Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Hassanudin mengatakan Pemprov Sumut akan terus meningkatkan pelayanan publik di Sumut.
“Pemprov Sumut berkomitmen akan terus meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, prinsipnya kami itu kan pelayan masyarakat,” kata Hassanudin, usai menerima penghargaan dari Ombudsman RI, Senin (22/1/2024).

Pemprov Sumut juga akan terus memberikan pelayanan yang adaptif bagi masyarakat. Menurut Hassanudin, zaman terus berubah, dinamika terus terjadi, kebutuhan masyarakat pun akan terus berubah. Oleh sebab itu, pemberi pelayanan mesti senantiasa beradaptasi menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

“Kita harus terus adaptif, banyak sekali yang menjadi urusan Pemprov sendiri, mulai dari masalah sosial, kesehatan, pendidikan, kita mesti mengikuti zaman, standar pun pastilah semakin maju, kita juga mesti siap dengan kemajuan yang ada,” kata Hassanudin.

Hassanudin juga selalu meminta jajaran perangkat daerah Pemprov Sumut agar menggunakan selalu data dalam setiap membuat kebijakan. Sehingga kebijakan atau program yang dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

“Saya selalu meminta perangkat daerah ini untuk menggunakan data, tanpa data mustahil pembangunan dan pelayanan itu tepat sasaran,” kata Hassanudin.

Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun mengatakan, Pemprov Sumut pada tahun 2021 memperoleh predikat zona kuning, baru pada tahun 2022 Pemprov Sumut memperoleh predikat zona hijau. Setahun kemudian pada tahun 2023 Pemprov Sumut kembali memperoleh predikat zona hijau.

“Kita kembali memperoleh predikat zona hijau, Pemprov Sumut berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanannya pada masyarakat, Inspektorat pun akan senantiasa mendorong peningkatkaan kualitas pelayanan publik tersebut,” kata Lasro.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya mengatakan, saat ini sudah 80% lebih instansi di Indonesia yang memperoleh predikat zona hijau. Jika sudah 80%, maka standar indikator penilaian pun dinaikkan. Oleh sebab itu, seluruh instansi termasuk pemerintah daerah juga mesti menyesuaikan hal tersebut.

Turut hadir pada penyerahan piagam penghargaan tersebut Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut James Marihot Panggabean, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugroho, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Asren Nasution, dan Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit.

The post Layanan Publik 2023, Pemprov Sumut Kembali Raih Predikat Zona Hijau dari Ombudsman RI appeared first on Primenews.

Adapun berbagai rangkaian kegiatannya antara lain edukasi antikorupsi bagi pelajar, sosialisasi antikorupsi dan gratifikasi, pentas seni budaya, lomba papercraft, digital community gathering, penampilan paduan suara, senam kesehatan, hingga car free day.

“Pemerintah Provinsi Sumut siap menyukseskan dan mendukung penuh kegiatan Roadshow Bus KPK RI di PRSU,” kata Inspektur Daerah Provinsi Sumut Lasro Marbun pada konferensi pers tentang Roadshow Bus KPK RI yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Sumut Harvina Zuhra di Ruang Rapat Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (18/10/2023).

Bus tersebut juga sejalan dengan upaya Pemprov Sumut dalam pencegahan korupsi. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya upaya pencegahan korupsi sejak dini di Sumut.

Kehadiran bus tersebut diharapkan menjadi simbol kehadiran KPK, dalam upaya pelaksanaan pemerintahan yang bersih. “Filosofinya bahwa bus ini memberikan sinyal pada kita, KPK itu hadir di semua tempat, namun untuk hadir itu tidak bisa sendiri,” kata Lasro.

Di Sumut, KPK telah hadir di berbagai program ataupun kegiatan pemerintah di daerah. Mulai dari penertiban air bawah tanah, percepatan sertifikat tanah, pemanfaatan daya tampung ruang, hingga peningkatan penghasilan asli daerah.

Selain itu, Lasro mengatakan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut juga terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Pemprov Sumut pun menerima penghargaan dari Ombudsman RI atas kepatuhan pelayanan publik.

“OPD Pemprov Sumut senantiasa berupaya menghadirkan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui pelayanan publik Sumut pernah zona kuning, sekarang zona hijau,” ujarnya.

Roadshow Bus KPK ini telah mengunjungi beberapa provinsi. Di Sumut, pembukaan kegiatan ini akan dihadiri oleh Wakil Ketua KPK RI Nawawi Pomolango. Kata Lasro, ini merupakan kehadiran pertama pimpinan KPK RI di Sumut pada tahun 2023.

The post Pemprov Sumut Siap Sukseskan Roadshow Bus KPK appeared first on Primenews.

“Pastinya kita akan menyambut positif tawaran ini, dan nantinya kita akan gali lagi kerja sama hubungan bisnis yang sudah terjalin cukup baik. Sehingga diharapkan dalam kunjungan delegasi ini dapat membantu pembangunan di Sumut, khususnya dalam sektor pertanian dan energi terbarukan,” ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Afifi Lubis, saat menerima Delegasi Perusahaan Swasta Kerajaan Belanda yang dipimpin Kepala Departemen Ekonomi Kedutaan Besar Kerajaan Belanda Hans de Brabander di Ruang Rapat I Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (18/5).

Hadir di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tengku Amri Fadli, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aspan Sofian, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rajali, Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Bahruddin Siregar, dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suherman.

Afifi Lubis berharap, pada kunjugan ini dapat memberi manfaat dan daya dorong yang baik bagi pembangunan di Sumut. Afifi menawarkan investasi pertanian dan energi terbarukan itu nantinya dapat dilakukan di Kabupaten Humbanghasundutan, dimana daerah tersebut memiliki kawasan pertanian (food estate).

Sementara Kepala Departemen Ekonomi Kedutaan Besar Kerajaan Belanda Hans de Brabander mengatakan, kunjungan yang telah kesekian kalinya di Sumut untuk memperdalam kembali kerja sama yang telah ditawarkan sebelumnya. Keseriusan ini ditandai dengan memboyong sekaligus 37 perusahaan swasta Belanda untuk melakukan diskusi dan peninjauan ke Sumut.

“Kami melihat banyak potensi kerja sama yang dapat dilaksanakan dan kami menitikberatkan pada potensi pertanian dan energi terbarukan yang berkelanjutan. Namun ke depan sektor lainnya dapat juga dijalin kerja sama nantinya,” ucap Hans de Brabander.

Hans melihat potensi besar pertania yang ada di Sumut adalah kopi, coklat, kelapa sawit dan karet. Dimana komoditi ini memiliki prospek yang sangat besar untuk lebih dikembangkan oleh kedua negara.

Delegasi Perusahaan Swasta Belanda yang berfokus pada pertanian dan energi terbarukan yang hadir pada kunjungan ini di antaranya Bridging Cultures, De Heus Indonesia, Deltares, East West Seed Indonesia, Eijkelkamp/PT Servita Beningdo, Food Ventures, Hanns R Neumann Stiftung (HRNS), IDH-The Sustainable Trade Initiative, Larive International BV, Netherland Food Partnership, Nuffic Neso, The Dutch Fund for Climate and Development (SNV), STOOP Flowerbulbs Holland, WUR dan dari bidang Energi yakni Pondera, Royal Haskonning DHV, Witeveen + Bos.

The post Pemprov Sumut Sambut Baik Investasi Pertanian dan Energi Terbarukan appeared first on Primenews.

Terlihat antusias masyarakat yang bersedia menjadi penerima vaksin, mulai dari lansia, ibu rumah tangga dan remaja di atas 18 tahun. Sembari menunggu antrean, mereka mulai mengisi Kartu Kendali Pelayanan Covid-19 dosis lanjutan yang dibagikan panitia.

Ketua DPP IKAPTK Sumut Faisal Arif Nasution mengatakan, vaksinasi ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Kegiatan sosial kemasyarakatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kami (IKAPTK Sumut) kepada masyarakat dan turut menyukseskan program pemerintah mencegah lonjakan kasus Covid-19 khususnya varian Omicron di Sumut,” ujar Faisal.

Kegiatan ini menargetkan 500 penerima vaksin, yakni 200 vaksin dosis kedua dan 300 dosis vaksin ketiga (Booster). “Target kita hari ini 500 penerima vaksin. Jika melewati target, kita akan berkoordinasi lagi dengan Dinkes Sumut untuk menambah vaksin,” jelas Faisal, yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut.

Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini, cukup datang dengan membawa fotokopi KTP. Menurut Faisal, jika semua pihak mendukung program vaksin tersebut, Insya Allah upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 akan lebih mudah dicapai. Karena itu masyarakat diharapkan untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 hingga dosis lengkap atau ketiga (booster).

“Dengan suksesnya vaksinasi, kita harapkan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal dan operasional di pusat-pusat ekonomi masyarakat akan aktif kembali seperti biasa,” harap Faisal

Pada kesempatan tersebut, Faisal juga terus mengingatkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes) dengan memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Prokes sangat efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Apresiasi dan terima kasih kepada Tim Dokter yang bertugas melakukan vaksinasi ini. “Saya atas nama seluruh pengurus IKAPTK Sumut mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak, terutama Dinas Kesehatan Sumut yang telah membantu kegiatan vaksinasi ini,” ujarnya.

Salah seorang penerima vaksin, Zaid Asraf (77) yang berdomisili di Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal, mengatakan vaksin ini sangat bagus untuk menambah imun tubuh agar tidak terpapar Covid-19.
“Bapak hadir bersama istri (Ibu Asnah) untuk mendapatkan vaksin lengkap dosis ketiga (Booster),” kata pensiunan TNI AD yang terakhir bertugas di Korem 042 Garuda Putih Kota Jambi tersebut.

Zaid juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah yang terus mengupayakan memberikan perlindungan bagi masyarakat.
“Apresiasi saya kepada Pemerintah Provinsi Sumut, terutama IKAPTK Sumut yang telah menyelanggarakan vaksinasi ini dan berharap kepada masyarakat yang belum mendapatkan vaksin untuk segera, agar terhindar dari paparan Covid – 19,” harapnya .

Penerima vaksinasi lainnya Suci Mulyati (31) warga Ulu Mahuam, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) mengucapkan terima kasih kepada IKAPTK Sumut atas terselenggaranya kegiatan ini. Dia berharap masyarakat mendukung program vaksinasi ini untuk menambah imun tubuh agar tidak terpapar Covid-19.

“Kawan-kawan yang belum vaksin untuk segera, apalagi sebentar lagi masuk bulan puasa, jadi kita kumpul sama orang tua/keluarga tidak khawatir lagi,” harap Suci.

Turut hadir Sekretaris DPP IKAPTK Sumut Ichsanul Arifin Siregar, Bendahara Dedi JP Harahap dan seluruh pengurus DPP IKAPTK Sumut.

The post Sukseskan Vaksinasi, DPP IKAPTK Sumut Buka Gerai Vaksinasi Booster appeared first on Primenews.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan, implementasi ETPD diharapkan dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, serta mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.

“Dengan transparansi keuangan daerah, diharapkan optimalisasi pendapatan daerah bisa dilakukan,” kata Gubernur, usai mengikuti pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Daerah Indonesia (Fekdi) 2021, secara virtual di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Senin (5/4).

Pembentukan TP2DD Sumut tersebut juga sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Tim ini berperan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat.

Untuk ini, Gubernur meminta setiap pihak agar lebih meningkatkan sosialisasi mengenai pembayaran digital. Apalagi, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pembayaran digital, terutama di masa pandemi Covid-19.

“Saya minta ini (digitalisasi pembayaran) disosialisasikan di seluruh kabupaten/kota kita, selain itu kita juga lakukan pengawasan dan edukasi, memang sulit mengubah ini, tapi jika dibiasakan mudah-mudahan ini bisa berjalan,” kata Edy Rahmayadi, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Irman Oemar.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Soekowardojo menyampaikan, TP2DD Sumut diketuai oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dengan OPD Pemprov Sumut dan instansi terkait sebagai anggotanya. Untuk itu, Ia mengapresiasi komitmen Edy Rahmayadi lantaran telah menandatangani surat keputusan tentang TP2DD di Sumut.

Soekowardojo mengharapkan kolaborasi antarinstansi, baik pusat maupun daerah dapat mengakselerasi proses transformasi digital. Dengan kolaborasi ini juga, pemulihan ekonomi nasional dapat didorong.

“Dengan TP2DD kami yakin hambatan dan tantangan ekonomi digital akan dapat kita atasi bersama, kami harap kolaborasi dan sinergi senantiasa memberikan manfaat,” kata Soekowardojo.

Sementara itu, mengenai upaya menghadirkan ketersediaan koneksi internet di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) telah dialokasikan APBN sebesar Rp17 triliun untuk belanja kementerian atau lembaga dan Rp9 triliun melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, transformasi digital tidak mungkin terjadi jika di sebagian daerah masih belum terkoneksi dengan layanan internet. Sri Mulyani memaparkan program pemerintah pusat selama lima tahun melalui Kementerian Kominfo untuk menjangkau 9.113 desa agar memiliki koneksi internet 4G. “Sehingga mereka (desa di daerah 3T) tidak menjadi digital divide (kesenjangan digital) di Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, menurut Sri Mulyani, dengan dukungan fiskal (belanja pemerintah) tersebut, sebanyak 93.100 sekolah dan pesantren, 3.700 puskesmas, 6.000 polsek dan koramil, serta 47.900 desa dan kecamatan bisa terkoneksi dengan internet. Namun, transformasi digital yang berkeadilan membutuhkan pembangunan infrastruktur, yang membutuhkan anggaran yang sangat besar.

The post Perluas Transaksi Digital, Pemprov Sumut Bentuk TP2DD appeared first on Primenews.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat menghadiri verifikasi lapangan Anugerah Parahita Ekapraya secara virtual di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (1/4). “Di Negara-negara maju, perempuan dan anak-anak sangat dilindungi, karena mereka ini yang paling rentan,” katanya.

Gubernur menyampaikan, Pemprov Sumut telah menyiapkan rumah sakit Covid-19 khusus ibu dan anak di Rumah Sakit Haji Medan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh komitmen Pemprov dalam perlindungan perempuan dan anak.

Dikatakan juga, perlindungan perempuan dan anak merupakan jihad yang harus dilakukan oleh setiap pihak. “Kalau bangsa kita ini berhasil, bangsa kita akan menjadi bangsa besar dan beradab,” ujar Edy Rahmayadi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumut Hasmirizal Lubis memaparkan, berbagai langkah dan upaya Pemprov Sumut dalam hal perlindungan perempuan dan anak. Antara lain, mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019 – 2023. Seperti, memasukan program pengarusutamaan gender ke dalam program prioritas pembangunan daerah.

Pengarusutamaan gender di Sumut, menurut Hasmirizal, sudah terlaksana dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari terbukanya kesempatan yang luas bagi perempuan di berbagai bidang. Misalnya pada tahun 2019, jumlah ASN di Sumut lebih banyak diisi oleh perempuan yakni sekitar 129 ribu, sedangkan laki-laki 63 ribu. Bahkan Pejabat Eselon I diisi oleh seorang perempuan yaitu R Sabrina sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumut.

Begitu juga dengan penduduk yang sedang sekolah. Pada tahun 2019, berdasarkan data BPS, untuk perempuan usia 15 tahun keatas yang sedang sekolah ada sebanyak 52,41%, sedangkan laki-laki sebanyak 47,59%. “Hal tersebut menunjukan bahwa di Sumut memberi kesempatan untuk pendidikan dan bekerja bagi perempuan terbuka luas, sama dengan laki-laki,” kata Hasmirizal.

Selain itu, pada masa pandemi Covid-19, ada beberapa terobosan terkait pemberdayaan perempuan. Di antaranya Pemprov Sumut memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi perempuan pegiat ekonomi yang terdampak pandemi.

Pemprov Sumut juga memberikan bantuan Wi Fi gratis untuk mendukung pembelajaran pada anak sekolah, hingga memberikan penguatan ketahanan keluarga melalui bantuan bibit hortikultura dan pertanian hidroponik kepada ibu rumah tangga terdampak Covid-19.

Diketahui, pada tahun 2019, Pemprov Sumut menerima Anugerah Parahita Ekapraya lantaran telah mengimplementasikan pengarusutamaan gender di Sumut. Di tahun yang sama, Provinsi Sumut juga menerima penghargaan sebagai Provinsi Penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak, karena telah berkontribusi dalam perwujudan provinsi layak anak.

Salah satu Anggota Tim Verifikator Anugerah Parahita Ekapraya Hartomo Heroe mengapresiasi sikap Gubernur Sumut yang perhatian terhadap persoalan gender. “Saya senang sekali sensitivitas gender Pak Gubernur, yang secara terang benderang menjelaskan, beliau sangat perhatian tentang gender, apalagi di masa new normal ini,” kata Hartomo.

The post Ini Komitmen Pemprov Sumut Dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak appeared first on Primenews.

Dengan penandatanganan tersebut, Gubernur berkomitmen membangun dan menerapkan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN, antara lain dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi. Serta menegakkan nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan Pemprov Sumut.

Penerapan sistem merit merupakan amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam undang-undang tersebut, sistem merit diartikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar.

Menurut Gubernur, sistem merit memiliki tujuan untuk menempatkan sumber daya manusia (SDM) yang tepat pada tempatnya. Sebuah organisasi harus diisi oleh orang yang berkompeten di bidangnya. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

Hal tersebut disampaikan Gubernur, penandatangaan Komitmen GEMA SI MERIT yang dirangkai dengan sosialisasi koordinasi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan pembinaan penerapan sistem merit untuk instansi pemerintah se-Sumut.

“Organisasi ini kalau tidak diawaki oleh orang yang tepat, cita-cita kita tidak akan pernah tercapai, saya butuh orang yang memang pantas mengawaki organisasi,” tegas Gubernur, yang hadir bersama Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah.

Gubernur memastikan manajemen ASN termasuk pengisian JPT di Pemprov Sumut sama sekali tidak berdasarkan dengan kepentingan politik atau hal lainnya. Kepentingan utamanya hanya untuk menyejahterakan masyarakat Sumut.

“Di provinsi sendiri, tidak ada urusan politik, agama, siapa dan darimana, yang saya butuhkan adalah orang itu memang pantas mengawaki organisasi,” kata Edy Rahmayadi.

Pada kesempatan itu, Ketua KASN Agus Pramusinto menyampaikan, pada sistem merit tidak akan ada lagi manajemen ASN atau pengisian jabatan berdasarkan suka atau tidak suka. “Bukan seperti era sebelumnya yang masih diwarnai suka atau tidak suka, diwarnai oleh kekerabatan, kesukuan, mungkin alumni universitas tertentu yang kemudian itu mencederai sistem merit,” tegas Agus.

Untuk mencapai tujuan sistem merit, jelasnya, ada beberapa area yang harus diperbaiki mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan pegawai, pengawasan sistem kinerja, sistem insentif, sistem pelayanan dan perlindungan, hingga sistem informasi. Jika area tersebut sudah diperbaiki, nantinya akan ada rencana suksesi.

Agus mencontohkan, apabila ada seseorang pejabat yang pensiun, orang dalam daftar urutan tertinggi yang akan menggantikan. “Ini akan membantu para PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan kepala daerah dalam mendapatkan orang-orang terbaik, jadi tidak perlu pusing-pusing, sistem sudah menolong dengan informasi yang lengkap, ini akan terbuka, orang akan tahu dirinya di urutan berapa,” kata Agus.

Asisten Komisioner 3 Pada Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah 2 Agus Sudiyanto mengatakan, ada beberapa manfaat dalam penerapan sistem merit. Di antaranya merekrut ASN yang profesional dan berintegritas, serta menempatkan mereka pada jabatan birokrasi pemerintah sesusai kompetensinya, sehingga target organisasi lebih mudah tercapai.

Selanjutnya, memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja. Mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN. Serta memberikan kepastian karier dan melindungi karier ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang wenangan.

Agus Sudiyanto juga memaparkan, ada beberapa kendala dalam menerapkan sistem merit di Indonesia. Antara lain, rendahnya kesadaran dan pemahaman instansi pemerintah terhadap manfaat dan urgensi sistem merit. Kualitas SDM aparatur yang rendah, intervensi politik PPK dan aktor politik lainnya terhadap manajemen ASN, dan lain sebagainya.

The post Gubernur Edy Rahmayadi Berkomitmen Terapkan Sistem Merit di Pemprov Sumut appeared first on Primenews.

Dari total 3.263 persil aset tanah milik Pemprov Sumut, sebanyak 1.713 persil di antaranya sudah bersertifikat, sedangkan sisanya 1.550 masih dalam proses. “Tahun 2024, sertifikasi aset tanah Pemprov Sumut kita targetkan selesai. Di tahun 2021 kita menargetkan 400 persil, kemudian ditambah KPK menjadi 500, kita akan kerjakan itu dengan bantuan KPK dan BPN,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina usai rapat Koordinasi dengan KPK, BPN Sumut, Sekda se-Sumut secara virtual di Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomo 30, Medan, Senin (15/2).

Pemprov Sumut sendiri memiliki catatan yang cukup baik dalam pensertifikatan aset tanah. Di tahun 2019 Pemprov Sumut berhasil menyertifikasi 53 aset tanah dengan target yang diberikan KPK 50 persil tanah. Di tahun 2020 kembali melebihi target yang diberikan yaitu 100 persil, Pemprov Sumut berhasil menyertifikasi 149 aset tanah.

“Ini bukan pekerjaan yang mudah, butuh koordinasi yang kuat antar lembaga terutama BPN, KPK dan Kejaksaan. Kita sangat bersyukur sekarang koordinasi itu semakin kuat. Kemudian ada juga aset yang dikuasai pihak tertentu sehingga kita perlu penyelesaian yang tepat. Namun, tentu kita akan terus berusaha karena ini adalah aset daerah, aset negara,” tambah Sabrina didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ismael Parenus Sinaga dan Inspektur Daerah Lasro Marbun.

Selain aset tanah, Pemprov Sumut juga sedang berupaya untuk menertibkan aset kendaraan bermotor. Ada 71 unit kendaraan yang akan ditertibkan, di antaranya 22 kendaraan roda empat dan 49 unit kendaraan roda dua. Sabrina berharap, pihak-pihak yang mempertahankan aset milik Pemporv Sumut untuk segera mengembalikannya.

“Semua datanya sudah ada pada kita, plat, siapa yang menggunakan, jenisnya. Kita harap yang mempertahankan aset ini segera mengembalikan karena itu aset pemerintah, bukan pribadi. Kita utamakan dengan cara musyawarah, bila tidak bisa tentu perlu keterlibatan pihak berwenang,” tambah Sabrina.

Kepala Perwakilan Badan Pertanahan (Kanwil BPN) Sumut Dadang Suhendi mengatakan sertifikasi aset tanah Pemprov Sumut bisa dilakukan lebih cepat. “Kita sudah memiliki program untuk itu, PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), kita bisa manfaatkan itu untuk mempercepat proses. Yang utama adalah mendaftarkannya terlebih dahulu,” kata Dadang.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Didik Agung Widjanarko mengatakan Sumut punya keinginan kuat dalam penyertifikatan tanah. Dia berharap kerja sama Pemprov Sumut serta kabupaten/kota dengan KPK dan BPN semakin baik.

“Sumut perlu diapresiasi karena memiliki keinginan kuat menyelesaikan persoalan aset tanahnya. Pemda saya harapkan bergerak aktif mencapai target yang ditentukan dan disepakati, kalau bisa lebih. Terus berkomunikasi dengan BPN dan KPK, saya yakin ini akan terselesaikan dengan cepat,” kata Didik.

Turut hadir pada rapat virtual tersebut Kepala Satuan Tugas Korrdinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Maruli Tua, Penanggung Jawab Koordinasi dan Supervisi KPK untuk Sumut Muhammad Janathan. Juga hadir secara virtual Kepala BPKAD se-Sumut serta OPD terkait.

The post Pemprov Sumut Targetkan Semua Aset Tanah Tersertifikasi Tahun 2024 appeared first on Primenews.

Wakil Ketua III BAP DPD RI Zainal Arifin yang datang bersama tiga senator lainnya, Willem TP Simarmata, Muhammad Fadhil Ramli dan Maya Rumantir, menyampaikan bahwa kerja keras ini perlu diapresiasi. Walau begitu, dia juga mengingatkan agar pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya benar secara administrasi, tetapi juga penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

“Tindak lanjut rekomendasi dari BPK sudah di atas rata-rata, ini sangat positif dan perlu kita apresiasi. Ke depannya, tentu kita harapkan tidak ada lagi temuan-temuan dari semua Pemda, bukan hanya Sumut dan yang lebih penting tepat dalam menggunakan anggaran sehingga masyarakat merasakan pembangunan yang nyata,” kata Zainal, saat rapat dengar pendapat tindak lanjut IHPS I 2020 BPK RI di Aula Tengku Rizal Nurnid, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (4/2).

Berdasarkan keterangan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, ada 121 rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK RI di Pemprov Sumut yang terdiri dari 97 temuan administrasi dan 24 temuan kerugian daerah. Pemprov Sumut telah berhasil menindaklanjuti temuan tersebut dan menyelesaikan 71 temuan administrasi dan 20 temuan kerugian daerah.

“Untuk administrasi kita sudah menindaklanjuti 73,19% sedangkan untuk temuan kerugian daerah sudah 83,3%. Sampai 12 Februari ada 4 temuan yang sedang dalam proses, kita segera menyelesaikan ini,” kata Edy Rahmayadi, didampingi Staf Ahli Bidand Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA Agus Tripriyono dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Irman Oemar.

Sejumlah temuan administrasi di Pemprov Sumut tersebut, menurut Edy Rahmayadi, salah satunya terkait situasi darurat di Covid-19 di bulan Maret 2020. Namun, di awal tahun 2021 Pemprov Sumut mampu menyelesaikan 73,19% temuan administrasi BPK.

“Bulan Maret dinyatakan darurat, kita semua kebingungan sementara peralatan kesehatan untuk mengantisipasi Covid-19 harus tersedia. Akhirnya ada belanja yang administrasinya masih kurang tepat, tetapi itu sekarang kita selesaikan,” jelas Edy.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut Yono Andi Atmoko menekankan semua Pemda memiliki Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten. Dengan begitu pengelolaan keuangan daerah akan bisa lebih baik ke depannya.

“Semua Pemda di Sumut sudah memiliki APIP, namun baru 4 Pemda yang sudah mencapai level 3 salah satunya Sumut, yang lain masih di level 2. Selain itu juga gunakan aplikasi yang kita sediakan untuk pengelolaan keuangan, Simda (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Tinggal 3 Pemda yang belum menggunakan ini,” katanya.

Selain meminta keterangan kepada Pemprov Sumut, BAP DPD RI juga meminta keterangan Ikhtisar Hasil Pemeriksa Keuangan Semester I 2020 kepada Pemko Medan, Pemko Siantar, Pemkab Sergai, Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Taput dan Pemkab Tapteng. Turut hadir pada rapat dengar pendapat ini Pj Walikota Medan Akhyar Nasution, Walikota Pematangsiantar Hefriansyah Noor dan Bupati Sergai Sukirman, serta OPD terkait.

The post DPD RI Apresiasi Pemprov Sumut Tindaklanjuti Rekomendasi BPK RI appeared first on Primenews.

Mengantisipasi masalah ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melakukan kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia bersama dengan United States Agency for International Development (USAID), melakukan pembangunan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) di tiga kota di Sumut, yakni Kota Tebing Tinggi, Kota Sibolga dan Kota Pematangsiantar.

“Terima kasih kepada pihak Kementerian PUPR dan USAID yang telah memfasilitasi pembangunan LLTT dan juga pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kota Tebing Tinggi yang pada hari ini akan diluncurkan dan diresmikan penggunaanya,” ujar Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA Sumut Agus Tripriyono saat membacakan pidato Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, ketika melakukan video conference di Aula Gubernuran Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (16/12).

Agus mengatakan bahwa pembangunan LLTT ini penting karena masih ada di daerah perkotaan yang tidak memiliki bak penampungan limbah domestik, terutama yang berada di bantaran sungai. ”Jika kita lihat sendiri, secara bebas saluran akhir dari fasilitas MCK yang ada masih di bypass ke lingkungan, tidak ada penampungan,” ungkapnya.

Padahal, penerapan sanitasi yang baik akan memengaruhi kehidupan masyarakat dan lingkungan, seperti tanah, air dan udara, sehingga kondisi lingkungan yang baik dapat diciptakan dari kondisi lingkungan yang lebih bersih, sehat dan nyaman bagi manusia.

Pelaksana tugas Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia Jason Seuc mengatakan, pihaknya mendukung peluncuran dan pelaksanaan Layanan Sedot Tinja Terjadwal di Tebing Tinggi, Pematangsiantar dan Sibolga, selain dari dukugan yang masih berlangsung di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

“Melalui kegiatan IUWASH PLUS, USAID turut berkontribusi pada pencapaian target akses sanitasi aman untuk RPJMN 2020-2014, dimana untuk Provinsi Sumatera Utara mendapatkan mandat harus mencapai 9% sanitasi aman.” katanya.

Untuk diketahui, bahwa Program LLTT merupakan satu bentuk komitmen dalam menyediakan pelayanan penyedotan secara berkala untuk seluruh masyarakat. Komitmen ini didasari dengan melihat adanya potensi 6.200 rumah tangga yang ditargetkan akan menjadi pelanggan layanan ini di akhir tahun 2020 dan 1.500 rumah tangga untuk akhir tahun 2021.

Sebelumnya Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah Noor, mengatakan bahwa Layanan LLTT ini adalah layanan yang diperlukan oleh pemerintah kota untuk menjaga sumber air tanah yang ada. “Penyedotan pun dilakukan tidak karena permintaan, melainkan memang keharusan. Periode waktu telah ditentukan yakni dilakukan penyedotan setiap tiga tahun sekali. Hal itu dilakukan agar terwujudnya sanitasi yang aman dan nyaman,”ujarnya.

Tak hanya itu, Walikota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan pun sudah mencoba langsung layanan LTT tersebut. “Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR dan USAID yang telah membentuk dan merencanakan program ini. LLTT sangat dibutuhkan di perkotaan,” kata Umar.

Umar juga menyebutkan pihaknya akan meningkatkan kemampuan WC kedap di masyarakat yang sesuai dengan standar ketentuan yang ada. Umar juga mengaku telah mencoba sendiri LLTT di rumah dinasnya.

“Ini memang ready siap melayani. Saat ini untuk di Kota Tebing Tinggi sendiri tersedia 3 unit mobil untuk memfasilitasi program LLTT ini,” katanya.

Acara ditutup dengan pembacaan komitmen bersama antara Kementerian PUPR, USAID, Pemprov Sumut, Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Sibolga dan Kota Pematangsiantar.

The post Pemprov Sumut Resmikan Program LLTT di Tiga Kota appeared first on Primenews.