Marwan Dasopang, dibesarkan dan berkecimpung di organisasi lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) di Sumatera Utara, sukses meniti karier di pentas politik nasional. Berkaca dari pengalaman hidupnya, pria kelahiran Desa Pangirkiran, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara ini ingin rakyat senantiasa mandiri dan sejahtera.

Pria kelahiran 12 Juni 1962 ini adalah seorang politikus Indonesia dari Sumatera Utara. Ia sudah dua periode terpilih sebagai anggota DPR RI, yakni pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

Pada Pemilu 2014, Marwan melenggang ke Senayan sebagai Anggota DPR-RI periode 2014-2019 setelah meraih dukungan optimal dari masyarakat pemilih Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) II sebagai Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara, Medan (1990/S1) dan Universitas Krinadwipayana, Jakarta, (2016/S2) ini kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pemilih Dapil Sumut II untuk menjadi wakil mereka di Senayan.

Pencapaian Marwan Dasopang di pentas nasional tidak diperoleh secara serta merta. Ia menapaki proses perjuangan yang tidak instan.

Cikal-bakal keterlibatannya di dunia politik nasional saat ini tak lepas dari keakraban dan kegandrungannya pada aktivitas organisasi. Pilihannya adalah beberapa organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama (NU) di Sumut.

Sejak usia muda, saat menjadi mahasiswa, Marwan sudah aktif di kegiatan sosial dan pergerakan. Dari aktivitas tersebut, Marwan menempa diri dan membentuk diri menguasai kiat-kiat komunikasi, manajemen, birokrasi, dan politik secara otonom dan nasional.

Keikutsertaan putra daerah Paluta ini dalam dunia organisasi telah tumbuh sejak mahasiswa yang dibuktikan dengan keaktifannya melalui Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Medan. Marwan pernah menjabat sebagai Ketua PMII Cabang Medan pada tahun 1988-1989.

Selain itu beliau juga aktif di Pengurus Wilayah GP Ansor Sumut. Ia pun pernah menjabat Sekretaris Pengurus Wilayah GP Anshor Sumut pada tahun 1990-1995.

Pada tahun 1992-1994, ia terpilih menjadi Wakil Ketua KNPI Sumut. Masuk dalam barisan Nahdliyin, setahun setelahnya (tahun 1995) terpilih sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nahdlatul Ulama (NU). Jabatan itu ia pegang hingga tahun 1999.

Akhirnya, pada tahun 1999, Marwan Dasopang memasuki organisasi politik. Ia bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjabat Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sumut (periode 1999-2004). Pada 2007, Marwan diamanahi jabatan sebagai Ketua DPW PKB Sumut.

Marwan Dasopang adalah sosok anggota DPR RI yang sangat antusias saat berbicara seputar potret kehidupan sosial di Indonesia.

Aktivitas kesehariannya di parlemen berkutat dengan hal ihwal dunia kesejahteraan sosial, termasuk kepedulian terhadap persoalan kehidupan rakyat miskin di Indonesia. Marwan Dasopang kini diberi amanah menduduki jabatan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, melingkupi bidang Sosial, Agama, Kebencanaan, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
Marwan mencurahkan segala perhatian untuk kemajuan pesantren.

Setelah undang-undang pesantren disahkan oleh pemerintah atas usulan dan inisiatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI, kini target berikutnya adalah memperjuangkan hak para pimpinan serta guru-guru pesantren diberi pemerintah insentif setiap bulan.

“Kami dari PKB bersama Ketum, Gus Muhaimin Iskandar akan terus berjuang supaya para pimpinan dan para guru-guru pesantren harus diberikan pemerintah insentif sebagai kewajiban,” katanya.

Hitung-hitungannya, lanjut Marwan harus mendapatkan Rp3,4 juta setiap bulannya. Perjuangan ini masih panjang, karena itu ia berharap pada masyarakat supaya diberikan kesempatan dan kepercayaan pada Caleg PKB di Pileg 2024, untuk terpilih kembali guna mengusung tugas ini.

Marwan yang saat ini bertugas sebagai Wakil Ketua Komis VIII DPR RI optimis dapat terealisasi, sebab undang-undang memaksa negara untuk memberikan hak-haknya karena para guru-guru pesantren sudah melakukan kewajibannya.

“Pesantren ini sudah melakukan kewajibannya, apa itu, mencerdaskan anak bangsa sama seperti sekolah lainnya<” tandasnya.

Tahapan berikutnya yang kita perjuangkan adalah, mengenai dana abadi pesantren, PKB juga terus berjuang agar ada Satjer tertentu untuk menangani, sehingga dapat dimanfaatkan mulai dari peningkatan kapasitas guru memberikan kapasitas kesarjanaannya lebih tinggi dan melanjutkan pendidikan santri, baik di dalam dan luar negeri.

“Di dareha, kita sedang memperjuangkan Perda tentang Pesantren. Gunanya apa, memungkinkan APBD membiayai pesantren,” paparnya.

Akan tetapi ini barkaitan dengan kesadaran dari pimpinan daerah dan ini tidak semua. Maka perjuangan berikutnya PKB nanti akan mengusul pada pemerintah dengan membuat suatu kewajiban untuk membuat perda pesantren di setiap daerah. Sehingga nanti para guru ini mendapat insentif dari APBD dan pusat namanya transfer daerah. Ironisnya sampai sekarang para guru-guru pesantren belum mendapatkan itu padahal tugasnya sama-sama mengajar dengan sekolah lain.

“Intinya, dana abadi pesantren jelas Satkernya, APBN memberikan kesejahteraan bagi guru, kalaupun tidak bisa Rp3,4 juta untuk periode pertama, paling tidak Rp1,5 juta perguru pesantren sudah bisa kita berikan,” katanya.

The post Bincang Tipis-Tipis Dengan Marwan Dasopang, Perjuangkan Insentif Guru dan Dana Abadi Pesantren appeared first on Primenews.

Dalam perbincangan tersebut, Marwan Dasopang menyampaikan bahwa daftar tunggu haji kita perlu dicari jalan keluarnya. Bayangkan saat ini ada 5 juta jemaah sudah ada dalam daftar tunggu, sementara kuota yang berangkat setiap musim haji ada
210 ribu jemaah berarti akan ada 40 tahun lamanya bagi calon jemaah baru dapat giliran.

“Untuk mengatasi hal ini, saya mengusulkan dibuat UU supaya orang-orang kaya yang berkecukupan digeser ke program ONH Plus,” paparnya.

Kita juga mendorong pemerintah Arab Saudi supaya kuota haji Indonesia bisa ditambah, sekarang 210 ribu, mudah-mudahan tahun depan dapat 20 ribu tambahan.

“Yang 20 ribu ini lah yang mau kita desakkan kepada masyarakat yang kaya yang ada di reguler segera pindah ke program ONH Plus supaya antrian yang ada semakin mengecil, itu lah salah satu alternatifnya,” tandas Marwan Dasopang.

Memang urusan haji ini sudah menjadi problem berkepanjangan, lanjutnya. Karena, sekarang orang-orang dalam keadaan umur sudah mendekati tua sementara antrian masih panjang itu mencabut daftar uang hajinya dan ber-umroh gantinya, padahal ini tidak menyelesaikan kewajibannya sebagai umat Islam.

Menurut Marwan Dasopang, secara psikologi kita pahami bahwa ia menghitung jarak antrian dengan umurnya tidak layak lagi menunggu, untuk itu dia mencabut daftar uang hajinya. Tapi kan yang menjadi problem, sebagai umat Muslim yang diwajibkan rukun Islam kelima, ini tidak gugur kewajiban karena umroh, karena dia mampu dan kemampuannya itu sudah ditarik itu harus kita cari solusinya.

“Saya sudah bolak-balik mengusulkan bagaimana caranya supaya jemaah haji yang lima juta ini, atau dipilih yang belum pernah umroh, setiap jemaah haji diumrohkan, tapi tetap daftar uang hajinya tidak ditarik,” katanya.

Jadi nantinya, selain dia mendaftar 25 juta rupiah untuk haji, nanti untuk umrohnya berapa kewajiban dari jemaah dan kewajiban dari PPKH dan pemerintah, sehingga sebelum dia mendapatkan daftar tunggunya bisa diberangkatkan umroh.

“Jadi secara batin dia tenang dan puas sudah menyentuh Ka’bah sampai ke makam Rasul sampai ke tempat-tempat yang disebut Armusna (Arafah, Mina dan Musdalifah). Jadi dia sudah sampai di sana, walaupun kewajiban hajinya belum sampai,” tegasnya.

Tapi kan, kalau Allah berkehendal lain dan menentukan dia meninggal dunia tapi belum haji, tapi kewajibannya sudah dia laksanakan, ikhtiarnya sudah jalan.

Untuk hal ini, tambahnya pemerintah dan Komisi 8 DPR RI harus memikirkan ini. Karena, ini bukan sesuatu yang main-main, serius ini karena keresahan orang menunggu terlalu panjang daftar tunggunya.

The post Bincang Tipis-Tipis Dengan Marwan Dasopang Sampaikan Solusi Daftar Tunggu Haji appeared first on Primenews.