“Berdasarkan pemberitaan di berbagai media, kita juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kejati Sumut yang telah memperoleh peringkat I Satuan Kerja Berkinerja Baik Bidang Tindak Pidana Khusus dari seluruh Kejati yang ada di Indonesia,” kata Abyadi Siregar.

Penghargaan ini tidak diperoleh begitu saja, lanjut Abyadi. Kerjasama dan kekompakan tim Kejati Sumut dalam menjalankan tugas menjadi salah satu indikator terciptanya ritme kerja yang baik.

Sebelumnya, kata Abyadi Siregar Kejati Sumut juga mendapatkan apresiasi sebagai Juara III Nasional Kategori PIP Award Kejaksaan 2023 melalui Seksi Penerangan Hukum (Penkum) pada Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sumut.

“PIP Award adalah penghargaan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam Pelayanan Informasi Publik (PIP) Terbaik untuk tingkat Kejati se-Indonesia. Itu artinya, keterbukaan informasi publik di jajaran Kejati Sumut sudah semakin membaik,” tandas Direktur MATA Pelayanan Publik (konsultan dan pengawas pelayanan publik).

Beberapa program Kejati Sumut yang sudah tidak asing kita dengar tujuannya adalah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat lewat Jaksa Daring, Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Masuk Kampus serta penerangan hukum kepada masyarakat di pedesaan lewat Jaksa Garda Desa. Selain itu pelayanan masyarakat di gedung PTSP Kejati Sumut cepat dan humanis.

Ada juga OM JAK – Obrolan Menarik Jaksa Menjawab yang merupakan program terbaru yang diluncurkan oleh Kejaksaan Agung RI dengan memanfaatkan keramaian dan kerumunan masyarakat seperti di pasar, pusat perbelanjaan, olahraga, Car Free Day (CFD) atau tempat yang mudah diakses langsung oleh masyarakat.

“Selain sebagai upaya pencegahan, program ini juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk bertanya apa saja dan ini adalah salah satu bentuk keterbukaan Kejaksaan dalam memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat,” tandasnya

Abyadi Siregar menambahkan, semoga ke depan prestasi ini bisa dipertahankan dan Kejati Sumut tetap berkomitmen serta konsisten dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

The post Mantan Kaper Ombudsman Sumut Abyadi Siregar Apresiasi Kejati Sumut Raih Peringkat I Satker Berkinerja Baik Bidang Pidsus appeared first on Primenews.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyambut baik ketertarikan Polandia untuk meningkatkan kerja sama di sektor pariwisata dan ekonomi. Menurutnya, kerja sama ini bisa ditingkatkan ke level yang lebih serius.

“Mereka tertarik dengan pariwisata Sumut terutama Danau Toba, kita juga memperkenalkan Tangkahan dan objek wisata lainnya. Mereka juga tertarik memperkuat kerja sama di bidang ekonomi karena Sumut memiliki potensi besar,” kata Edy Rahmayadi usai menyambut Beata Stoczyńska di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (7/10).

Selain pariwisata dan ekonomi, Polandia juga menawarkan kerja sama di bidang energi dan teknologi, terutama Teknologi Informasi (TI) untuk pelabuhan. Edy Rahmayadi mengatakan akan menindaklanjuti tawaran kerja sama dari Republik Polandia.

“Mereka tertarik dengan pelabuhan kita seperti Belawan dan Kualatanjung. Kita akan tindak lanjuti, kita pelajari,” kata Edy Rahmayadi.

Sementara itu Beata Stoczyńska berharap kerja sama Sumut dengan Republik Polandia bisa segera terwujud. Menurutnya, kerja sama yang mereka tawarkan akan mendorong kedua belah pihak untuk lebih maju.

“Kita tentu berharap kerja sama kita dengan Sumut semakin baik, semakin erat. Itu akan mendorong Sumut dan Polandia tumbuh bersama lebih cepat,” kata Beata Stoczyńska.

Beata juga mengungkapkan ketertarikannya dengan Danau Toba. Menurutnya danau vulkanik terbesar di dunia memiliki daya tarik besar bagi orang-orang Eropa.

“Saya sangat tertarik, seperti kebanyakan orang-orang Eropa di sana. Danau ini memiliki nilai historis yang besar dan keindahan yang luar biasa. Mudah-mudahan semakin banyak masyarakat Polandia yang datang ke Danau Toba,” terang Beata Stoczyńska.

Turut hadir Konsul Kehormatan Polandia di Medan Jonner Napitupulu beserta jajaran Kedutaan Besar Polandia di Indonesia. Selain itu juga hadir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Zumri Sulthony, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suherman dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Basarin Yunus Tanjung.*

The post Tertarik Pariwisata dan Ekonominya, Polandia Ingin Perkuat Kerja Sama dengan Sumut appeared first on Primenews.

“Beliau adalah sosok negarawan yang perlu diteladani untuk menjalankan roda pemerintahan ke depan, yang paling utama dalam menjalankan kehidupan adalah menjalankan amanat rakyat, baru kepentingan lainya,” ujar Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, saat ditemui usai pelantikan, di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Senin (26/4).

Tidak hanya Bupati Simalungun, Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang juga mengapresiasi apa yang ditunjukan oleh Gubernur Edy Rahmyadi.

“Kita semua tahu beliau masih dalam keadaan berduka cita, bahkan adiknya pun belum dikebumikan, walau dalam berbela sungkawa beliau tetap melantik dan memberikan yang terbaik untuk pemerintah ini, saya sangat salut dan kagum pada beliau,” ucapnya.

Pujian pun datang dari mantan Gubernur Sumut ke-13 Syamsul Arifin. Menurutnya, apa yang dilakukan Gubernur Edy merupakan contoh seorang negarawan yang baik, karena mengutamakan kewajiban sebagai abdi negara di atas segalanya.

“Ini pemimpin yang baik, kewajiban di atas segala-galanya, tanggung jawab di atas segala-galanya, ini tugas kan dari Presiden, Beliau seorang Purnawirawan TNI yang benar, saya salut dengan sikap Pak Gubernur yang tegas dan menjadi contoh negarawan yang baik,” ungkap Syamsul.

Untuk diketahui, bahwa saat ini duka menyelimuti keluarga besar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, dimana adik kandungnya Kombes Pol Zulfikar Tarius, meninggal dunia, Minggu (25/4) sekitar pukul 16.45 WIB, di Surabaya. Rencananya Almarhum dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Medan, Senin (26/4).

The post Suasana Berduka, Gubernur Edy Tetap Lakukan Pelantikan Kepala Daerah appeared first on Primenews.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan, implementasi ETPD diharapkan dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, serta mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.

“Dengan transparansi keuangan daerah, diharapkan optimalisasi pendapatan daerah bisa dilakukan,” kata Gubernur, usai mengikuti pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Daerah Indonesia (Fekdi) 2021, secara virtual di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Senin (5/4).

Pembentukan TP2DD Sumut tersebut juga sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Tim ini berperan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat.

Untuk ini, Gubernur meminta setiap pihak agar lebih meningkatkan sosialisasi mengenai pembayaran digital. Apalagi, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pembayaran digital, terutama di masa pandemi Covid-19.

“Saya minta ini (digitalisasi pembayaran) disosialisasikan di seluruh kabupaten/kota kita, selain itu kita juga lakukan pengawasan dan edukasi, memang sulit mengubah ini, tapi jika dibiasakan mudah-mudahan ini bisa berjalan,” kata Edy Rahmayadi, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Irman Oemar.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Soekowardojo menyampaikan, TP2DD Sumut diketuai oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dengan OPD Pemprov Sumut dan instansi terkait sebagai anggotanya. Untuk itu, Ia mengapresiasi komitmen Edy Rahmayadi lantaran telah menandatangani surat keputusan tentang TP2DD di Sumut.

Soekowardojo mengharapkan kolaborasi antarinstansi, baik pusat maupun daerah dapat mengakselerasi proses transformasi digital. Dengan kolaborasi ini juga, pemulihan ekonomi nasional dapat didorong.

“Dengan TP2DD kami yakin hambatan dan tantangan ekonomi digital akan dapat kita atasi bersama, kami harap kolaborasi dan sinergi senantiasa memberikan manfaat,” kata Soekowardojo.

Sementara itu, mengenai upaya menghadirkan ketersediaan koneksi internet di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) telah dialokasikan APBN sebesar Rp17 triliun untuk belanja kementerian atau lembaga dan Rp9 triliun melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, transformasi digital tidak mungkin terjadi jika di sebagian daerah masih belum terkoneksi dengan layanan internet. Sri Mulyani memaparkan program pemerintah pusat selama lima tahun melalui Kementerian Kominfo untuk menjangkau 9.113 desa agar memiliki koneksi internet 4G. “Sehingga mereka (desa di daerah 3T) tidak menjadi digital divide (kesenjangan digital) di Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, menurut Sri Mulyani, dengan dukungan fiskal (belanja pemerintah) tersebut, sebanyak 93.100 sekolah dan pesantren, 3.700 puskesmas, 6.000 polsek dan koramil, serta 47.900 desa dan kecamatan bisa terkoneksi dengan internet. Namun, transformasi digital yang berkeadilan membutuhkan pembangunan infrastruktur, yang membutuhkan anggaran yang sangat besar.

The post Perluas Transaksi Digital, Pemprov Sumut Bentuk TP2DD appeared first on Primenews.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumut di Hotel JW Marriot, Jalan Putri Hijau, Medan, Rabu (31/3).

“Saya harap kasus sengketa tanah segera selesai, baik yang melibatkan rakyat maupun pihak lainnya,” kata Gubernur.

Untuk itu, kata Gubernur, Rakor GTRA tersebut diharapkan mampu menyelesaikan masalah pertanahan dengan lembaga teknis lainnya, melalui gerakan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Sumut.

Gubernur mencontohkan, sengketa lahan eks HGU PTPN II yang sudah berlangsung lama. Karena itu, melalui pertemuan tersebut harus dapat dirumuskan langkah-langkah strategis guna penyelesaian nya. Sehingga rakyat mendapat kepastian hukum.

Kepastian hak atas tanah, kata Gubernur, berujung pada kesejahteraan masyarakat tersebut. Masyarakat bisa mengelola tanahnya untuk pertanian, perkebunan atau yang lainnya. Sehingga pendapatan daerah juga ikut meningkat.

Selain itu, Gubernur juga mengajak pihak terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meningkatkan sinergi guna menyelesaikan masalah sengketa tanah.

“Saya kepengin bergandengan tangan. Saya ingin menyelesaikan masalah ini. Saya berdoa selesailah urusan agraria ini sehingga ada kepastian,” kata Edy Rahmayadi.

Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Dadang Suhendi mengatakan, rencana kerja gugus tugas tahun 2021 salah satunya menyelesaikan sengketa tanah eks HGU PTPN III di Blok 37 di Martoba, Pematangsiantar, yang luasnya kurang lebih 25 hektare. Serta menyelesaikan hasil Rakor GTRA yang belum selesai pada tahun 2020.

Adapun hasil GTRA 2020 menghasilkan lokasi kegiatan redistribusi yang berbasis rencana dan program di sektor perkebunan, pariwisata dan transmigrasi. Di bidang perkebunan, telah dilakukan identifikasi dan verifikasi lokasi peremajaan sawit rakyat di Sumut. Di tahun 2021 lokasi tersebut secara nasional telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas Reforma Agraria.

“Prioritas pertama yang direncanakan pada kuartal pertama tahun ini, sertifikat dapat diserahkan kepada 269 kepala keluarga yang tersebar di tiga desa di Kecamatan Angkola, Kabupaten Tapsel, seluas 307 hektare,” kata Dadang.

Sedangkan di bidang pariwisata, kata dia, telah dilaksanakan identifikasi dan verifikasi di 10 desa wisata yang berada di Kawasan Danau Toba dan Desa Agrowisata Denai Lama, Pantailabu, Deli Serdang.

The post Gubernur Edy Rahmayadi Harapkan Kasus Sengketa Tanah Segera Selesai appeared first on Primenews.

Bantuan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-41 Dekranas tersebut diserahkan Ketua Bhayangkari Sumut Risma Martuani mewakili Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian kepada Nawal Lubis di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu (24/2).

“Saya menyampaikan bingkisan ini kepada ibu, untuk nantinya bisa disampaikan kepada perajin binaan Dekranasda Sumut. Ini merupakan bantuan dari Ketua Harian Dekranas, Ibu Tri Tito Karnavian, semoga bantuan ini dapat bermanfaat,” ujar Risma Martuani Sormin sembari menyerahkan bantuanya.

Selanjutnya, didampingi Wakil Ketua Dekranasda Sumut Sri Ayu Mihari, Nawal langsung menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis kepada tiga orang perajin yang berasal dari Kabupaten Samosir, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara. Masing-masing perajin menerima bantuan uang tunai senilai Rp2.000.000.

“Hari ini kita berikan langsung uang tunai kepada perajin, nanti selebihnya akan kita berikan dengan cara transfer langsung kepada perajin, kriteria perajin yang menerima adalah perajin yang sudah sangat terbatas keberadaanya, dan perajin yang mendukung gerakan ramah lingkungan,” ujar Nawal.

Adapun daerah yang mendapatkan bantuan tersebut, yakni Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Langkat, Deliserdang, Serdangbedagai, Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Toba.

Pada kesempatan tersebut, Nawal juga mengajak para perajin untuk mulai memasarkan hasil karyanya dengan memanfaatkan teknologi.

“Pandemi Covid-19 yang melanda dunia menantang kita untuk beralih ke pasar digital, memasarkan dan mempromosikan produk yang kita hasilkan secara daring,” ajaknya.

Salah seorang perajin yang meneri bantuan, Christian dari Tapanuli Utara, mengaku senang menerima bantuan tersebut. Karena, menurutnya saat ini sudah banyak perajin gitar yang terpuruk. “Usaha Gitar Sipoholon ini sudah dari ayah saya, sejak tahun 1950 an, dulu banyak di daerah Taput yang mengusahakan ini, dengan adanya Covid-19, membuat perajin gitar menjadi kian terpuruk, dengan bantuan ini kami pun merasa terbantu,” ujarnya.

The post Dekranas Sumut Salurkan Bantuan untuk Perajin di 10 Kabupaten/Kota appeared first on Primenews.

PLTGU berkapasitas 1.600 Megawatt (2 x 800 Megawatt) diutamakan untuk menyuplai energi listrik industri di kawasan Batubara dan sekitarnya, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun. Dengan pembangunan pembangkit listrik tersebut perkembangan industri di daerah ini diharapkan semakin meningkat.

“Diutamakan untuk industri di Sumut, karena energi sangat krusial bagi industri. Ada dua pembangkit yang dibangun saat ini, masing-masing pembangkit memiliki kapasitas 800 MW,” kata Edy Rahmayadi dalam sambutannya.

Ini merupakan tahap pertama pembangunan PLTGU di Desa Perupuk, selanjutnya ada dua tahap pembangunan lagi masing-masing dengan kapasitas 2x 800 MW. Untuk tahap pertama Hanlim Energy Power selaku pelaksana proyek menargetkan akan selesai dalam waktu 3 tahun.

“Batubara ini merupakan kawasan dengan potensi luar biasa terutama industri, dan setelah kita hitung butuh listrik 5.000 MW. Hanlim bisa menyediakan total 4.800 MW, ini untuk menyokong kebutuhan energi industri di Batubara,” tambah Edy Rahmayadi yang hadir bersama Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis.

Dengan tersedianya energi yang cukup, menurut Edy, ada lebih 400 investor yang tertarik berinvestasi di Batubara. Karena itu, dia ingin dukungan dari seluruh masyarakat dan stakeholder untuk menyukseskan proyek ini.

“Listrik adalah kebutuhan utama industri-industri besar. Setelah, dimulainya pembangunan ini investor semakin banyak yang ingin berinvestasi di Batubara, ada dari Amerika, Eropa, Cina dan lainnya, ada lebih 400 investor. Jadi, saya harap dukungan semuanya, masyarakat dan stakeholder,” pungkas Edy.

Menurut keterangan Direktur PT Hanlim Energy Power Albert Kim, energi ibarat makan bagi industri, bila tidak tersedia maka industri tersebut akan sakit. “Energi ibarat makan, kita butuh tiga kali makan sehari, kalau tidak maka akan sakit. Karena itu, masalah energi harus cepat kita selesaikan agar Batubara dan Sumut cepat berkembang,” katanya.

Pembangunan PLTGU ini menggunakan lahan seluas 200Ha dan Desa Perupuk dinilai sebagai tempat yang paling cocok. Untuk pembangunan tahap pertama PT Hanlim Energy Power akan menggunakan lahan seluas 40Ha dengan nilai investasi sebesar US$ 5 miliar.

“Tahap awal itu butuh 40Ha dan targetnya selesai dalam waktu 36 bulan. Bukan hanya pembangkit, ada juga Floating Storage Regasification Unit (FSRU) untuk melengkapi proyek PLTGU ini. Jadi, selain energi, dari PLTGU ini juga bisa memasok gas untuk industri,” katanya.

Sementara itu, Bupati Batubara Zahir meminta masyarakatnya untuk menjaga keberlangsungan proyek ini. Dia meminta agar masyarakat menciptakan suasana kondusif karena ini untuk kebaikan Batubara dan juga Sumut.

Selain meresmikan pembangunan PLTGU, pada kesempatan ini Gubernur juga meresmikan pembangunan Masjid ar-Rahman yang dibangun di kawasan PLTGU.

“Ini harus kita jaga, jangan pula orang mau berinvestasi kita malah ribut. Bayangkan, berapa banyak anak-anak kita yang akan bekerja di sana, seberapa besar pembangunan di daerah kita ini. Bila kondusif, investasi akan semakin banyak ke daerah kita,” kata Zahir.

Turut hadir pada acara ini Kepala Perwakilan BI Sumut Soekowardjo, Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Kepala OJK Kantor Regional 5 Sumbagut Yusuf Ansori, Sekdaprov Sumut R Sabrina, dan Bupati Simalungun JR Saragih. Selain itu, hadir Direktur PT Deli Graha dan Direktur Maxis Industrial yang merupakan mitra Hanlim pada proyek ini, sedangkan CEO Hanlim Energy Power sendiri hadir secara virtual.

The post Pembangunan PLTGU 1.600 MW Dimulai, Edy Rahmayadi Optimis Industri Semakin Menggeliat appeared first on Primenews.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar pada rapat koordinasi (Rakor) bertajuk “Optimalisasi Penerimaan Pajak Derah dan Optimalisasi Aset di Sumatera Utara”, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman No 41 Medan, Rabu (2/12). Hadir Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur (Wagub) Musa Rajekshah, Sekdaprov Sumut R Sabrina, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin.

“Kita melihat dan mendengar bahwa selama ini ada banyak capaian dan inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Inovasi itu pun terkait dengan kerja sama Pemprov dengan Pertamina terkait transparansi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), optimalisasi pajak air permukaan, integrasi tax clearance daerah se-Sumut, optimalisasi pajak MBLB, optimalisasi pajak bawah tanah, implementasi tax clearance (PTPS) dan pendapatan, kerja sama pembuatan dan pemanfaatan Peta ZNT (Zona Nilai Tanah), dan adanya implementasi alat rekam pajak yang merupakan kerjasama Pemda dengan Bank Sumut,” ujar Lili Pintauli Siregar.

Lili juga menyampaikan, kegiatan Rakor ini sangat penting, terkait dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Dimana secara garis besar dibagi menjadi tiga fokus sektor, yakni Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum.

Dijelaskan juga, setiap kepala daerah pasti akan bertemu dengan KPK terkait 8 fokus program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di pemerintah daerah, yang meliputi perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, APIP, manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.

“Setelah pemilu 9 Desember 2020, Kepala daerah yang terpilih juga akan bertemu dengan 8 fokus program tersebut, dengan tujuan agar pemerintah daerah terlepas dari tindak pidana korupsi dan melahirkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur,” ujarnya

Pada kesempatan itu, KPK mengumumkan bahwa rata-rata Monitoring Centre for Prevention (MCP) hingga saat ini Pemerintah Daerah di Sumut dengan rata-rata 45%, dengan daerah MCP tertinggi adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar yang memperoleh capaian sebesar 82,06%, kemudian di peringkat kedua Kabupaten Batubara 78,95%, dan ketiga Kota Tebing Tinggi 78,22%.

Perihal optimalisasi aset di Sumut, Lili juga menyampaikan, capaian sertifikasi tanah yang sudah dilakukan Pemda di Sumut, dari target sekitar 3.400 sertifikat tahun 2020, capaian dari Januari hingga 30 November 2020 telah mencapai 2.478 bidang yang sudah memiliki sertifikat, sekitar 8.794.698 m², dengan nilai lahan Rp1,006 Triliun.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan bahwa pajak merupakan tulang punggung pendapatkan daerah. “Dunia pun melakukan itu, misalkan saja Negara Singapura, sekitar 98% pendapatan negara mereka itu bersumber dari pajak. Kenapa? karena potensi wilayahnya tak ada. Sedangkan kita di Sumut punya potensi wilayah, namun kepatuhan pajaknya semrawut,” ujarnya.

Untuk menggeliatkan investor di Sumut harus ada kepastian, pasti sertifikat pemilik tanahnya dan pasti juga pajak yang harus dibayar, dan dalam menegakkan hukum itu harus penuh dengan keadilan.

“Mungkin kalau kita tertibkan pajak kita ini, mungkin pendapatan Pemprov Sumut dari pajak bisa mencapai Rp10 Triliun. Karena itu saya benar-benar ingin rakyat di Sumut ini sejahtera, aman dan bermatabat,” ujarnya.

Acara rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatangan MoU integrasi tax clearance daerah antara gubernur dan bupati/walikota yang hadir di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut. Walikota/bupati yang hadir antara lain, Bupati Batubara Zahir, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin, Bupati Labuhanbatu Selatan Wildan Aswan Tanjung, Bupati Simalungun JR Saragih, Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Walikota Pematangsiantar Hefriansyah Noor, dan Walikota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan.

The post KPK RI Puji Inovasi Pemprov Sumut Optimalkan Capaian Pajak Daerah appeared first on Primenews.