Fadlul mengungkapkan hal itu dalam Bincang Tipis-Tipis dengan Erman Tale Daulay dalam channel Youtube Tale Trias Info, akhir Desember 2022 lalu.

Masih menurut Fadlul hal tersebut bisa dilihat dari laporan keuangan BPKH yang empat tahun beruntun mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

“Kita juga memaksimalkan layanan digital untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkait haji ini,” paparnya.

Mantan Deputy Director, Treasury and Investment BPJS Kesehatan ini menuturkan, upaya BPKH menjadi lembaga yang prudent juga semakin nyata. Para jemaah tunggu haji bisa melihat saldo setorannya di rekening virtual pada website dengan alamat https://va.bpkh.go.id.

Dalam empat tahun terakhir, kata mantan Deputy Head of Investment Management di PT PNM, Head of Investment Specialist & Portfolio Analysis di Eastspring Investments ini, dana haji yang dikelola BPKH telah bertumbuh dari sekitar Rp 112 triliun pada tahun 2018 hingga mencapai lebih dari Rp 161 triliun pada September 2022.

Pendapatan nilai manfaat juga mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari sebesar Rp 5,7 triliun pada 2018 menjadi Rp 10,5 triliun pada 2021. Hingga saat ini, daftar tunggu haji sudah mencapai 5,3 juta jemaah dengan rincian sebesar 5,2 juta jemaah tunggu haji reguler dan sekitar 112.000 jemaah tunggu haji khusus.

Dana Haji ini sebenarnya adalah dana dari calon jemaah haji yang menunggu antrian Haji sampai mereka diberangkatkan. Jadi, dana yang kita kelola saat ini sekitar 16 triliun Rupiah dan dana ini terus kita investasikan ke dalam beberapa portofolio yang tujuannya untuk bisa mendapatkan nilai manfaat bagi para calon jemaah haji.

Sebenarnya, dana Haji untuk berangkat itu dari setoran awal dan setoran lunasnya itu kurang dan tidak cukup untuk bisa menutupi biaya keberangkatan haji yang sebenarnya setoran awal Rp 25 juta dan setoran lunasnya 10, jadi totalnya Rp 35 juta.

Dana ini sebenarnya belum cukup kalau kita bicara kecukupan angka seperti tahun lalu saja 2022 itu total per orang calon jemaah haji untuk berangkat itu menghabiskan biaya 98 juta.

“Lebih besar subsidi daripada pokoknya. Tapi kita bicaranya bukan subsidi kita bicara nilai manfaat karena setoran awal Rp 25 juta itu kita kelola untuk mendapatkan hasil investasi yang tujuannya untuk menutupi berapapun biaya keberangkatan haji pada saat mereka berangkat,” paparnya.

Jadi, lanjutnya dana yang disitorkan ini diputar supaya bisa menutupi kekurangan itu. Kita di BPKH ini harus mengelola dananya secara optimal supaya untuk mencukupi biaya kekurangan tersebut

Terkait dengan dana haji yang sudah disetorkan, kalau si calon jemaah merasa daftar tunggu terlalu panjang dan kondisi usia tidak memungkinkan lagi untuk berangkat haji, maka si jemaah tersebut bisa tarik dananya dan kita kembalikan 25 jutanya.

The post Bincang Tipis-Tipis Dengan Fadlul Imansyah Menjawab Isu Pengelolaan Dana Haji appeared first on Primenews.

Baru-baru ini, DPR RI bersama Pemerintah mengadakan Rapat Paripurna dan mengesahkan 4 provinsi baru di Papua, dimana Provinsi Papua Barat Daya sebagau provinsi terakhir, berarti saat ini ada 38 provinsi di Indonesia. Sebelumnya sudah ada Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

“Kalau dulunya Papua itu terbagi dua, yakni Papua dan Papua Barat, Dengan bertambahnya 4 provinsi maka Papua saat ini sudah menjadi 6 provinsi,” kata Guspardi Gaus.

Sebenarnya, kalau berbicara tentang pemekaran kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia sedang dihentikan pemekarannya. Walaupun sebenarnya, banyak tuntutan, banyak harapan dan aspirasi yang disampaikan untuk dilakukan pemekaran. Tapi karena kebijakan pemerintah bersama DPR, kondisi itu kita stop dulu dalam kondisi moratorium kecuali wilayah Papua.

“Kenapa Papua? Karena didasari kepada Undang-Undang No.2 Tahun 2021 dimana dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa wilayah Papua dimungkinkan untuk melakukan pemekaran. Nah, 4 provinsi yang baru dimekarkan di Papua tersebut adalah hak inisiatif dari Komisi II DPR RI. Walaupun sebenarnya sudah lama disampaikan terkait rencana pembentukan provinsi baru di Papua ini,” kata Guspardi Gaus.

Berdasarkan kunjungan kita ke daerah yang akan dimekarkan, kata Guspardi Gaus, mereka sangat siap dan sudah merencanakannya sejak 20 tahun lalu. Selanjutnya, untuk daerah pemekaran baru ini, Menteri Dalam Negeri akan mempersiapkan pejabat Gubernur, kemudian pejabat Gubernur akan membentuk Sekda, OPD, APBD dan sebagainya.

Jadi, lanjut pria kelahiran Bukit Tinggi ini, pemekaran itu bertujuan agar pelayanan publik itu semakin baik dan dekat, pelayanan kesehatan, perkembangan ekonominya dan mereka yang selama ini merasa jauh tertinggal dengan daerah lain, ada harapan dengan adanya Daerah Otonomi Baru ini percepatan pebangunan dan kesetaraan dengan daerah lain, baik dalam hal pendidikannya, SDM, kesehatannya, pertumbuhan ekonominya maupun infrastrukturnya. Yang tadinya hanya 2 provinsi, sekarang sudah menjadi 6 provinsi.

Terkait dengan adanya wilayah pemekaran yang sampai hari ini sulit berkembang, lanjut Guspardi, pemerintah pusat harus melakukan evaluasi terhadap daerah-daerah yang baru dimekarkan dan sampai sejauh ini belum ada wilayah yang dimekarkan mengalami kesulitan dalam membangun wilayahnya.

“Daerah lain selain Papua pun sebenarnya banyak yang sudah mengajukan pemekaran, seperti di Sumatera Barat, Sumatera Utara ada kepulauan Nias yang mengajukan diri untuk menjadi provinsi, akan tetapi kita sekarng dalam kondisi moratorium,” tandasnya.

Oleh karena itu, Guspardi mengimbau masyarakat bijak terhadap moratorium bagi seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Dan masyarakat tetap mempersipkan daerahnya masing-masing untuk dimekarkan. Guspardi juga menganjurkan kepada pihak yang ingin membentuk daerah otonomi baru sejak dini persiapkan diri, meski moratorium pemekaran belum dicabut.

“Sebab, begitu kran pemekaran dibuka nanti tinggal ketok palu. Dengan kata lain, semua persyaratan pemekaran daerah sudah terpenuhi. Jadi jangan sampai moratorium dicabut baru memulai persiapan. Pemekaran itu adalah aspirasi dan dimusyawarahkan dulu, bukan ujuk-ujuk langsung disetujui begitu saja. Pemekaran itu tentu akan berdampak kepada masalah anggaran,” tandasnya.

Lebih lanjut Anggota DPR RI dari Fraksi PAN ini menyampaikan agar masyarakat yang menginginkan daerahnya dimekarkan, persiapkan diri sematang mungkin, tetap optimis walaupun kran moratorium belum dibuka. Nantinya, begitu kran moratorium dibukan maka daerah yang sudah dipersiapkan dengan matang akan lebih mudah mendapat persetujuan.

The post Bincang Tipis-Tipis Dengan Guspardi Gaus, Meski Moratorium Belum Dicabut DOB Tetap Harus Persiapkan Diri appeared first on Primenews.