The post Panglima TNI Pastikan TNI Netral Dalam Pilkada Serentak 2020 appeared first on Primenews.
]]>Rapat internal tersebut membahas tentang Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan Covid-19 dan Tahapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, bertempat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (28/9/2020).
Rapat yang dilaksanakan melalui video conference tersebut diawali dengan penyampaian oleh Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Tiopan Aritonang terkait Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan, Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pilkada Serentak 2020.
Terkait Pilkada serentak, Panglima TNI memerintahkan agar jajaran TNI membantu Pemda, KPU Daerah, dan Bawaslu di daerah dalam pelaksanaan tahapan Pilkada sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020, untuk menekan penularan Covid-19 dan memastikan Netralitas TNI dalam Pilkada Serentak 2020.
Panglima TNI meminta jajarannya untuk melaksanakan koordinasi terkait pembentukan Posko Gabungan Terpadu sebagai wadah koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengamanan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak dan Penegakan Displin Protokol Kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19.
Panglima TNI perintahkan agar optimalkan tugas yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020. Bangun koordinasi yang baik dengan Polri, Pemda dan instansi terkait. Laksanakan sosialisasi Pilkada Serentak tahun 2020 tanpa kerumunan dan pengerahan massa di bawah koordinasi Pokja Bawaslu dari tingkat pusat sampai daerah. Disinilah peran satuan kewilayahan sangat strategis.
Kedisiplinan prajurit TNI dalam melaksanakan protokol kesehatan hendaknya juga menjadi contoh keluarga, karena perilaku disiplin prajurit dan keluarga dalam melaksanakan protokol kesehatan akan mencegah dan menekan terjadinya klaster keluarga dan perkantoran di lingkungan TNI.
Terkait pelaksanaan protokol kesehatan, Panglima TNI meminta jajaranya untuk terus membangun sinergitas dengan jajaran Polri dan instansi terkait dalam pelaksanaan Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan. Intensifkan pendekatan berbasis kearifan lokal untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat sebagai modal utama mencapai keberhasilan operasi.
Dalam rapat yang digelar secara virtual tersebut Panglima TNI mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan serta rasa bangganya kepada prajurit dan satuan yang dengan semangat kepeduliannya dapat membantu kesulitan rakyat.
The post Panglima TNI Pastikan TNI Netral Dalam Pilkada Serentak 2020 appeared first on Primenews.
]]>The post Edy Rahmayadi Minta ASN Junjung Tinggi Netralitas Pada Pilkada 2020 appeared first on Primenews.
]]>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telah mengatur netralitas ASN, sedangkan penyelenggara Pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki Peraturan Bersama terkait Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Namun, menurut Edy Rahmayadi, ketidaknetralan penyelenggara Pilkada dan ASN masih terjadi dan menyebabkan konflik di antara masyarakat.
Hal ini diungkapkan Edy Rahmayadi saat memimpin rapat virtual dengan kepala daerah, Forkopimda, KPU dan Bawaslu dari 23 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (25/8/2020).
“Penyelenggara Pilkada dan ASN memiliki hak memilih, tetapi tidak boleh menunjukkan dukungannya kepada pasangan calon Walikota dan Bupati. Itu ada undang-undangnya, tetapi pelanggaran ini masih terus terjadi. Begitu juga penyelenggara Pilkada, ada oknum-oknum yang tidak netral sehingga merugikan calon yang lain. Ini dapat menjadi sumber konflik di masyarakat dan harus dihindari,” kata Edy.
Edy meminta agar Bawaslu menindak tegas segala bentuk pelanggaran agar tidak memicu perselisihan dan tidak merugikan para pasangan calon. Dengan Pilkada yang profesional dan berkualitas menurutnya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang juga berkualitas, sehingga mampu membangun daerah yang dipimpinnya.
Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin, menyampaikan saat ini proses Pilkada serentak di Sumut telah memasuki tahap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemutakhiran. Untuk memperoleh data yang aktual, KPU terus berkoordinasi dengan Disdukcapil Pemprov Sumut.
“Sekarang kita sedang pemutakhiran data pemilih dan menyusunnya. Kita bekerja sama dengan Dinas Dukcapil untuk hal ini, agar semua penduduk Sumut yang sudah memiliki hak memilih terdaftar,” terang Herdensi.
Terkait masalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Herdensi mengatakan, tinggal satu daerah lagi yang belum 100% menyalurkan dananya. Namun, menurut Herdensi saat ini hal tersebut belum mengganggu proses penyelenggaran Pilkada.
“Tinggal satu daerah yang belum menyelesaikan NPHD-nya, masih 90 %. Tetapi saat ini belum mengganggu proses penyelenggaraan Pilkada. Tetapi, kita akan dorong agar ini cepat selesai dan masalah NPHD kita benar-benar sudah selesai semua,” tambah Herdensi.
Ketua Bawaslu Syafrida R Rasahan menekankan lima hal terkait Pilkada kali ini, yaitu risiko penyebaran Covid-19, pemanfaatan dana Bansos oleh petahana, keterlibatan ASN dalam kampanye, politik uang, dan pentingnya partisipasi masyarakat.
“Saat ini kita di situasi pandemi, jadi protokol kesehatan wajib. Dan di masa pandemi ini kita juga harus waspada petahana menggunakan dana Bansos untuk kampanye, melibatkan Kadis-nya, kepala desa atau perangkat lainnya. Kita juga harus pantau ketat politik uang karena saat ini keadaan ekonomi kita sedang sulit. Karena itu penting partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pilkada kali ini,” kata Syafrida.
Pihak keamanan dalam hal ini Polda dan TNI telah menyatakan kesiapannya menjaga stabilitas keamanan selama Pilkada. Menurut keterangan Karo Ops Polda Sumut Kombes Pol Makmur Ginting, Polri telah menyiapkan 21.000 personel untuk pengamanan Pilkada dan didukung TNI sebanyak 8.146 personel.
“Kita sudah menyiapkan 21.000 personel, itu 2/3 kekuatan Polda Sumut ditambah lagi 8.146 personel dari TNI. Kita juga melakukan pergeseran 1.200 personil termasuk Brimob ke Nias, karena dari pengalaman kita di sana perlu pengawasan lebih. Secara umum kita sangat siap untuk melakukan pengamanan Pilkada di Sumut,” tegas Kombes Pol Makmur Ginting yang datang mewakili Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin.
The post Edy Rahmayadi Minta ASN Junjung Tinggi Netralitas Pada Pilkada 2020 appeared first on Primenews.
]]>The post Jaksa Agung : APH Harus Netral Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 appeared first on Primenews.
]]>“Untuk menjamin kredibiltas Pilkada, saya tegaskan kepada seluruh aparat penegak hukum khususnya kejaksaan, yang tergabung di Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk bersikap netral, independen, dan obyektif dalam rangka menghadirkan upaya penegakan hukum yang tidak memihak,” kata ST Burhanuddin dalam pidatonya secara daring, Rabu (22/7/2020).
Jaksa Agung juga mengingatkan guna menjaga netralitas seluruh anak buahnya, jaksa agung meminta agar tidak melakukan atau mengikuti kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan salah satu calon.
“Tidak terlibat dalam aktifitas kampanye, tidak menggunakan fasilitas terkait jabatan atau dinas, tidak membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, menjaga netralitas dan sinergitas, kejaksaan bisa kompak menyelesaikan persoalan yang mungkin timbul dalam Pilkada 2020,” kata Burhanuddin.
Agenda pelaksaaan Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Ada 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.
Secara khusus, Jaksa Agung juga menyampaikan 8 Perintah Harian untuk diperhatikan dan dipedomani dalam melaksanakan tugas terutama di musim pandemi Covid-19 ini. Dari 8 perintah harian Jaksa Agung, diantaranya segera beradaptasi dengan kebiasaan baru melalui penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Jaga citra dan kewibawaan apratur kejaksaan melalui penguatan integritas dan profesionalitas,” katanya.
Perlu diketahui, untuk Sumatera Utara sendiri ada 23 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada Serentak tahun 2020.
The post Jaksa Agung : APH Harus Netral Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 appeared first on Primenews.
]]>