Irman Oemar mengatakan, purnabakti merupakan suatu hal yang pasti dilalui semua ASN sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Purnabakti merupakan bukti seorang ASN telah melewati pengabdian panjang dalam menunjukkan dedikasinya untuk kemajuan organisasi, masyarakat bangsa dan negara.

“Namun, masa pensiun bukan akhir dari proses aktivitas dan kreativitas, pengabdian tidak harus berhenti karena telah memasuki masa purnabakti,” ujar Irman dalam sambutannya.

Turut hadir Kabid Pengelolaan Informasi Publik Harvina Zuhra, Kabid Layanan e-Goverment Rismawati, Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Dedi Irawan, serta para pejabat eselon dan ASN di lingkungan Dinas Kominfo Sumut.

Disampaikannya, target kerja Dinas Kominfo Sumut tahun ini cukup tinggi, berbeda dengan tahun sebelumnya. Salah satunya, di tengah pandemi Covid-19 memberikan pelayanan secara virtual yang harus dikawal, sehingga terkadang dalam kebersamaan selama ini ada hal-hal yang tidak berkenan, kadang harus marah akibat tekanan kerja yang tinggi, dan bertemu lupa untuk menyapa.

“Untuk itu, selaku pimpinan dan atas nama pribadi saya mohon maaf kepada ASN yang purnabakti, jika selama kebersamaan ada yang tidak berkenan di hati, percayalah itu semua demi kebaikan bersama,” ungkap Irman.

Irman juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan apresiasi atas pengabdian serta loyalitas yang telah diberikan selama ini. “Saya mengapresiasi kontribusi yang diberikan kepada Dinas Kominfo Sumut dan untuk diingat yang teputus itu hubungan kerja, tetapi hubungan emosional kita jangan pernah terputus,” harapnya.

Irman juga berpesan kepada ASN yang mengabdi di lingkungan Dinas Kominfo Sumut untuk menjaga silaturahmi dan nama baik di mana pun mengabdikan diri.

Sementara Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik selaku Plh Sekretaris Dinas Kominfo Sumut Abdul Aziz Batubara mengatakan, Januari hingga September 2021 jumlah ASN yang memasuki masa purnabakti sebanyak sembilan orang yakni, HM Ayub, Julita, Abdul Jafar Pinem, Muhammad Imran, Astina Mastina D.S, Susriwati, Nirwana Warnita, Togar Pakpahan, dan Dasrul.

Menurutnya, memasuki usia purnabakti hal yang harus dilalui bagi seluruh ASN yang telah menyelesaikan pengabdiannya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pelepasan ini bukan berarti putusnya tali silaturahmi di lingkungan Dinas Kominfo Sumut.

“Jangan sungkan bagi bapak/ibu untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi ke Dinas Kominfo Sumut,” ujarnya.

Mewakili ASN yang memasuki purnabakti, HM Ayub mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan seluruh ASN di lingkungan Dinas Kominfo selama mengemban tugas. “Apabila selama menjabat terdapat kesalahan, saya mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh ASN di lingkungan Dinas Kominfo Sumut,” ucapnya.

The post Irman Oemar Lepas Sembilan ASN Purnabakti di Kominfo Sumut appeared first on Primenews.

Kepala Dinas Kominfo Sumut Irman Oemar menyampaikan bahwa secara umum organisasi perangkat daerah (OPD) ini berperan dan berfungsi untuk mengoptimalkan sekaligus menyosialisasikan program pemerintah. Khusus untuk dua tahun terakhir, ada penambahan tugas yang berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia.

“Peran komunikasi, peran kehumasan di dalam kondisi saat ini sangat-sangat strategis. Dalam rangka menginformasikan dan menyosialisasikan langkah pemerintah dalam hal penanganan Covid-19, data perkembangan serta upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat, sekaligus melibatkan masyarakat dalam mencegah penularan virus,” ujar Irman, didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Diskominfo Sumut Abdul Aziz Batubara.

Hadir sebagai narasumber pada pertemuan itu, Dr Sakhyan Asmara (Ketua STIKP Medan), Dr Muhammad Surip (Kepala Humas Unimed) dan Dr Shohibul Anshor Siregar (Dosen UMSU). Serta diikuti para Kepala Dinas Kominfo Kabupaten/Kota atau yang mewakili. Adapun sebagai moderator, Setia Pandia dari TVRI Perwakilan Sumut.

“Jadi kita undang para narasumber yang cukup berpengalaman, untuk memberikan masukan dan saran bagaimana mengoptimalkan peran kehumasan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota dan Provinsi di tengah pandemi Covid-19. Semoga outcome-nya ada langkah inovatif dan strategis dalam meminimalisasi dampak Covid-19 di daerah masing-masing,” sebut Irman.

Selain itu, Irman juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa Dinas Kominfo Sumut akan membantu daerah yang punya keterbatasan dalam hal akses jaringan internet. Karena itu pihaknya akan melihat mana tempat yang membutuhkan seperti pesantren, sekolah atau fasilitas umum yang bisa dibantu pengadaan jaringan (WiFi).

“Kami sebagai dinas yang menanggungjawabi hal itu, ingin membantu mengatasi masalah tadi. Mudah-mudahan dengan bantuan ini, masalah itu bisa kita kurangi,” jelasnya.

Sementara narasumber dari Unimed Dr Muhammad Surip, serta dari UMSU Dr Shohibul Anshor Siregar mengatakan pentingnya mengubah kerangka berfikir setiap pejabat dan petugas Humas, khususnya Dinas Kominfo. Bahwa dalam pemerintahan daerah maupun pusat, Humas menjadi semacam faktor utama dan prioritas dalam tugas memberikan citra yang baik tentang kepemimpinan, selain tentang program pembangunan itu sendiri. OPD ini harus selalu ada mendampingi Bupati, Walikota atau Gubernur.

Begitu juga dengan Dr Sakhyan Asmara (Ketua STIKP Medan) yang menyampaikan tentang akibat yang ditimbulkan karena beberapa media massa kerap memberitakan perkembangan Covid-19 dari sisi data serta fakta. Menurutnya, banyak yang membuat masyarakat ketakutan akibat berita yang disajikan ke publik, ditambah lagi mudahnya orang mengakses informasi dari berbagai media sosial.

“Jadi solusinya adalah, bagaimana peran Kominfo memberikan informasi yang baik dan membuat masyarakat tidak ketakutan akan suatu hal. Jadi, kurangi informasi menakutkan, perbanyak informasi menggembirakan. Itu tanggung jawab Kominfo,” jelasnya.

The post Dinas Kominfo Sumut Gelar Pertemuan Bakohumas dengan Kabupaten/Kota appeared first on Primenews.

Menurut Politisi PDI Perjuangan Sarma Hutajulu, Selasa (18/5/2021) tugas pemerintah provinsi dalam hal ini Diskominfo adalah fasilitasi mulai dari menyediakan anggaran seleksi komisi informasi provinsi, pembentukan tim seleksi agar bisa melakukan tahapan proses seleksi sampai tahap akhir dan mengawal agar keluar SK Gubernur setelah hasil fit and proper diserahkan DPRD Sumut kepada Gubernur Sumut.

“Jika tugas fasilitasi itu dipahami dengan baik oleh dinas kominfo Sumut maka polemik tentang tahapan seleksi anggota komisi informasi publik di tingkat provinsi tidak akan terjadi seperti saat ini, ” katanya.

Dinas kominfo Sumut tugasnya adalah membentuk tim seleksi KIP Sumut dan setelah resmi terbentuk, lanjut Sarma Hutajulu maka tim seleksi melakukan rapat untuk merumuskan tahapan-tahapan seleksi yang akan dilakukan dan kemudian diumumkan kepada masyarakat lewat media massa.

“Jadi tugas mengumumkan kepada publik tentang dimulainya rekrutmen dan tahapan seleksi komisi informasi publik tingkat provinsi, bukanlah kewenangan kominfo tetapi adalah tugas dan kewenangan tim seleksi, ” tandasnya.

Sebagaimana disampaikan kadis kominfo Sumut, kata mantan Anggota DPRD Sumut ini masih ada polemik tentang unsur masyarakat yang akan dimaksukkan dalam tim seleksi, lalu kenapa langsung diumumkan kepada publik soal dimulainya proses pendaftaran dan seleksi KIP Sumut, sementara tim seleksi sendiri pun belum beres dan masih ada permasalahan.

“Sebagai mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut yang periode lalu ikut menangani seleksi KIP Sumut menyarankan kepada Diskominfo Sumut agar betul-betul taat azas dan aturan serta menaati pedoman pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota komisi informasi publik sebagaimana telah diatur oleh peraturan komisi informasi pusat untuk menghindari permasalahan selama proses seleksi dan mengurangi peluang masyarakat untuk mempermasalahkannya secara hukum, ” kata Sarma Hutajulu.

Proses seleksi, lanjutnya harus dilakukan secara transparan, terbuka bagi partisipasi publik untuk memberikan masukan agar hasilnya nanti betul-betul melahirkan komisi informasi publik provinsi Sumatera Utara yang kapabel dan mampu mengkawal hak-hak masyarakat atas informasi publik.

“Intervensi pemerintah selaku pengguna anggaran dalam proses seleksi kita harapkan tidak terjadi, tetapi menyerahkan sepenuhnya seluruh tahapan kepada tim seleksi yang sudah terbentuk hingga tahap akhir seleksi, ” tegasnya.

Sarma Hutajulu menambahkan pendaftaran komisi informasi publik yang sudah terlanjur diumumkan oleh Diskominfo Sumut ada baiknya dibatalkan dan ditarik kembali sampai sudah clear terbentuk tim seleksi lewat SK Gubernur Sumut supaya tidak menimbulkan kecurigaan ditengah masyarakat. Karena pengumuman seluruh tahapan dan rekruitmen kepada publik lewat media massa adalah tugas tim seleksi bukan dinas kominfo Sumut.

The post Sarma Hutajulu : Seleksi KIP Harus Taat Azas dan Aturan appeared first on Primenews.