tersebut untuk memberikan arah dan tujuan yang sama guna mencapai, serta melampaui angka (target) 1,8 Juta pekerja (peserta) baru di 2021. Sebagaimana harapan Gubernur, menurutnya, sangat mendukung peningkatan peserta Jamsostek.

“Karena beliau itu luar biasa, hadir dan memberikan dukungan kepada pekerja di Sumut. Target ini terus naik setiap tahun, karena ini menantang dan harus kita raih,” sebutnya.

Menurutnya, banyak potensi pekerja yang masih perlu diajak untuk masuk menjadi peserta BPJamsostek. Khususnya para pekerja yang beraktivitas di malam hari seperti kuliner, juga perlu dilindungi dengan jaminan sosial.

“Langkah strategi kami menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan, serikat pekerja, serikat buruh dan asosiasi pengusaha. Juga peran pemerintah daerah yang sangat dominan bagi kami, karena di beberapa kantong pekerja itu ada di tangan pemerintah daerah,” sebutnya.

Usai sambutan, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumbagut Panji Wibisana saling berbagi cendera mata. Dilanjutkan dengan foto bersama para pejabat dan peserta rapat dari kabupaten/kota se Sumut.

The post Gubsu Apresiasi Peningkatan Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan appeared first on Primenews.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan pemerintah terpaksa menunda pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan karena butuh waktu untuk validasi data rekening yang masuk.

“Kami mohon maaf butuh kehati-hatian untuk menyesuaikan data yang ada,” kata Ida dalam keterangannya seperti dikutip Rabu (26/8/2020).

Menurut menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, sesuai petunjuk teknis (juknis) proses penyesuaian atau check list memang membutuhkan paling lambat empat hari setelah rekening diserahkan BP Jamsostek.

Namun, pemerintah harus membutuhkan waktu tambahan karena ada jutaan rekening pekerja yang masuk. Di tahap awal, pencairan dilakukan untuk 2,5 juta pekerja swasta.

“Kami butuh waktu 2,5 juta itu bukan angka yang sedikit. Kami memang menargetkan bisa dilakukan transfer itu dimulai dari akhir bulan Agustus ini. Maka, kami tadi menerima untuk batch pertama 2,5 juta. Nah, dari 2,5 juta ini, kami akan melakukan check list untuk mengecek kesesuaian data yang ada,” jelas Ida.

Ia menegaskan, program Bantuan Subsidi Upah atau subsidi gaji karyawan tidak diundur, apalagi dibatalkan. Proses validasi butuh ketelitian supaya penerima bantuan pemerintah ini bisa tepat sasaran.

“Subsidi upah sebenarnya bukan diundur, apalagi dibatalkan. Memang kami menargetkan akhir bulan Agustus 2020 mulai ditransfer,” ujar Ida.

Pemerintah berharap penerima subsidi gaji Rp 600.000 bisa bersabar. Proses validasi butuh beberapa tahapan karena menyangkut anggaran negara.

“Setelah data itu diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan maka kami check list. Lalu, kami serahkan ke KPPN, dan KPPN langsung dikirim ke bank-bank penyalur. Jadi tidak istilahnya dibatalkan,” jelas Ida.

The post Menaker Minta Maaf BLT Subsidi Gaji Rp 600.000 Batal Cair Kemarin appeared first on Primenews.