Pada kesempatan tersebut, Sabrina mengharapkan agar Disbudpar Sumut segera merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan mampu membantu mewujudkan visi dan misi gubernur, yang dijabarkan dalam misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Yaitu misi ke lima, mewujudkan Sumut yang Bermartabat dalam lingkungan, karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya dan berperikemanusiaan dan beradab. “Sesuai visi misi itu, buatlah program prioritas peningkatan daya saing melalui pariwisata, hasil kesepakatan dari forum ini pun dirumuskan dalam berita acara,” ujar Sabrina.

Selain itu, kata Sabrina, berbagai saran juga diharapkan dapat mempertajam dan memperkaya rancangan awal Renja 2022 dan perubahan Renstra 2019-2023, agar tidak ada lagi tumpang tindih program atau kegiatan dengan Pemerintah Pusat, maupun kabupaten/kota.

Sebelumnya, Plt Kepala Disbudpar Sumut Ria Nofida Telaumbanua mengatakan bahwa Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2022 dan Perubahan Renstra 2019-2023 merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

“Covid-19 mengubah beberapa program kita, kita kumpul hari ini untuk mengevaluasi target yang akan kita capai dalam beberapa tahun ke depan. Untuk itu beri saran dan masukan agar dapat menguatkan semua target, khususnya di bidang kebudayaan dan pariwisata,” ujarnya.

Tim Ahli Cagar Budaya Sumut Ketut Wiradnyana memaparkan bahwa dalam pengembangan kawasan pariwisata, juga harus mendorong pelestarian cagar budaya yang ada. “Tujuan pelestarian cagar budaya adalah untuk memperkuat kepribadian bangsa, melestarikan warisan budaya dan warisan umat manusia, hingga nantinya berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

The post Sabrina Buka Forum Perangkat Daerah Disbudpar Sumut appeared first on Primenews.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina saat membuka webinar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sumut yang bertema ‘Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak dan ASN Anti Korupsi’ di Sumut Smart Province, Lantai 6 Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Sabtu (28/11).

Menurut Sabrina, para ASN mesti diberi kesadaran bahwa dalam Pilkada mereka memiliki hak pilih.

“Dan hak pilih kita (ASN) direfleksikan dalam bilik suara,” ujar Sabrina yang juga Ketua Dewan Pengurus KORPRI Sumut.

Dijelaskannya, ASN merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjalankan birokrasi pemerintahan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan membangun nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, ASN tidak berpihak kepada kepentingan apapun, selain pembangunan dan pelayanan publik. Netralitas ASN merupakan gambaran kualitas penyelenggaraan Pilkada yang berasas langsung, jujur dan adil.

Sabrina mengatakan ada beberapa sebab terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Antara lain, ASN yang hendak mempertahankan jabatannya hingga memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan pasangan calon.

Ditegaskannya, ASN yang melanggar netralitas akan diberi sanksi sesuai dengan berat pelanggaran yang dilakukan. “Maka ASN yang melanggar netralitas diberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya,” kata Sabrina.

Disampaikan juga, tema webinar ‘Netralitas ASN dan ASN Anti Korupsi’ dipilih lantaran relevan dengan kondisi saat ini. Pertama, Pilkada serentak dilakukan pada 9 Desember 2020. Selain itu tanggal tersebut juga bertepatan dengan Hari Anti Korupsi. Maka tema tersebut sangat pantas diberikan kepada para peserta yang notabene adalah ASN.

“Selain merayakan HUT KORPRI, kita juga berpartisipasi memperingati Hari Anti Korupsi yang juga akan diadakan dalam waktu dekat. Kita juga perlu megingatkan kepada ASN agar tetap netral pada Pilkada serentak dan harus anti korupsi,” kata Sabrina.

Senada dengan Sabrina, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Herdensi mengatakan ketidaknetralan ASN dapat mencederai asas keadilan pemilu. Menurutnya, ASN memiliki sumber daya atau fasilitas yang dibiayai negara.

“Pasangan calon yang memanfaatkan atau memobilisasi ASN yang menggunakan anggaran negara pasti secara tidak langsung merugikan pasangan calon lain yang tidak memiliki akses birokrasi,” ujar Herdensi.

Herdensi juga memaparkan contoh ketidaknetralan ASN dalam Pilkada antara lain, berkampanye atau melakukan sosialisasi melalui media sosial baik itu memposting, membagikan atau berkomentar. Menghadiri deklarasi calon, ikut sebagai panitia kampanye, ikut kampanye dengan atribut PNS.

Selain itu, menghadiri acara partai politik, mencalonkan diri tanpa mengudurkan diri, membuat keputusan yanng menguntungkan atau merugikan paslon, hingga memberikan dukungan ke calon legislatif atau calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP.

Ketua Tim Korsupgah KPK Sumut Azril Zah mengatakan, netralitas ASN sangat berkaitan dengan titik rawan korupsi. Rekrutmen, promosi, mutasi atau rotasi jabatan kepegawaian sangat berkaitan dengan ketidaknetralan ASN. Pihaknya banyak menangani kasus tentang hal tersebut.

“Kita harapkan, ASN berhati-hati, jangan melakukan hal jual beli jabatan dengan memberikan sesuatu,” kata Azril.

Selain itu Azril memaparkan beberapa titik rawan korupsi di pemerintah daerah, antara lain perencanaan, penganggaran dan pelaksanan APBD. Juga perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, pelayanan publik serta proses penegakan hukum.

“Mohon dukungan dari ASN mendukung proses pencegahan korupsi. Kita tidak pernah tahu efek korupsi kepada masyarakat itu seperti apa,” ujar Azril.

Turut hadir dan mengikuti webinar Asisten Administasi Umum dan Aset M Fitriyus, Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan Kesehatan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Kaiman Turnip, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Aspan Sofian, serta para ASN yang menjadi peserta.

Polda Sumut Rutin Lakukan Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

mediasumutku.com | MEDAN – Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Samapta Polda Sumut melaksanakan upaya pencegahan penyebaran Virus Corona di Sumut, Jumat, (27/11/2020).

Upaya pencegahan ini dilaksanakan untuk mengurangi penularan Covid -19 yang tidak kasat mata di ruang publik yang sering digunakan masyarakat.

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan Polda Sumut tetap rutin melakukan upaya upaya pencegahan untuk terus mengurangi jatuhnya korban baru di Sumut mengingat saat ini sumut mengalami penurunan jumlah korban yang tertular Covid-19.

“Seperti hari ini Direktorat Samapta Polda Sumut melaksanakan penyemprotan disinfektan di beberapa lokasi di Kota Medan sekaligus juga membagikan masker gratis, serta melakukan pengimbauan dan Operasi Yustisi kepada masyarakat agar tetap ingat mematuhi anjuran protokol kesehatan saat beraktifitas di luar rumah,” ujar Tatan.

Adapun lokasi yang dilakukan penyemprotan disinfektan dan pembagian masker gratis yaitu di Pasar Halat, Pasar Ikan Lama, Pasar Melati, Pasar Jahe, sepanjang Jalan Jamin Ginting, dan Jalan Rampai Raya.

Selain itu Kabid Humas juga menyampaikan bahwa Polda Sumut tidak akan lengah tapi akan terus semakin giat melakukan langkah-langkah pencegahan serta terus mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

“Operasi Yustisi terus Polda Sumut dan jajaran lakukan karena ini merupakan atensi dari Kapolda Sumut sebagai cara untuk menekan angka korban yang tertular Covid-19 di Sumut dengan memberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis serta hukuman fisik lainnya agar sadar akan pentingnya mematuhi prokes,” tandasnya.

The post Sabrina: Hak Pilih ASN Yang ‘Netral’ Hanya Direfleksikan di Bilik Suara appeared first on Primenews.

Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Pembangunan Hijau (Green Growth Plan Sumut dan Ni-Scops), yang berlangsung di Hotel Aryaduta Medan, Senin (23/11) merupakan sebuah momentum untuk membangun sinergi dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan hijau, khususnya di Provinsi Sumut.

“Kami percaya bahwa kemitraan yang baik antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting bagi daerah, termasuk Provinsi Sumut untuk mencapai tujuan pembangunan hijau yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan,” ucap Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina dalam kata sambutannya pada acara tersebut.

Hadir Deputi II Bidang Koordinator Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonomian RI Musdalifah Machmud, dan sejumlah pejabat terkait lainnya yang hadir secara virtual, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumut Hasmirizal Lubis, Ketua Yayasan Inisiatif Dagang Hijau Fitriah Ardiansyah, serta pelaku usaha kelapa sawit.

Sabrina menjelaskan, salah satu bagian dari capaian indikator pendukung kelestarian lingkungan, yakni posisi Provinsi Sumut yang sangat dekat dengan Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia, serta dekat dengan Malaysia, Singapura dan Thailand.

Secara karakteristik, dengan daratan seluas 72.981,23 km² dan perairan seluas 108.878,77 km². Dimana penggunaan lahan didominasi oleh perkebunan seluas 2.946.512 hektare atau sekitar 40,37% dari luas daratan.

“Hutan di Provinsi Sumut tercatat seluas 3.009.212,24 hektare atau sebesar 41,23% dari luas wilayah daratan Sumut. Hal ini masih sesuai dengan persyaratan yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana 30% luas lahan hutan harus dipertahankan,” katanya.

Bila dilihat dari sisi indikator ekonomi, distribusi pertumbuhan ekonomi Sumut kategori terbesar ditopang oleh pertanian, kehutanan dan perikanan, dengan rata-rata selama periode 2017-2019 tercatat mencapai 24,83%. Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas ekonomi Sumut masih bergantung kepada pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tahun 2020-2024, rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goal’s Provinsi Sumut tahun 2019-2023 termasuk rencana penggunaan aspal karet untuk pembangunan jalan di Sumut.

Deputi II Bidang Koordinator Pangan dan Agribisnis Kementrian Koordinator Perekonomian RI Musdalifah Machmud yang membuka kegiatan tersebut mengatakan Pemerintah Pusat sangat mendorong kebijakan pembangunan nasional, di antaranya beberapa kebijakan aksi perencanaan kelapa sawit berkelanjutan.

“Ini juga merupakan manfaat bagi generasi ke depan. Ini merupakan tren pembangunan negara kita. Kita berharap capaian Green Growth Plan ini dapat menyesuaikan dangan target di daerah. Sumut dalam hal ini dapat dijadikan contoh, karena merupakan trend global yang sudah mendorong rencana pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.

Keberhasilan Sumut dalam program pembangunan yang berkelanjutan ini menjadi perhatian investor dalam melirik Sumut untuk berinvestasi. Gren Growth pastinya adalah pemenuhan pangan masyarakat, namun tetap menjaga kelestarian wilayah.

“Kita harap dengan program ini dapat mendorong tata kelola dengan tidak mengabaikan geologis,” pintanya.

Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Yayasan Inisiatif Dagang Hijau Fitriah Ardiansyah yang menyatakan rencana hijau ini merupakan potensi bagus di Sumut. Menurutnya saat ini yang perlu dikembangankan adalah investasi zona hijau sampai ke dunia internasional.

“Ketertarikan investor juga sangat banyak, dan bagi kami sangat tertarik dan bekerjasama dengan pemerintah untuk bervenstasi dan mendorong swasta untuk berinvestasi,” katanya.

The post Sabrina : Semua Lini Harus Bersinergi appeared first on Primenews.

Menyikapi fenomena tersebut, diperlukan penguatan sikap tertib berbahasa, khususnya di ruang publik, sebagai salah satu upaya dan langkah melestarikan bahasa.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina saat membuka sekaligus menjadi pembicara pada kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Kebahasaan dengan Pemerintah Daerah, Rabu (26/8), di Le Polonia Hotel and Convention, Jalan Jenderal Sudirman Medan.

“Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sekaligus merupakan jati diri Bangsa Indonesia. Artinya, harus sama-sama kita jaga. Kesadaran ini dulu yang harus kita miliki. Kemudian, caranya adalah dengan tertib dan disiplin berbahasa Indonesia dengan baik dan benar khususnya di ruang publik,” ujar Sabrina.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap bahasa, Sabrina mengatakan bahwa Pemprov Sumut telah memiliki perangkat peraturan yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

“Kita akui mungkin pelaksanaanya belum maksimal. Ini menandakan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendirian, diperlukan kerja sama seluruh pihak dalam melindungi bahasa. Semoga hasil dari sinkronisasi kebijakan kebahasaan hari ini memberikan sumbangan besar terhadap upaya perlindungan dan pelestarian bahasa,” harap Sabrina.

Kepada Balai Bahasa Sumut, Sabrina juga menyampaikan harapan agar senantiasa dilakukan penggalian, pelestarian dan memperkaya khasanah daerah. Pada tatanan historis, tokoh dari Sumut yaitu Sanusi Pane mewakili Djong Batak pada Kongres I Pemuda Tahun 1926. Selain itu, jejak awal Bahasa Melayu juga diketahui berasal dari Sumut yaitu Barus.

“Hal ini menjadi salah satu alasan kita dipercayakan sebagai tuan rumah Kongres Bahasa II pada tahun 1954,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Balai Bahasa Sumut Maryanto mengatakan bahwa sinkronisasi kebijakan kebahasaan dengan pemerintah daerah diselenggarakan untuk mendukung dan memperkuat Perda Sumut Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

“Perda Sumut Nomor 8 Tahun 2017 merupakan kepeloporan Sumut dalam melindungi bahasa, karena produk hukum perda ini baru satu-satunya di Indonesia. Daerah lain masih sedang dalam proses penyusunan. Untuk itu Perda ini perlu kita perkuat dengan sosialisasi dan seperti harapan Bu Sekda, diperlukan kajian yang memperkaya khasanah daerah,” ucap Maryanto.

Balai Bahasa Sumut, terang Maryanto, telah melakukan beberapa kajian akademis untuk memperkuat kepeloporan Sumut dalam pergerakan kebahasaan nasional. Di antaranya, diskusi akademis tentang Kepeloporan Sastrawan Melayu Klasik, diskusi akademis tentang Obor Peradaban Barus dalam Jejak Melayu Lingua Franca.

Sinkronisasi Kebijakan Kebahasaan dengan Pemerintah Daerah diikuti oleh Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan dari Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Batubara, Karo dan Tapanuli Tengah. Adapun narasumber yang mengisi acara selain Sekda Sabrina adalah Ketua Forum Guru Besar Sumut Amin Saragih dan Sekretaris Ombudsman Ferry Indra Sakti.

The post Sabrina: Sikap Tertib dan Disiplin Jadi Kunci Pelestarian Bahasa appeared first on Primenews.