Menurut Politisi PDI Perjuangan Sarma Hutajulu, Selasa (18/5/2021) tugas pemerintah provinsi dalam hal ini Diskominfo adalah fasilitasi mulai dari menyediakan anggaran seleksi komisi informasi provinsi, pembentukan tim seleksi agar bisa melakukan tahapan proses seleksi sampai tahap akhir dan mengawal agar keluar SK Gubernur setelah hasil fit and proper diserahkan DPRD Sumut kepada Gubernur Sumut.

“Jika tugas fasilitasi itu dipahami dengan baik oleh dinas kominfo Sumut maka polemik tentang tahapan seleksi anggota komisi informasi publik di tingkat provinsi tidak akan terjadi seperti saat ini, ” katanya.

Dinas kominfo Sumut tugasnya adalah membentuk tim seleksi KIP Sumut dan setelah resmi terbentuk, lanjut Sarma Hutajulu maka tim seleksi melakukan rapat untuk merumuskan tahapan-tahapan seleksi yang akan dilakukan dan kemudian diumumkan kepada masyarakat lewat media massa.

“Jadi tugas mengumumkan kepada publik tentang dimulainya rekrutmen dan tahapan seleksi komisi informasi publik tingkat provinsi, bukanlah kewenangan kominfo tetapi adalah tugas dan kewenangan tim seleksi, ” tandasnya.

Sebagaimana disampaikan kadis kominfo Sumut, kata mantan Anggota DPRD Sumut ini masih ada polemik tentang unsur masyarakat yang akan dimaksukkan dalam tim seleksi, lalu kenapa langsung diumumkan kepada publik soal dimulainya proses pendaftaran dan seleksi KIP Sumut, sementara tim seleksi sendiri pun belum beres dan masih ada permasalahan.

“Sebagai mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut yang periode lalu ikut menangani seleksi KIP Sumut menyarankan kepada Diskominfo Sumut agar betul-betul taat azas dan aturan serta menaati pedoman pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota komisi informasi publik sebagaimana telah diatur oleh peraturan komisi informasi pusat untuk menghindari permasalahan selama proses seleksi dan mengurangi peluang masyarakat untuk mempermasalahkannya secara hukum, ” kata Sarma Hutajulu.

Proses seleksi, lanjutnya harus dilakukan secara transparan, terbuka bagi partisipasi publik untuk memberikan masukan agar hasilnya nanti betul-betul melahirkan komisi informasi publik provinsi Sumatera Utara yang kapabel dan mampu mengkawal hak-hak masyarakat atas informasi publik.

“Intervensi pemerintah selaku pengguna anggaran dalam proses seleksi kita harapkan tidak terjadi, tetapi menyerahkan sepenuhnya seluruh tahapan kepada tim seleksi yang sudah terbentuk hingga tahap akhir seleksi, ” tegasnya.

Sarma Hutajulu menambahkan pendaftaran komisi informasi publik yang sudah terlanjur diumumkan oleh Diskominfo Sumut ada baiknya dibatalkan dan ditarik kembali sampai sudah clear terbentuk tim seleksi lewat SK Gubernur Sumut supaya tidak menimbulkan kecurigaan ditengah masyarakat. Karena pengumuman seluruh tahapan dan rekruitmen kepada publik lewat media massa adalah tugas tim seleksi bukan dinas kominfo Sumut.

The post Sarma Hutajulu : Seleksi KIP Harus Taat Azas dan Aturan appeared first on Primenews.

Dalam paparannya, Irman menyampaikan, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat secara subtansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

“Karena itu dokumen-dokumen rencana yang dihasilkan forum-forum proses perencanaan adalah bagian terpenting dalam mencapai program-program yang diamanahkan oleh kepala daerah, khususnya dalam pencapaian visi-misi-nya,” katanya.

Menurut Irman, ada dua prospek yang ada di Kabupaten Langkat, yakni yang pertama pembangunan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan kawasan strategis nasional di kabupaten/kota lain. Kedua membuat program agraris yang terintegrasi. “Dua hal ini yang berpotensi untuk dikembangkan di daerah ini,” ujarnya.

Disampaikan juga, terkait Musrenbang, Gubernur Sumut mengimbau agar forum-forum terkait jangan dijadikan sebagai rutinitas. Karena dokumen-dokumen yang dihasilkan pada agenda ini memiliki makna yang sangat penting.

Dijelaskannya, ada tujuh agenda pembangunan yakni salah satunya membangun sinergisitas antara program pemerintah pusat, program pemerintah provinsi dengan program-program kabupaten/kota, khususnya Kabupaten Langkat.

“Catatan penting bagi Bappeda, bagaimana mengoptimalkan kawasan pariwisata yang ada di Kabupaten Langkat, khususnya bagaimana mengoptimalkan pengembangan potensi sejarah Melayu yang ada, serta pembangunan infrastruktur di Kabupaten Langkat,” paparnya.

Sementara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin saat membuka Musrembang mengatakan, Musrembang yang dilaksanakan tersebut bernilai strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dikatakannya, proses Musrembang telah melalui tahap Musrembang tingkat desa, kelurahan dan kecamatan, serta forum gabungan perangkat daerah sampai dengan Musrembang tingkat kabupaten yang memiliki peran strategis dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2022.

Bupati berharap, seluruh pemangku kepentingan untuk memberi perhatian serta terlibat secara aktif dalam Musrenbang, sehingga tujuan Musrembang sebagai instrumen dan penganggaran partisipasi bisa terwujud. “Perencanaan pembangunan yang kita rancang diharapkan tidak saja mampu menyelesaikan permasalahn saat ini, namum mampu mengantisipasi permasalahan yang akan datang,” jelasnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Langkat Sujarno menyampaikan, Musrembang RKPD tahun 2022 telah dilaksankan terlebih dahulu melalui forum konsultasi publik dan forum perangkat daerah, dan hasil pembahasan di 23 kecamatan.

Saat ini, katanya, yang menjadi aspirasi masyarakat terutama bidang infrastruktur dan transportasi selain bidang pertanian, peternakan. Diharapkannya Musrembang ini mampu menjawab permasalahan yang manjadi aspirasi masyarakat di Kabupaten Langkat.

Turut hadiri Wakil Bupati Langkat Syah Afandin, Sekda Kabupaten Langkat Indra Salahudin, perwakilan Organisasi Kemasyarakatan dan seluruh OPD Kabupaten Langkat.

The post Irman Oemar Sebut Sektor Pariwisata Berpotensi Dikembangkan appeared first on Primenews.