Berkaitan dengan pengelolaan pangan di Indonesia kita masih menghadapi permasalahan Sisa dan Susut Pangan (SSP) yang cukup besar, gampangnya masih banyak pangan kita yang mubazir. Untuk tingkat dunia Indonesia menduduki ranking 7, ini angka yang besar sekali mengingat jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 Juta jiwa lebih dan akan meningkat menjadi 324 juta jiwa di tahun 2045.

Pada tanggal 2 Oktober 2023 Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Peta Jalan percepatan Pengurangan Susut Pangan di Indonesia. FGD melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia dan Life Cycle Indonesia (LCI) Indonesia. Dan mengundang beberapa organisasi sebagai pembahas dalam FGD tersebut, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) sebagai salah satu Pembahas yang langsung dihadiri oleh Ketua Umumnya, M. Yadi Sofyan Noor.

“Focus Group Discussion ini merupakan salah satu upaya kolaboratif antara pemerintah, Industri dan masyarakat untuk merumuskan peta jalan yang konstruktif dan aplikatif untuk menurunkan susut dan sisa pangan sebesar 75% pada tahun 2045. FGD kali ini disepakati untuk fokus pada aspek susut pangan yang terjadi di sisi hulu rantai pasok pangan yaitu tahap produksi, tahap pascapanen dan penyimpanan, dan terakhir tahap pemrosesan dan
pengemasan dan terakhir tahap distribusi” terang Dr. Soen’an Hadi Poernomo, Ketua Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI).

Berdasarkan data The Economist (2021), Indonesia menempati posisi ketujuh sebagai negara penghasil SSP terbesar di dunia. Hasil kajian Bappenas 2021 menyebutkan bahwa nilai susut pangan (food loss) selama 20 tahun terakhir (2010-2019) sebesar 56%, sedangkan nilai sisa pangan (food waste) sebesar 44%. Masih dari hasil kajian yang sama, total timbulan susut dan sisa pangan Indonesia per tahun sebesar 23-48 juta ton atau setara dengan 115–184 kg/kapita/tahun.

Soen’an menjelaskan, ”Susut pangan (food loss) merupakan makanan yang mengalami penurunan kualitas ataupun hilang yang disebabkan oleh berbagai faktor selama prosesnya dalam rantai pasokan makanan sebelum menjadi produk akhir. Susut pangan biasanya terjadi pada tahap produksi, pasca panen, pemrosesan, hingga distribusi dalam rantai
pasokan makanan”.

“Sementara itu, sisa pangan (food waste) adalah makanan yang telah melewati rantai pasokan makanan hingga menjadi produk akhir, berkualitas baik, dan layak dikonsumsi, tetapi tetap tidak dikonsumsi dan dibuang. Makanan yang dibuang ini termasuk yang masih layak ataupun dibuang karena sudah rusak. Sisa pangan biasanya terjadi pada tingkat ritel dan konsumen”, tambah Soen’an.

Dalam FGD ini hadir sebagai pembicara utama Dr. Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas RI menyajikan materi dengan topik “Reduksi Susut Pangan Mendukung Ketahanan Pangan Indonesia Emas 2045”.

”Dengan perkiraan jumlah penduduk sekitar 324 juta jiwa pada tahun 2045, tekanan terhadap penyediaan pangan domestik pada saat itu akan semakin meningat. Oleh karena itu efisiensi penyelenggaraan sistem pangan, sejak pangan diproduksi, penanganan pasca panen, distribusi hingga konsumsi sangatlah penting. Karenanya, dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan pewujudan kemandirian pangan nasional, selain melalui peningkatkan produksi pangan kita juga harus berupaya semaksimal mungkin menekan kehilangan pangan dalam bentuk susut dan sisa pangan” Jelas Dr. Vivi dalam
sambutannya.

Selama FGD ini, berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah, akademisi, lembaga riset, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, telah berdiskusi intensif untuk mengembangkan rencana aksi konkret dalam mengurangi susut pangan di Indonesia. FGD ini menciptakan platform bagi kolaborasi dan pertukaran ide yang akan membantu memandu langkah-langkah implementasi yang lebih efektif.

Salah satu poin utama yang dibahas dalam FGD adalah pengembangan strategi nasional dalam peta jalan reduksi susut dan sisa pangan di seluruh rantai pasok pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi. Selain itu juga pembahasan indikator susut dan sisa pangan yang akan dijadikan sebagai acuan penilaian di Indonesia. Selain itu, dalam FGD ini, para pemangku kepentingan juga membahas pentingnya kebijakan yang mendukung pengurangan susut pangan, termasuk peran penting pemerintah dalam menciptakan regulasi yang lebih efektif dan mendukung inovasi dalam produksi, distribusi, dan manajemen pangan.

Sementara Ketum KTNA Nasional M. Yadi Sofyan Noor menyampaikan, kita harus memberdayakan potensi pangan lokal menuju kedaulatan pangan 2045. Banyak pangan lokal pengganti sumber karhohidrat yang belum dimanfatkan secara optimal, kemudian menekan kehilangan hasil saat penen. Saat ini kita masih kehilangan lebih 6 persen dari produksi beras pada saat proses panen.

Untuk konsumsi bahan pangan baik di rumah tangga, restoran, perhotelan bahkan sampai di acara hajatan masih banyak makanan yang terbuang. Sehingga tidaklah mengherankan kalau total timbulan susut dan sisa pangan (SSP) Indonesia per tahun sebesar 23-48 juta ton atau setara dengan 115–184 kg/kapita/tahun. Untuk menekan Sisa dan Susut Pangan kita harus memulai dengan Gerakan dan itu harus dimulai dari diri kita masing masing. “Stop Boros Pangan, jadikan sebagai satu Gerakan”, kata Sofyan.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN Setia Lenggono yang juga hadir saat FGD, jadikan satu Gerakan agar target untuk menurunkan SSP bisa tercapai. Perlunya perubahan struktur kalori pangan terutama komponen karbohidrat. Bahkan Lenggono menyampaikan perlu regulasi terkait dengan Sisa dan Susut Pangan. Baik dari segi hukum negara ataupun hukum agama. Semua agama pasti melarang membuang buang makanan.

The post HARI PANGAN SEDUNIA, Ketua Umum KTNA Nasional : Stop Boros Pangan !!! appeared first on Primenews.

Sebagai informasi, KTNA terlibat dalam proses budidaya tanaman pangan di dua kawasan Food Estate di Kalteng tersebut.

Food Estate di Pupis dan Kapuas, menurut Yadi Sofyan Noor, adalah sebuah niat visioner dan ikhtiar mulia membangun kawasan pangan terpadu.

“Saat meninjau ke lapangan, saya menyaksikan sendiri bahwa perkembangan food estate di Pulang Pisau dan Kapuas itu bagus sekali. Para petani di sana happy karena ada peningkatan produksi. Jaringan irigasi di sana memadai dan akses jalan ke kawasan itu juga sudah bagus,” ungkap Yadi Sofyan Noor, Rabu (18/1/2023).

Dari sisi produksinya, kata Yadi Sofyan Noor, kawasan food estate sudah hebat. Pada tahun 2020 sudah dilakukan kegiatan intensifikasi di lahan seluas 30.000 hektar dan telah berhasil meningkatkan produksi sebanyak 49,8 persen dari tahun 2019.

Artinya, dari 2019 ke 2020 ada peningkatan produksi. Pada tahun 2021, intensifikasi pada lahan seluas 14.135 hektar berhasil meningkatkan produksi padi sampai 11,7 persen. Jadi secara agregat, tata produksi padi pada tahun 2020 dari tahun 2021 terjadi peningkatan 120.460 ton gabah kering giling (GKG) menjadi 163.728 ton GKG.

“Kalau peningkatan produksi GKG itu dikonversi dalam bentuk uang maka ada peningkatan sebesar Rp 818 milyar. Ini data berbicara yang kita memang kita ambil dari sana. Bukan data yang dibikin-bikin atau mengada-ada,” tegasnya.

Dari data yang dikumpulkan KTNA Nasional, Yadi Sofyan Noor menambahkan, kawasan food estate Kalteng yang sudah didukung jaringan irigasi mencapai 164.598 hektar. Itu terbagi yang fungsional seluas 85.456 hektar. Adapun yang luas non fungsional seluas 79.142 hektar yang digarap dalam kurun waktu 2021-2022. Rehabilitasi irigasi untuk yang fungsional kurang lebih seluas 57.141 hektar. Sedangkan untuk lahan dengan kondisi irigasi agak bagus ada sekitar 28.315 hektar.

“Artinya, di sini sudah ada 85.456 hektar yang ada irigasinya. Kita anggap baik. Sehingga di daerah yang ini, kita lihat kemarin di lapangan, lebih banyak kegiatan intensifikasinya. Sedangkan yang non fungsional banyak dilakukan perbaikan irigasi, jalan usaha tani, dan lain-lain. Di wilayah ini, kita fokuskan pada kegiatan ekstensifikasi pertanian. Jadi sembari melakukan kegiatan tanam di lahan fungsional, kita melakukan perbaikan di lahan non fungsional,” tutur Yadi Sofyan Noor.

Berdasarkan peninjauan ke lapangan dan bertanya langsung kepada para petani di sana, KTNA menyimpulkan bahwa pengembangan food estate di Kalteng telah mampu meningkatkan efisiensi usaha tani serta mendorong intensifikasi dari perluasan usaha tani pangan sehingga berdampak positif untuk peningkatan kapasitas produksi pangan dan pendapatan petani.

The post KTNA Sodorkan Data Riil Food Estate Padi Kalteng appeared first on Primenews.

PRIMENEWS | Ketua Umum KTNA Nasional, H.M. Yadi Sofyan Noor, mengungkapkan, Bulog bisa memenuhi gudangnya sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan jika mau membeli Gabah Kering Giling (GKG) atau beras petani dengan harga pasar.

Saat ini panen padi masih berlangsung di sentra-sentra penghasil padi di sepanjang pulau Jawa. Penggilingan padi masih terus beroperasi menggiling gabah menjadi beras.

Dari pantauan di lapangan saat ini, Yadi Sofyan Noor mengatakan, rata rata harga beras di penggilingan sebesar Rp 10.300/kg, sementara harga yang ditetapkan Bulog masih diangka Rp 9.700/kg. Harga di penggilingan ditentukan oleh harga gabah di lapangan, rata rata harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sudah mencapai harga Rp 5.800/kg.

“Kita sudah sepakat untuk memakai satu sumber data yakni data BPS. Dan data BPS mencatat bahwa produksi beras tahun 2022 mengalami kenaikan. BPS menghitung berdasarkan data dari produksi gabah atau beras secara nasional,” ucap Yadi Sofyan Noor.

Menurut data luas panen dan produksi padi yang dirilis BPS pada Oktober 2022, total luas panen padi 2022 diperkirakan mencapai 10,61 juta hektar atau naik 1,87 persen dari 2021. Dari luas panen tersebut, diperkirakan total produksi padi mencapai 55,67 juta ton gabah, meningkat 2,31 persen dari 2021.

“Jika dikonversi, produksi beras diproyeksi mencapai 32,07 juta ton, meningkat 2,29 persen dari produksi tahun lalu. Jadi tidak ada alasan untuk impor beras karena stok dari panen 2022 mencukupi,” cetusnya.

Menurut Yadi, kenaikan harga BBM memicu secara berantai kenaikan sarana produksi untuk budidaya tanaman padi. Jadi wajar saja jika kemudian harga gabah ataupun beras ikut naik karena petani harus menutupi biaya produksinya.

“Ini saatnya pemerintah membuktikan kepeduliannya kepada petani, melalui BULOG untuk membeli produksi padi petani dengan harga yang ekonomis, meskipun kita sama sama mengetahui harga beras impor lebih murah, ” katanya.

Masalah pangan adalah masalah kedaulatan bangsa. Ada semacam ketidakadilan bagi petani padi pada saat BBM naik. Petani ingin menjual padinya dengan harga wajar untuk menutupi biaya produksi namun selalu dibayang-banyangi oleh impor beras.

“Kita juga tidak bisa mengatakan kepada petani, ’kalau tidak untung menanam padi kenapa tidak menanam komoditi lain yang menguntungkan, ” tuturnya.

Hasil Pantauan di Lapangan

Yadi Sofyan Noor menambahkan, sebagian petani masih melakukan kegiatan panen di sentra-sentra produksi padi mulai di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sampai di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sebagian lagi sudah tahap tanam dan masih ada yang tahap pengolahan tanah untuk tanam bulan Desember ini.

Suratno, Ketua KTNA Kabupaten Sragen, mengatakan, harga beras di penggilingan yang terpantau Rp 10.300/kg. Harga Gabah Kering Panen (GKP) Rp 5.600–5.800/kg. Terjadi kenaikan dari harga di bulan November harga GKP yang dipanen dengan combine harvester belakangan tembus di angka Rp 5.600/kg sampai Rp 5.700/kg.

Ketua KTNA Kabupaten Indramayu, Amin, mengungkapkan, Indramayu adalah wilayah sentra yang saat ini tengah melakukan panen raya. Karena itu, menurut Amin, Bulog sebaiknya fokus melakukan penyerapan hasil panen petani daripada menekan pemerintah untuk melakukan impor. Baginya, impor bukan solusi karena hanya menambah beban petani.

“Impor beras bukan solusi dan tidak perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan saat ini adalah penyerapan di atas harga pasar yaitu Rp 10.300/kg,” ujar Amin.

Senada dengan Amin, Azis Yusuf dari Penggilingan CV Lumbung Padi Karawang mengatakan, saat ini tidak perlu impor beras mengingat beberapa daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah tengah melakukan panen raya. Di antaranya Karawang, Indramayu dan Yogyakarta.

“Tidak perlu impor karena panen raya terus berlangsung. Yang perlu dilakukan adalah serap padi petani dengan harga bagus. Mereka (Bulog) maunya serap di harga Rp 9.700 ya gak masuk buat kita,” cetus Aziz Yusuf.

Perpadi Juga Tolak Impor Beras

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso, tidak menyetujui rencana importasi beras akibat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog yang kosong. Soetarto menjelaskan, awal permasalahan kenaikan harga dimulai saat Agustus 2022 di mana pemerintah (Kemensos) mengelontorkan bantuan sosial (bansos) sebanyak dua kali.

“Sayangnya bansos ini tidak satu pintu, sehingga pengadaan pembelian beras membuat harga semakin liar,” tuturnya.

Hal ini makin diperparah dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membuat harga beras terdongkrak naik.

The post Ketua Umum KTNA H.M. Yadi Sofyan Noor : Tolak Impor Beras appeared first on Primenews.