Pendapat itu disampaikan anggota DPRD Medan Margaret MS dalam pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) terhadap Ranperda Kota Medan tentang perubahan atas Perda No 15 Tahun 2016 di ruang rapat paripurna, Selasa (11/10/2022).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala dan T Bahrumsyah dan para anggota dewan serta Sekwan M Ali Sipahutar didampingi Plt Kabag Persidangan Andreas Willy Simanjuntak. Hadir dari Pemko Medan mewakili Walikota Medan Wakil Walikota Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wiria Alrahman dan sejumlah pimpinan OPD.

Dikatakan Margaret, dalam rangka memperbaiki birokrasi dan administrasi, 1 Tahun 6 Bulan jabatan Walikota Medan sudah saatnya melakukan evaluasi atas kinerja pejabat dan ASN di Pemko Medan. Namun tambah Margaret, Walikota perlu melakukan kajian secara komprehensip baik dari segi fungsi, tugas, efesiensi, efektifitas kinerja kepala OPD.

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDI P juga minta penjelasan urgensi dari usulan Perda No 15 Tahun 2016. Dimana pembentukan dan susunan perangkat daerah peleburan Dinas Kebersihan/Pertamanan dan Dinas Lingkungan Hidup menjadi satu Dinas. Penggabungan Dinas Pertanian Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan.

Selanjutnya penggabungan Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan menjadi satu Dinas. Penggabungan Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Perindustrian serta Dinas Perdagangan menjadi satu Dinas.

The post Fraksi PDI Perjuangan Sarankan Walikota Medan Evaluasi Kinerja Pejabat dan ASN appeared first on Primenews.

Politisi Gerindra tersebut saat berada dilokasi menyampaikan keprihatinan atas peristiwa kebakaran pada Selasa (05/07/22), lalu.

Harapannya, dengan bantuan sembako ini bisa meringankan beban keluarga yang mengalami korban kebakaran.

Ia juga mengingatkan kepada Kepala Lingkungan, Kelurahan dan Kecamatan serta Dinas Pendidikan dan Kependudukan terkait dokumen penting yang ikut terbakar agar dibantu kepengurusannya.
“Karena ini sangat diperlukan bagi korban kebakaran yang mungkin ada dokumen penting yang terbakar,”ucap Dedy yang merupakan Anggota Komisi IV DPRD Medan.

Dedy juga mengucapkan terimakasih kepada Dinas P2K yang telah responsif sehingga api dan kebakaran tidak meluas.

Ia pun mengapresiasi respon cepat BPBD Kota Medan dalam mendirikan posko penampungan dan posko penerimaan bantuan.

The post Anggota DPRD Medan Ini Kunjungi dan Berikan Bantuan Korban Kebakaran di Bajak V appeared first on Primenews.

“Kita dukung kebijakan Pemko Medan dalam menjalankan Perda yang ada, termasuk Perda yang diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap perolehan PAD kota Medan agar tidak masuk ke kantong oknum, tapi resmi masuk ke kas Pemko Medan, ” kata Wong Chun Sen, Minggu (4/4/2021).

Sudah banyak Perda dan Perwal yang dibuat, lanjut Wong. Tapi sampai hari ini penerapan Perda tersebut terkesan jalan di tempat. Padahal, kalau Perda-Perda tersebut dijalankan sesuai dengan Tupoksinya, sudah pasti jadi pemasukan bagi Pemko Medan.

Seperti temuan Kejati Sumut beberapa waktu lalu, ada Rp 9 Milyar lebih potensi penghasilan Pemko Medan yang kalau tidak ditemukan akan hilang sia-sia. Kemudian, adanya pembangunan Ruko yang memanipulasi IMB. Dimana, ijin yang diurus adalah untuk 20 ruko, sementara ruko yang dibangun 24 ruko. Sisa 4 ruko yang tak punya ijin bagaimana nasibnya? Apakah sistemnya pat gulipat uangnya masuk ke kantong oknum yang tak jelas.

Kebijakan Pemko Medan dalam menerapkan e-Parkir dan mengaktifkan kembali pelayanan terpadu satu atap (one roof system) diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondisif bagi pelaku usaha dan investor.

“Kita dukung terus Walikota dan Wakil Walikota Medan dalam melakukan pembenahan internal dan serius dalam menerapkan Perda yang ada dan berpotensi untuk memberikan pemasukan kepada PAD Kota Medan,” kata Wong yang juga Ketua Gemabudhi Sumut.

Banyaknya kutipan liar yang selama ini memberatkan pelaku usaha dan investor, tambah Tarigan harus menjadi perhatian Pemko Medan dalam membangun Kota Medan yang ramah terhadap masyarakatnya.

The post Anggota DPRD Ini Apresiasi Pemko Medan Tertibkan Bangunan Yang Menyalahi Izin appeared first on Primenews.

“Adanya upaya Pemko Medan memberikan bantuan sembako kepada warga kurang mampu sangat kita apresiasi. Permasalahan yang sampai hari ini masih menjadi keluh kesah orang tua adalah masalah pembayaran uang sekolah anak-anak mereka,” kata Wong Chun Sen yang akrab disapa Tarigan.

Sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Medan pun saat ini sudah kesulitan dalam membayarkan gaji guru dan biaya operasional sekolahnya. Menyikapi hal ini Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) sudah menyurati Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan Kota Medan agar pemerintah juga memberikan bantuan kepada para guru dan orang tua murid yang terkena dampak Covid 19.

“Ditengah situasi yang serba sulit ini, pihak sekolah swasta pun sudah ada yang memberikan keringanan pembayaran uang sekolah. Itu patut kita apresiasi. Untuk sekolah-sekolah tertentu yang benar-benar kesulitan dalam hal keuangan perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan berbagai kalangan agar sekolah tersebut tetap bisa menutupi biaya operasionalnya,” kata Tarigan.

Sekarang, semua murid berada di rumah dan mengikuti pelajaran di rumah. Untuk ujian kenaikan kelas juga dilaksanakan di rumah. Harapan kita ke depan, wabah ini cepat berlalu dan tidak semakin meluas. Syaratnya adalah kita tetap mengikuti aturan pemerintah untuk bekerja dari rumah dan belahar dari rumah.

“Kalau pun sangat terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan sebisa mungkin mengatur jarak aman dengan orang lain (physical distancing). Selalu mencuci tangan setiap kali selesai dan sebelum beraktivitas baik di rumah maupun di luar rumah,” tandasnya.

The post Anggota DPRD Medan : Semua Elemen Saat Ini Terdampak Wabah Covid 19 appeared first on Primenews.