Penyuluhan Hukum Persoalan Tanah di Kabupaten Samosir diinisiasi KMDT DPD Kab. Samosir bekerjasama dengan Pemkab Samosir dan BPN. Peserta terdiri dari para Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Samosir. Menghadirkan narasumber antara lain, Guru Besar USU Prof.Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, Notaris/PPATK Sinta Mauly Agnes Tamba, SH, M.Kn, Penasehat Kadin Sumut dan Ketua Dewan Penasehat Apindo Sumut, Dr. Parlindungan Purba,SH,MM, BPN Kab. Samosir Coki Hasibuan, mewakili Kejari Samosir, Sahat J.R dan Pengacara Jaingat Sihaloho, SH, MH.

Penyuluhan Hukum Permasalah Tanah mengangkat 5 sub tema pembahasan yaitu permasalahan tanah Ulayat, Status kepemilikan tanah yg diatur dlm pemerintahan Belanda pada zaman dahulu (besluit), Teknik penyelesaian masalah tanah, proses legalitas peralihan hak menjadi sertifikat, manfaat ekonomi dari kepemilikan sertifikat.

Parlindungan Purba mengapresiasi Pemkab Samosir menggelar kegiatan penyuluhan hukum ini sebagai salah satu upaya antisipasi agar masyarakat tidak berkonflik ketika masyarakat ingin menjual tanahnya.

“Penyuluhan hukum ini diharapkan membuka wawasan kita terkait pentingnya mensertifikat-kan tanah, pentingnya surat-surat tanah ketika akan berkeinginan untuk menjual tanah tersebut,” papar Parlindungn.

Kegiatan hari ini, kata Asisten II Hotraja Sitanggang sangat penting dan berkualitas guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai wadah menata suatu regulasi Pertanahan ke depan.

Disampaikan, bahwa harga tanah saat ini di Kabupaten Samosir sudah sangat mahal, hal tersebut sebagai dampak sejak ditetapkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang mana Kabupaten Samosir merupakan salah satu kawasan di Danau Toba. Sudah banyak dilirik para investor, sehingga perlu suatu regulasi agar masyarakat jangan sampai kehilangan hak dengan menjual tanah.

Hotraja Sitanggang mengingatkan, seluruh kepala desa dan camat agar berati-hati dalam penerbitan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan. “Aparat pemerintah untuk semakin hati-hati dalam melaksanakan tugas. Penyelenggara pemerintahan harus memahami apa yang dilakukan, apa yang ditandatangani sehingga tidak terjerat hukum” tegas Hotraja.

Untuk itu, Hotraja meminta kepada seluruh peserta untuk mengikuti penyuluhan hukum dengan baik, mencari ilmu serta berdiskusi dengan para narasumber.

Atas nama Pemkab Samosir, Hotraja Sitanggang mengucapkan terima kasih kepada KMDT yang telah berpartisipasi dalam pengembangan SDM dibidang pertanahan. Melalui acara ini, Hotraja berharap berbagai permasalahan tanah di Kabupaten Samosir dapat terselesaikan dengan baik.

The post Parlindungan Purba Jadi Narasumber Penyuluhan Hukum Permasalahan Tanah di Samosir appeared first on Primenews.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu melalui Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, Selasa (15/2/2022) keempat tersangka JS (Sekda Samosir), SES (selaku rekanan), SS (PPK Kegiatan) dan MT (selaku PPK Kegiatan) sudah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

“Penyidik menilai bahwa empat tersangka kooperatif, sehingga sampai saat ini tidak dilakukan penahanan. Tim penyidik menilai, karena tersangka masih kooperatif saat proses penyidikan, sehingga tidak berpotensi melarikan diri dan tidak akan mengulangi perbuatan serta tidak akan menghilangkan barang bukti,” kata Yos A Tarigan.

Lebih lanjut mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini menyampaikan alasan tidak dilakukan penahanan oleh penyidik pada hakekatnya melihat bahwa para tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka telah bersikap kooperatif dengan memberikan keterangan yang jelas dan membuat terang tindak pidana dalam perkara tersebut.

Lebih lanjut Yos menyampaikan bahwa Tim Jaksa Penuntutan akan mempelajari berkas penyidikan baik formil dan materilnya. Untuk Jaksa Penuntutan berasal dari Kejati Sumut dan Kejari Samosir, namun leadernya dari Kejati Sumut.

“Informasi perkembangan selanjutnya akan kita sampaikan,” tandasnya.

The post Jaksa Penyidik Serahkan Berkas 4 Tersangka Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Samosir ke JPU appeared first on Primenews.

Plt Kepala BMKG Wilayah I Medan, Eridawati mengatakan, Minggu 18 April 2021, wilayah Samosir sebelas kali diguncang gempa. Guncangan gempa ke-delapan berkekuatan Magnitudo (M) 1,4, Pukul 22.17 WIB, lok 2.50 Lintang Utara, 98.80 Bujur Timur atai 17 kilometer Tenggara Samosir di kedalaman 3 kilometer.

Eridawati menjelaskan, gempa susulan ke-sembilan M 1,7, Pukul 22.27 WIB, lok 2.56 Lintang Utara, 98.79 Bujur Timur atau 12 kilometer Tenggara Samosir di kedalaman 3 kilometer.

“Lalu gempa ke-sepuluh M 2,1, Pukul 22.51 WIB, lok 2.46 Lintang Utara, 98.82 Bujur Timur atau 21 kilometer BaratLaut TobaSamosir pada kedalaman kilometer. Dan gempa ke-sebelas berkekuatan M 2,5, Pukul 23.30 WIB, lok 2,54 Lintang Utara, 98.80 Bujur Timur atau14 kilometer Tenggara Samosir di kedalaman 5 kilometer,”terang Eridawati, Minggu (18/4/2021).

Dampak berupa getaran, sebut Eridawati, belum dirasakan maupun kerusakan belum ada.

“Kejadian gempa bumi Samosir 2021, masih memerlukan kajian lebih lanjut. Karena hingga saat ini, data dukung yang ada masih terbatas. Selain itu, diperlukan survey lanjutan untuk mengetahui detail kondisi tektonik di Samosir,”ungkap Eridawati.

Masyarakat, imbau Eridawati, tidak perlu panik yang berlebihan dengan adanya kejadian itu. Masyarakat dipersilahkan untuk menghubungi BMKG Medan untuk mendapatkan informasi yang benar.

The post Samosir Diguncang Gempa appeared first on Primenews.

Wagub Musa Rajekshah mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh para pemuda setempat untuk mempromosikan kebudayaan dan keindahan Danau Toba dari sisi Pulau Samosir.

“Kita sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini, artinya ada kegiatan yang mengundang orang dari luar Pulau Samosir untuk menyaksikan festival kebudayaan, terkhusus dari Pulau Samosir,” ujar Wagub, usai menyaksikan berbagai pertunjukan Festival Mardoton

Festival seperti ini, menurut Wagub, merupakan magnet bagi para pengunjung untuk datang ke Samosir. Apalagi festival kebudayaan ini sudah dari dahulu ada dan sekarang kembali dikembangkan, yaitu tradisi bagaimana cara menangkap ikan secara tradisional.

Wagub juga menyampaikan tentang pentingnya sejarah kebudayaan yang harus terus digaungkan. Sehingga menjadi edukasi bagi anak-anak dan generasi muda saat ini.

“Ke depan dengan festival ini, anak-anak kita punya edukasi dan pemahaman tentang tradisi dan budaya masyarakat zaman dahulu. Sehingga tidak hilang dengan berjalannya waktu. Kita harapkan seluruh daerah di Sumatera Utara juga mengembangkan potensi kebudayaannya masing-masing, sehingga menambah daya tarik bagi wisatawan yang berasal dari luar Sumut,” harap Wagub.

Febry Tua Siallagan dari Komunitas Anak Tao, menyampaikan, festival ini fokus pada edukasi melalui beberapa rangkaian kegiatan. Antara lain, Focus Group Discussion (FGD), pembentukan Komunitas Pardoton, perlombaan Manopong Doton, edukasi ekosistem Danau Toba dan pameran kuliner.

“Selain itu ada juga penaburan 20.000 benih ikan mujair dan 200 benih ikan endemik Danau Toba, lomba menghias solu (perahu), pameran kuliner ikan Danau Toba dan pemutaran film semi dokumenter “Ahu Pardoton” serta penanaman 100 bibit pohon,” jelasnya.

Dijelaskan juga, Festival Mardoton kali ini, tepatnya jatuh pada Bulan Sipaha Sada (bulan pertama) pada Penanggalan Kalender Batak. Festival ini digelar di sepanjang bibir Pantai Tuktuk dan sekitarnya.

Sekilas Tentang Mardoton

Pada kesempatan itu, Oppu Disnan Sigiro yang merupakan sesepuh di Desa Tuktuk Siadong, juga menuturkan tentang Mardoton. Menurutnya, Mardoton merupakan cara menangkap ikan yang dilakukan sejak puluhan tahun lalu oleh para leluhur di kawasan Danau Toba.

Pada mulanya, Mardoton menggunakan bubu, kemudian berkembang dan masyarakat mulai akrab menggunakan doton (jaring), yang berbahan kain yang dirajut menjadi mata jaring berbagai ukuran.

Festival ini juga dilakukan serangkaian kegiatan menurunkan perahu ke Danau Toba, sebelum dipakai menangkap ikan atau Mandaram. “Ada prosesi tertentu agar solu membawa keberuntungan pada pengguna. Membuat sesajian dari tepung beras untuk media doa kepada Tuhan Sang Pencipta melalui Namboru Saneang Naga Laut. Saneang Naga Laut, menurut orang Batak sebagai Dewi Air yang diwakilkan perwakilan Tuhan sebagai pemberi berkat yang berkuasa di Air,” ujar Oppu Disnan Sigiro di hadapan Wagub dan robongan.

Turut hadir Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir Dumosch Pandiangan, para tokoh masyarakat dan pemuka agama Desa Tuktuk Siadong.

The post Wagub Musa Rajekshah Apresiasi Festival Mardoton di Samosir appeared first on Primenews.

Ria berkomentar tentang pentingnya protokol kesehatan tersebut juga terkait dengan adanya surat edaran Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Samosir, Lasro Marbun yang memberlakukan rapid test bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Samosir.

“Saya belum mengetahui pasti apa alasan Pak Lasro mengeluarkan surat edaran itu, nanti saya akan tanyakan. Saya juga sudah mendengar kalau surat itu mendapatkan penolakan dari pelaku wisata,” paparnya.

Sebenarnya, lanjut Ria yang juga Pjs Bupati Nias Selatan, solusi yang paling penting untuk menekan penyebaran Covid-19 yakni melakukan razia dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan memeriksa suhu tubuh setiap kali memasuki satu kegiatan.

“Samosir selalu mendapat kunjungan dari wisatawan dari berbagai daerah yang masuk dari berbagai pintu baik melalui jalur danau dan jalur darat. Perlu pemantauan di pintu-pintu masuk kawasan wisatanya,” tandas Ria.

Setelah mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya para pelaku wisata di Samosir tentang edaran yang mewajibkan wisatawan memperlihatkan surat keterangan rapid test Covid-19 saat memasuki Pulau Samosir. Menyikapi hal ini, akhirnya pemerintah melakukan pertemuan dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) wilayah Kabupaten Samosir.

Ketua DPRD Samosir, periode 2014-2019, Rismawati Simarmata yang juga pemilik salah satu hotel di Simanindo saat dihubungi juga menyampaikan, pihaknya terus memberikan dukungan kepada pemerintah terlebih dalam peningkatan protokol kesehatan, akan tetapi kewajiban memperlihatkan surat keterangan hasil rapid test Covid-19 jelas sangat tidak cerdas dan harus dicabut.

Pemerintah baik pusat dan daerah sudah mengeluarkan anggaran yang besar untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan masker, tempat cuci tangan dan pemberlakuan menjaga jarak, sehingga pelaksanaan itu yang harus ditingkatkan, bukan rapid test yang dikuatirkan membuat Samosir tertutup dan menyengsarakan pelaku usaha wisata.

Hal yang sama juga disampaikan pengelola Prima Hotel Parbaba, Roy Simanjuntak. Baginya, saat ekonomi dihantam virus Covid 19 sejak Maret 2020 lalu, usaha perhotelan di Samosir menurun tajam, sehingga saat berlaku tatanan baru oleh pemerintah, industri perhotelan di Samosir mulai bergeliat dengan berbagai promosi yang terjangkau.

Namun, jika pemerintah Samosir tetap memberlakukan rapid test, Roy kuatir masyarakat pengunjung akan beralih ke kawasan Danau Toba yang tidak menerapkan rapid test.

Hal yang sama disampaikan, pengelola Batu Hoda Beach, Ombang Siboro yang menilai, surat edaran Pemkab Samosir ini akan mematikan pelaku usaha pariwisata yang sedang membangun bisnisnya kembali setelah terimbas Covid-19 selama tahun 2020.

“Dengan kewajiban rapid test, pelancong dipastikan tidak akan datang ke Pulau Samosir, dan akan lebih memilih daerah lain di kawasan Danau Toba yang tidak mewajibkan rapid test bagi wisatawan yang datang berkunjung,” tandasnya.

The post Penerapan Protokol Kesehatan Di Objek Wisata Untuk Meredam Penyebaran Covid-19 appeared first on Primenews.