Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti rapat koordinasi pencegahan korupsi pemberantasan korupsi dengan pemerintah daerah se-Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman 41, Medan, Rabu (23/2).

Menurut Edy Rahmayadi, KPK merupakan perangkat yang membuat pemerintah berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Sehingga cita-cita untuk menyejahterakan masyarakat tercapai. “Sebagai pejabat politik, kita bersyukur kepada Tuhan ada perangkat-perangkat (KPK), kita tinggal menaatinya,” kata Edy.

Edy mengatakan salah satu upaya Pemprov agar bebas korupsi adalah dengan mencanangkan zona integritas di setiap organisasi perangkat daerah. “Paling tidak, kalau ini berjalan, tugas pokok KPK akan jadi lebih ringan,” tutur Edy.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan tujuan penyelenggara negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Apakah hal itu sudah tercapai? Bapak ibu selaku kepala daerah dan pejabat yang diberi mandat bisa menilainya sendiri. Apakah di daerah yang bapak ibu pimpinan kesejahteraan sudah terwujud atau belum,” ujar Alexander.

Menurut Alexander, Sumut punya potensi alam yang luar biasa. Jika dikelola dengan baik, maka rakyat akan sejahtera. “Itu (sumber daya alam) kan luar biasa, saya yakin kalau bisa dikelola dengan baik pasti petani-petani juga sejahtera,” kata Alexander.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak mengapresiasi Gubernur Edy Rahmayadi yang mencanangkan zona integritas yang dilakukan Pemprov Sumut. “Kami apresiasi Pak Gubernur yang mencanangkan Pemprov sebagai zona integritas, ini harapan kita, upaya pencegahan korupsi ini terkait dengan komitmen,” kata Tumpak.

Hadir dan mengikuti rapat tersebut Bupati dan Walikota se-Sumut secara daring dan luring, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Afifi Lubis, Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun.

The post Gubernur Edy Rahmayadi : Saya Bersyukur Ada KPK appeared first on Primenews.

Pantauan media, kedatangan Bupati Langkat untuk menjalani pemeriksaan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tiga oknum pejabat dikabarkan Ketua Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional Kabupaten Langkat.

Setibanya di Polres Binjai, Terbit Rencana menggunakan celana pendek berkaos hitam masuk ke ruangan Kapolres Binjai. Usai itu langsung menuju ke kantor Reskrim untuk menjalani pemeriksaan.

Terbit Rencana sempat menjawab sapaan awak media. “Pak Cana Sehat?” tanya awak media sepintas.

“Alhamdulillah sehat,” kata Bupati Langkat Terbit Rencana menuju kantor Sat Reskrim Polres Binjai.

Pantauan wartawan di lokasi juga masuk Dokter Kesehatan ke ruangan Sat Reskrim Polres Binjai.

The post Bupati Langkat Tiba Di Polres Binjai appeared first on Primenews.

Angka itu merupakan jumlah pegawai yang dinyatakan lolos melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi ASN.

Prosesi pada akhirnya digelar setelah sempat diwarnai solidaritas lebih 600 pegawai yang meminta pelantikan ditunda di tengah polemik TWK.

“Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil akan taat pada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah. Bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya,” tutur Cahya dan Pahala mengikuti Ketua KPK Firli Bahuri mengucapkan sumpah pada proses pelantikan.

Pelantikan pegawai KPK menjadi ASN itu tak hanya dihadiri pimpinan lembaga melainkan juga Dewan Pengawas lembaga antirasuah.

Prosesi ini diawali pembacaan Keppres RI Nomor 87/TPA Tahun 2021 tentang jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan KPK menetapkan Cahya Hardianto Harifa sebagai PNS sebagai Sekjen KPK.

“Saudara Pahala Nainggolan sebagai PNS sebagai Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring,” tutur petugas yang membacakan keputusan presiden terkait pelantikan pegawai KPK menjadi ASN.

Cahya dan Pahala adalah dua di antara 1.271 pegawai yang hari ini dilantik menjadi ASN.

Pada kesempatan sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sempat membeberkan, semua yang lolos tes wawasan kebangsaan adalah 1.274 orang.

Namun tiga di antaranya tidak dilantik lantaran mengundurkan diri dan tak memenuhi syarat. Sementara satu pegawai lain meninggal dunia.

Pelantikan tersebut digelar secara daring dan luring akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Turut hadir secara langsung 53 perwakilan pegawai dan pejabat struktural di Gedung KPK untuk memenuhi protokol kesehatan. Sementara sisanya dilantik secara daring.

Sebanyak 1.271 pegawai yang dilantik sebagai ASN merupakan pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat atau lulus asesmen peralihan menjadi ASN melalui tes wawasan kebangsaan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana sebelumnya mengatakan para pegawai KPK yang sudah dilantik akan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) melalui Surat Keputusan penetapan menjadi ASN yang diterbitkan pimpinan KPK.

Diketahui, proses TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN menjadi polemik belakangan ini.

Pegawai KPK yang mengikuti TWK awalnya berjumlah 1.349 orang. Namun 75 orang pegawai KPK dinyatakan tak lulus tes tersebut.

Beberapa pegawai yang tak lolos tersebut di antaranya pegawai senior seperti Novel Baswedan, Ambarita Damanik, juga Harun Al Rasyid.

Ada pula pegawai yang menempati posisi direktur seperti Sujanarko dan Giri Suprapdiono.

Polemik tes wawasan kebangsaan yang berujung ke pembebastugasan 75 pegawai KPK bermula sejak awal Mei 2021.

Belakangan rapat pimpinan KPK dengan sejumlah petinggi kementerian dan lembaga memutuskan 51 dari 75 pegawai yang tak lulus TWK tak lagi bisa bergabung dengan KPK. Sedangkan 24 di antaranya akan mengikuti pembinaan untuk menjadi ASN.

Sejumlah pihak termasuk akademisi dan aktivis antikorupsi hingga eks pimpinan KPK menganggap tes tersebut problematis. TWK juga dianggap sebagai bagian dari upaya pelemahan pemberantasan korupsi.

The post Ketua KPK Lantik 1.271 Pegawai Lolos TWK Jadi ASN appeared first on Primenews.

Berdasarkan data KPK tahun 2004-2020 jenis profesi/jabatan yang paling banyak melakukan tindakan korupsi adalah swasta, yakni 308 orang. Sedangkan jenis perkara yang paling banyak ditemukan KPK pada periode tersebut adalah penyuapan. Sehingga Direktorat Antikorupsi Badan Usaha KPK dinilai tepat untuk memberikan perhatian khusus pada sektor ini.

“Kita tentu ingin tata kelola BUMD kita lebih baik lagi dan jauh dari tindakan-tindakan yang salah. Dengan begitu Pendapatan Asli Daerah Pemprov Sumut akan lebih optimal, itu yang kita dan KPK harapkan sehingga pembangunan bisa kita lakukan lebih cepat lagi,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah usai Rakor Pencegahan Korupsi pada BUMD, Senin (26/4) di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan.

Menurut Musa Rajekshah, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan secara hukum.

“Butuh upaya yang sungguh-sungguh dan komprehensif karena korupsi ini merupakan kejahatan yang kompleks,” tambah Musa Rakjekshah didampingi Sekdaprov Sumut R Sabrina.

Komitmen bersama program pencegahan tindak pidana korupsi terintegerasi ini ditandatangani oleh PD Aneka Industri Jasa, PT Pembangunan Prasarana Sumut, PT Perkebunan Sumut, PT Dhirga Surya, PDAM Tirtanadi dan Bank Sumut. Musa Rajekshah berharap BUMD Sumut terus membenahi tata kelolanya sehingga menjadi BUMD yang lebih baik.

“Melalui komitmen ini kita harapkan terus berlanjut membenahi tata kelola sehingga BUMD kita terus maju dan memberikan kontribusi besar untuk pembangunan Sumut,” tambah Musa Rajekshah.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, saat ini organisasinya sedang mendorong semua BUMD di Indonesia membangun dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Hal ini sebagai upaya pencegahan korupsi sekaligus menciptakan BUMD yang berintegritas dan berdaya saing tinggi.

“Melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, kita mencegah korupsi melalui pembangunan budaya kerja, regulasi dan sistem serta pelaksanaan akreditasi anti korupsi. Untuk membangun dan mengimplementasikan SMAP bisa dilakukan dengan Panduan Cegah Korupsi (CEK) KPK,” kata Lili.

Direktur Antikorupsi Badan Usaha Aminudin mengatakan sejak 2004 hingga 2020 ada 84 perkara dari BUMN/BUMD se-Indonesia. Menurut Aminudin saat ini badan usaha tidak lagi sebagai objek, tetapi juga subyek tindak pidana korupsi, sehingga badan usaha bisa dikenai sanksi secara langsung.

Ada tiga poin utama yang membuat korporasi dapat dipidana sesuai Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016. Pertama memperoleh keuntungan atau manfaat dari pidana atau tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi. Melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana dan tidak memerlukan langkah-langkah yang diperlukan.

“Ada sanksinya kepada korporasi bila terbukti bersalah, seperti uang pengganti, denda, perampasan harta kekayaan, pencabutan izin, pembukuan dan pembubaran. Jadi, bukan hanya individu yang bisa di sanksi, tetapi juga korporasinya,” kata Aminudin.

Turut hadir pada Rakor ini Kasatgas Koordinasi Pencegahan KPK Wilayah I KPK Maruli Tua, Direktur BUMD yang ada di Sumut dan OPD terkait. Selain itu juga hadir Tim Direktorat Antikorupsi Badan Usaha KPK.

The post BUMD Pemprov Sumut Tandatangani Komitmen Bersama KPK appeared first on Primenews.

“Jadi praktek-praktek jual beli jabatan, kami sikat. Tunggu saja waktunya. Siapapun melakukan pasti tertangkap,” kata Firli kepada awak media, Rabu, 14 April 2021.

KPK diketahui kerap menjerat pihak-pihak yang tersangkut dalam praktik jual beli jabatan. Tidak sedikit yang kini sudah dipenjara. Seperti diantaranya eks Bupati Kudus Muhammad Tamzil, eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, hingga mantan Ketua Umum PPP yang juga anggota Komisi XI DPR Muhammad Romahurmuziy atau Romi.

“Terkait dengan korupsi jual beli jabatan, sudah terlalu banyak yang kami tangkap. Gubernur ada, bupati ada, semuanya ada, dan seluruh informasi yang disampaikan KPK, baik yang dimuat media maupun tidak dimuat media, itu pasti kami tindaklanjuti,” jelas Firli.

Dalam upaya mengejar tindak pidana korupsi jual beli jabatan ini, lanjut Firli, KPK bekerja berdasar informasi yang ada. Diterangkannya, informasi itu didalami KPK untuk mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti.

“Dengan adanya keterangan saksi dan barang bukti akan membuat terangnya suatu perkara korupsi itu sendiri. Kalau itu sudah menjadi pidana perkara korupsi, pasti menemukan tersangka,” katanya.

Karena sesungguhnya, menurut Firli, praktik jual beli jabatan akan menghasilkan aparatur negara yang tidak berintegritas. Sehingga praktik korupsi memungkinkan untuk muncul.

“Padahal kita tahu, korupsi itu disebabkan oleh rendahnya integritas,” imbuhnya.

The post Ketua KPK : Jual Beli Jabatan Pasti Kami Sikat appeared first on Primenews.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar pada rapat koordinasi (Rakor) bertajuk “Optimalisasi Penerimaan Pajak Derah dan Optimalisasi Aset di Sumatera Utara”, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman No 41 Medan, Rabu (2/12). Hadir Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur (Wagub) Musa Rajekshah, Sekdaprov Sumut R Sabrina, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin.

“Kita melihat dan mendengar bahwa selama ini ada banyak capaian dan inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Inovasi itu pun terkait dengan kerja sama Pemprov dengan Pertamina terkait transparansi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), optimalisasi pajak air permukaan, integrasi tax clearance daerah se-Sumut, optimalisasi pajak MBLB, optimalisasi pajak bawah tanah, implementasi tax clearance (PTPS) dan pendapatan, kerja sama pembuatan dan pemanfaatan Peta ZNT (Zona Nilai Tanah), dan adanya implementasi alat rekam pajak yang merupakan kerjasama Pemda dengan Bank Sumut,” ujar Lili Pintauli Siregar.

Lili juga menyampaikan, kegiatan Rakor ini sangat penting, terkait dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Dimana secara garis besar dibagi menjadi tiga fokus sektor, yakni Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum.

Dijelaskan juga, setiap kepala daerah pasti akan bertemu dengan KPK terkait 8 fokus program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di pemerintah daerah, yang meliputi perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, APIP, manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.

“Setelah pemilu 9 Desember 2020, Kepala daerah yang terpilih juga akan bertemu dengan 8 fokus program tersebut, dengan tujuan agar pemerintah daerah terlepas dari tindak pidana korupsi dan melahirkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur,” ujarnya

Pada kesempatan itu, KPK mengumumkan bahwa rata-rata Monitoring Centre for Prevention (MCP) hingga saat ini Pemerintah Daerah di Sumut dengan rata-rata 45%, dengan daerah MCP tertinggi adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar yang memperoleh capaian sebesar 82,06%, kemudian di peringkat kedua Kabupaten Batubara 78,95%, dan ketiga Kota Tebing Tinggi 78,22%.

Perihal optimalisasi aset di Sumut, Lili juga menyampaikan, capaian sertifikasi tanah yang sudah dilakukan Pemda di Sumut, dari target sekitar 3.400 sertifikat tahun 2020, capaian dari Januari hingga 30 November 2020 telah mencapai 2.478 bidang yang sudah memiliki sertifikat, sekitar 8.794.698 m², dengan nilai lahan Rp1,006 Triliun.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan bahwa pajak merupakan tulang punggung pendapatkan daerah. “Dunia pun melakukan itu, misalkan saja Negara Singapura, sekitar 98% pendapatan negara mereka itu bersumber dari pajak. Kenapa? karena potensi wilayahnya tak ada. Sedangkan kita di Sumut punya potensi wilayah, namun kepatuhan pajaknya semrawut,” ujarnya.

Untuk menggeliatkan investor di Sumut harus ada kepastian, pasti sertifikat pemilik tanahnya dan pasti juga pajak yang harus dibayar, dan dalam menegakkan hukum itu harus penuh dengan keadilan.

“Mungkin kalau kita tertibkan pajak kita ini, mungkin pendapatan Pemprov Sumut dari pajak bisa mencapai Rp10 Triliun. Karena itu saya benar-benar ingin rakyat di Sumut ini sejahtera, aman dan bermatabat,” ujarnya.

Acara rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatangan MoU integrasi tax clearance daerah antara gubernur dan bupati/walikota yang hadir di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut. Walikota/bupati yang hadir antara lain, Bupati Batubara Zahir, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin, Bupati Labuhanbatu Selatan Wildan Aswan Tanjung, Bupati Simalungun JR Saragih, Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Walikota Pematangsiantar Hefriansyah Noor, dan Walikota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan.

The post KPK RI Puji Inovasi Pemprov Sumut Optimalkan Capaian Pajak Daerah appeared first on Primenews.

KPK memberikan pembekalan terhadap Cakada dan juga penyelenggara Pilkada di wilayah Provinsi Bangka Belitung, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pembekalan dilakukan melalui media telekonferensi untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19).

Agenda utama pembekalan yakni, menjalin sinergi dan komitmen sejak awal antara KPK dengan calon kepala daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Direktur Dikyanmas KPK, Giri Suprapdiono menyatakan bahwa korupsi di tataran kepala daerah masih menjadi tantangan bangsa ini. Oleh karenanya, kata Giri, KPK penting memberikan masukan atau pembekalan untuk dapat mencegah potensi korupsi oleh kepala daerah sejak awal, yaitu saat kampanye, pelaksanaan, sampai terpilihnya kepala daerah definitif.

“Berdasarkan catatan KPK antara 2004 hingga Mei 2020, telah terjaring 119 kasus korupsi yang melibatkan walikota/bupati dan wakilnya. Lalu, ada 21 kasus korupsi yang dilakukan oleh gubernur,” ujar Giri melalui keterangan resminya, Rabu (30/9/2020).

Sementara itu, Koordinator Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan Wilayah VIII KPK, Dian Patria, membeberkan bahwa modus korupsi kepala daerah tidak jauh dari tiga cara. Tiga cara tersebut yaitu suap dan gratifikasi dalam pemberian izin, jual beli jabatan, dan kickback dalam pengadaan barang dan jasa.

Korupsi kepala daerah, sambung Dian, berkaitan erat dengan ‘balas jasa’ atas dukungan dana dari donatur, sejak proses pencalonan, kampanye, sampai proses pemungutan suara.

“Dalam beberapa tahun terakhir, KPK mendampingi kepala daerah dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Yang utama adalah program koordinasi dan monitoring yang termuat dalam Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Terintegrasi KPK, mencakup delapan fokus area,” ungkap Dian.

The post KPK Ingatkan Cakada Tidak Terlibat Korupsi appeared first on Primenews.

Salah satu yang akan dimintai keterangannya, yakni Nurfaizah. Keterangannya diperlukan guna mengetahui asal usul aset, berupa kendaraan milik Nurhadi.

“Nurfaizah dikonfirmasi terkait dengan dugaan kepemilikan satu unit mobil Toyota Fortuner oleh tersangka NHD,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Kemarin, tim penyidik KPK juga memeriksa tiga saksi lainnya untuk tersangka Nurhadi, yaitu dua notaris masing-masing Rismalena dan Herlinawan serta pegawai negeri sipil (PNS) di MA Kardi.

“Rismalena dan Herlinawan terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh tersangka NHD yang dinotariskan. Kardi dikonfirmasi terkait dengan permohonan saksi untuk melakukan peminjaman barang bukti berupa mobil,” ungkap Ali.

Selain Nurhadi, KPK juga telah menetapkan menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono (RHE), dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) sebagai tersangka. Untuk tersangka Hiendra, saat ini masih menjadi buronan.

Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait dengan pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Adapun penerimaan suap tersebut terkait dengan pengurusan perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) kurang lebih Rp14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih Rp33,1 miliar, dan gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan kurang lebih Rp12,9 miliar. Dengan demikian, akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar Rp46 miliar

The post KPK Lacak Aset ‘Haram’ Eks Sekretaris MA appeared first on Primenews.