Sewaktu melakukan pengukuran dan pemasangan pilar batas kawasan hutan Minggu, 14 November 2021 yang lalu, kemudian Rabu, 17 November 2021 pilar tersebut berdasarkan pengakuan Nael Ginting warga Sukamaju sudah hancur alias roboh yang diduga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Rusaknya tapal batas tersebut juga disampaikan Irsan selaku Pelaksana Tata Batas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan kepada Wartawan, Sabtu (20/11/2021).

Menurut Irsan, pengukuran yang dilakukan sudah sesuai instruksi dengan surat perintah kerja Nomor : ST.440/BPKH I/PKH/11/2021 tanggal 03 November 2021, sehingga tidak ada yang salah dalam hal pengukuran dan pematokan serta pemasangan pilar tersebut.

“Dengan robohnya pilar batas kawasan hutan yang telah dibangun menggunakan Dana APBN tersebut, secara otomatis pilar tersebut adalah merupakan aset negara dan dengan demikian mereka tidak menghargai negara dan petugasnya serta telah merusak barang milik negara. Kita minta aparat penegak hukum agar mengusut tindakan perusahaan yang sudah jelas-jelas menyerobot kawasan hutan tersebut, apalagi masyarakat Desa sekitar turut serta mendukung penjagaan kawasan hutan,” jelasnya.

Saat meninjau pilar yang telah hancur Rabu 17 November 2021, menurut Irsan ada 3 orang yang mengaku karyawan PT BUK menemui kami di lokasi pilar dan mengaku mereka pelaku perusakan pilar tersebut. Pengakuan tersebut telah kami rekam dengan video.

“Untuk itu sudah seharusnya aparat penegak hukum segera turun mengecek lahan tersebut terkait adanya terbit surat kepemilikan pihak lain dalam kawasan hutan itu,” ucap Irsan.

Lebih lanjut Irsan menyampaikan, pada saat akan melakukan pengukuran kami sudah menemui para stakeholder baik itu Pemkab Karo yang diwakili oleh BAPPEDA Kab. Karo, perwakilan Kabag. Pemerintahan Kab. Karo, Camat dan Kepala Desa serta masyarakat, sehingga kami bekerja bukan ilegal.

“Kami juga bukan aparat negara yang tidak jelas, tidak seperti yang disangkakan oleh oknum PT BUK saat bertemu di lapangan,” tandasnya.

Begitu juga mengenai Pengukuran yang dilakukan pada malam hari yang di informasikan pihak Lawyer PT BUK di media massa, perlu kami jelaskan bahwa ukuran pembangunan pilar batas adalah 40x40x75 cm, pembangunannya bisa selesai pada sore hari, kemudian harus menunggu sampai keesokan harinya agar coran itu bisa matang sempurna dan keras kemudian mal cetakannya bisa dilepas.

“Prediksi kami kenapa coran batas pilar itu bisa buyar dan hancur, diduga dilakukan pada malam hari oleh okum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut,” tegasnya.

Makanya kita berharap penjelasan dari mereka kenapa pilar tersebut dihancurkan tanpa adanya koordinasi yang baik kepada kami maupun aparat pemerintah setempat yang seakan-akan tidak menghargai petugas dan dengan sengaja menghancurkanya.

Oleh karena itu, tambahnya terkait klaim pihak PT BUK bahwa Kawasan Hutan tersebut adalah milik mereka dan langsung bertindak sewenang-wenang tersebut, perlu segera diperiksa oleh aparat hukum terkait. Baik dari Dinas Kehutanan, Kepolisian maupun aparat hukum lainnya.

The post Irsan Petugas BPKH : Tapal Batas Hutan Yang Dibangun Sudah Sesuai Prosedur appeared first on Primenews.

Hal ini disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat menerima audiensi para aktivis dan penggiat kehutanan yang tergabung dalam Pokja PPS dan DKD di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (13/9).

Hadir di antaranya Kepala Dinas Kehutanan Sumut Herianto, Kepala Dinas Perkebunan Sumut Lies Handayani Siregar, Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Sumut Apri Dwi S, Ketua DKD Sumut Panut Hadisiswoyo serta pengurus Pokja PPS dan DKD lainnya.

“Saya ingin mengajak seluruh aktivis dan penggiat untuk membantu saya dalam mengatasi hutan ini. Hutan merupakan tempat dari koloni binatang buas dan hewan yang dilindungi. Dengan adanya Pokja ini diharapkan dapat memanfaatkan dan menjaga hutan untuk diberdayakan,” ucap Edy Rahmayadi.

Edy mengatakan, dari pengamatannya di beberapa daerah, khusunya di pinggiran Kabupaten Deliserdang, sudah banyak terjadi perusakan dan penembangan hutan. Salah satunya adalah hutan lindung di kawasan perkemahan Pramuka Sibolangit. Hal ini tentunya berdampak pada ekosistem di pinggiran daerah tersebut.

“Dahulu saya ke sana itu masih asri, dan ketika saya mengunjungi daerah itu sudah tidak pada fungsinya lagi. Saya lihat sudah banyak penebangan pohon dan ini sudah tidak bisa ditelorir,” katanya.

Karena itu, Edy juga meminta Pokja PPS dan DKD untuk membuat program revitalisasi atau penanaman kembali hutan dengan tumbuhan yang bermanfaat, sehingga nantinya hasil tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Dengan adanya hasil, jadi rakyat yang akan menjaga hutan itu. Kemudian nanti juga saya akan buat acara untuk menginap dan tinggal di hutan, biar kita merasakan dan manfaat dari hutan itu,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Sumut Herianto menjelaskan bahwa Pokja PPS dan DKD ini adalah kumpulan dari aktivis dan penggiat kehutanan yang ada di Sumut, yang bertugas melakukan pendampingan dam bersinergi dengan OPD dalam peningkatan kesejateraan masyarakat dengan pemberian pengelolaan hutan.

Sementara Ketua DKD Sumut Panut Hadisiswoyo kesempatan itu mengatakan, permasalahan hutan di Sumut disebabkan masalah perubahan kawasan hutan untuk pemukiman dan pertanian yang dibuka sangat luas. “Kemudian muncul persoalan politik karena kondisi tersebut,” katanya.

Panut menyarankan dalam mengatasi permasalahan ini, Pemprov Sumut perlu segera membuat regulasi dan ketentuan hukum (Perda) yang sebelumnya harus dikomunikasikan pada Kementerian Kehutanan yang saat ini mengelola penuh kawasan hutan di Indonesia.

The post Gubsu Ajak Aktivis Kehutanan Bantu Permasalahan Hutan di Sumut appeared first on Primenews.

“Kita harus pikirkan bagaimana alternatif mata pencarian masyarakat yang akan pindah ke mari, yang dulunya kita tahu di kaki Gunung Sinabung sudah ada yang bercocok tanam bertani di sana,” ujar Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.

Dijelaskan Ijeck, Pemkab Karo harus aktif mendampingi masyarakat untuk mengembangkan potensi pertanian yang ada di daerah ini. “Dari Pemkab Karo juga sudah siapkan lahan taninya, tinggal juga nanti setelah ada lahan tani, mesti dibantu juga masyarakat kita tentang potensi lahan ini, cocoknya tanaman apa supaya tidak salah, membuang waktu mengeluarkan dana, hasilnya tak maksimal,” jelas Ijeck.

Ijeck menjelaskan, nantinya setelah menemukan potensi pertanian apa yang bisa dikembangkan di Siosar, pemerintah juga turut membantu mengembangkan agar pemasarannya semakin luas.

“Tapi pemerintah pun harus aktif mendampingi, tak bisa hanya dilepas begitu saja. Dan pemasaran pun pemerintah juga harus ikut membantu, karena pemerintah tak punya peran dalam harga pasar, karena tak bisa berbisnis. Tapi bisa melalui BUMDes untuk desa dan BUMD Kabupaten itu bisa bekerja, baik dengan swasta akhirnya masyarakat bisa dapat manfaat dari kestabilan harga,” jelas Ijeck.

Dalam kunjungan ini, Ijeck berkeliling melihat Siosar, selain potensi pertanian, kawasan Siosar sangat berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata baru di Sumut. Dengan alamnya yang indah, dengan pengeolalaan yang baik, pariwisata bisa menjadi salah satu alternatif mata pencaharian bagi masyarakat.

“Siosar ini udaranya luarbiasa, oksigennya, alamnya pun sangat indah. Dan ini juga harus diperhatikan, harus dijaga. Dengan potensi alam seperti ini, bisa jadi pengembangan juga daerah destinasi wisata baru dengan wisata agro dan juga wisata alam. Ini sangat potensial. Jadi kalau ini betul betul dikelola dengan baik, pastinya bisa menguntungkan, memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat pengungsi yang pindah ke mari,” ujar Ijeck.

Wabup Karo Theopilus Ginting mengatakan, dengan kunjungan Wagub Sumut ke Relokasi Siosar, diharapkan bisa mempercepat proses pemindahan pengungsi ke kawasan relokasi.

Disampaikan juga, Pemkab Karo sedang fokus untuk mengembangkan sektor pertanin di Kawasan Relokasi Siosar. Dirinya berharap, dengan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, bisa membantu memaksimalkan lahan pertanian milik masyarakat di Siosar.

“Dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sumut, kita harap bisa memaksimakan lahan usaha tani masyarakat di sini,” jelas Theopilus.

The post Wagubsu Tinjau Kawasan Relokasi Siosar Tahap 3 Untuk Pengungsi appeared first on Primenews.