Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat menghadiri verifikasi lapangan Anugerah Parahita Ekapraya secara virtual di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (1/4). “Di Negara-negara maju, perempuan dan anak-anak sangat dilindungi, karena mereka ini yang paling rentan,” katanya.

Gubernur menyampaikan, Pemprov Sumut telah menyiapkan rumah sakit Covid-19 khusus ibu dan anak di Rumah Sakit Haji Medan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh komitmen Pemprov dalam perlindungan perempuan dan anak.

Dikatakan juga, perlindungan perempuan dan anak merupakan jihad yang harus dilakukan oleh setiap pihak. “Kalau bangsa kita ini berhasil, bangsa kita akan menjadi bangsa besar dan beradab,” ujar Edy Rahmayadi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumut Hasmirizal Lubis memaparkan, berbagai langkah dan upaya Pemprov Sumut dalam hal perlindungan perempuan dan anak. Antara lain, mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019 – 2023. Seperti, memasukan program pengarusutamaan gender ke dalam program prioritas pembangunan daerah.

Pengarusutamaan gender di Sumut, menurut Hasmirizal, sudah terlaksana dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari terbukanya kesempatan yang luas bagi perempuan di berbagai bidang. Misalnya pada tahun 2019, jumlah ASN di Sumut lebih banyak diisi oleh perempuan yakni sekitar 129 ribu, sedangkan laki-laki 63 ribu. Bahkan Pejabat Eselon I diisi oleh seorang perempuan yaitu R Sabrina sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumut.

Begitu juga dengan penduduk yang sedang sekolah. Pada tahun 2019, berdasarkan data BPS, untuk perempuan usia 15 tahun keatas yang sedang sekolah ada sebanyak 52,41%, sedangkan laki-laki sebanyak 47,59%. “Hal tersebut menunjukan bahwa di Sumut memberi kesempatan untuk pendidikan dan bekerja bagi perempuan terbuka luas, sama dengan laki-laki,” kata Hasmirizal.

Selain itu, pada masa pandemi Covid-19, ada beberapa terobosan terkait pemberdayaan perempuan. Di antaranya Pemprov Sumut memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi perempuan pegiat ekonomi yang terdampak pandemi.

Pemprov Sumut juga memberikan bantuan Wi Fi gratis untuk mendukung pembelajaran pada anak sekolah, hingga memberikan penguatan ketahanan keluarga melalui bantuan bibit hortikultura dan pertanian hidroponik kepada ibu rumah tangga terdampak Covid-19.

Diketahui, pada tahun 2019, Pemprov Sumut menerima Anugerah Parahita Ekapraya lantaran telah mengimplementasikan pengarusutamaan gender di Sumut. Di tahun yang sama, Provinsi Sumut juga menerima penghargaan sebagai Provinsi Penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak, karena telah berkontribusi dalam perwujudan provinsi layak anak.

Salah satu Anggota Tim Verifikator Anugerah Parahita Ekapraya Hartomo Heroe mengapresiasi sikap Gubernur Sumut yang perhatian terhadap persoalan gender. “Saya senang sekali sensitivitas gender Pak Gubernur, yang secara terang benderang menjelaskan, beliau sangat perhatian tentang gender, apalagi di masa new normal ini,” kata Hartomo.

The post Ini Komitmen Pemprov Sumut Dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak appeared first on Primenews.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provnisi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Data dan Informasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (PPPA) Sumut, di Ruang Rapat Bina Graha, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Rabu (10/3). Hadir perwakilan dari Dinas PPPA Kabupaten/Kota se-Sumut.

“Masyarakat di pedesaan merasa bahwa melaporkan kejadian kekerasan yang dialami hanya bisa dilakukan di ibukota kabupaten, sehingga akan memakan waktu dan biaya. Karena itu perlu dilakukan pendekatan layanan pengaduan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sampai pada tingkat desa,” ujar Sabrina dalam sambutannya.

Sabrina juga mengingatkan, agar para petugas penerima pengaduan yang berada di daerah tidak hanya sekadar menunggu aduan masyarakat saja, namun juga harus bisa menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi tingginya kekerasan yang tidak tertangani.

Sebelum meninggalkan lokasi acara, Sabrina juga memberikan apresiasi kepada kabupaten/kota, yang dianggap telah baik dalam melakukan peng-input-an dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak, yakni Kabupaten Mandailing Natal, Kota Tebingtinggi dan Kota Gunungsitoli.

Sebelumnya, Kepala Dinas PPPA Sumut Nurlela menyampaikan, terkait upaya perlindungan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Antara lain menyebutkan, tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Selain itu, untuk melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak, memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dan melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan,” ujar Nurlela.

Pada rapat tersebut, para peserta juga diberikan materi tentang peran media dalam memberikan informasi tetang kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang disampaikan Anggota Dewan Kehormatan PWI Sumut yang juga Redaktur Harian Analisa Nurhalim Tanjung.

“Informasi korban kekerasan yang disampaikan ke media, baik cetak maupun elektronik harus dengan mematuhi kode etik jurnalis. Antara lain, informasi detail para korban agar dikaburkan atau disamarkan, seperti nama, foto dan identitasnya,” terang Nurhalim.

The post Tangani Masalah Anak dan Perempuan, Perlu Layanan Pengaduan Sampai ke Tingkat Desa appeared first on Primenews.