Narkoba yang dimusnahkan disita dari 40 tersangka yang ditangkap dalam 22 kasus berbeda.

Sebelum dimusnahkan, seluruh barang bukti terlebih dahulu diuji keasliannya. Proses uji keaslian dilakukan dengan mencampur narkoba menggunakan beberapa bahan kimia.

Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S, M.Si mengatakan, narkoba jenis sabu senilai Rp. 203 Milyar tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan direbus di dalam tong.

Barang bukti yang dimusnahkan merupakan tangkapan dalam kurun waktu Juli hingga Oktober 2021.

“Pemusnahan barang bukti narkoba periode bulan Juli sampai bulan Oktober 2021. Sebanyak 22 kasus dan 40 orang tersangka. Untuk tersangka 40 orang, dengan rincian 39 orang laki-laki dan 1 orang perempuan,” kata Kapoldasu.

Proses pemusnahan dilakukan dengan menggunakan mesin incinerator BNNP Sumut agar seluruh barang bukti dapat hancur dengan sempurna. Narkoba yang dimusnahkan terdiri dari 203 Kg sabu-sabu, 7.150 butir pil ekstasi dan 71 Kg ganja kering.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumut Edi Rahmayadi, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Wakapolda Sumut, Brigjen Dadang Hartanto, Kepala BNNP Sumut Brigjen Toga Panjaitan.

Di tempat terpisah, Wakajati Sumut Edyward Kaban menyampaikan bahwa permasalahan peredaran narkoba adalah tanggungjawab kita bersama.

“Persoalan narkoba ini bukan semata-mata tanggungjawab aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan. Akan tetapi yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan agar keluarga terdekat, saudara, kerabat atau teman tidak sampai tergoda dengan narkoba,” papar Edyward Kaban.

Mantan Wakajati Lampung ini menyampaikan, upaya-upaya mengatasi masalah narkoba yang sudah merebak sampai ke pedesaan adalah tanggungjawab kita bersama.

“Kita semua memiliki tanggungjawab yang sama dalam meredam peredaran narkoba agar tidak sampai mempengaruhi anggota keluarga kita,” tandasnya.

The post Wakajatisu Edyward Kaban Ikuti Kegiatan Pemusnahan BB Narkoba di Polda Sumut appeared first on Primenews.

Kajati menyampaikan hal itu pada acara pelantikan, pengambilan sumpah dan serah terima jabatan di lingkungan kerja Kejati Sumut yang digelar di Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution Medan, Kamis (25/2/2021).

“Terkait dengan penanganan Covid-19, agar senantiasa mengoptimalkan pengawasan dan pendampingan terhadap penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Pastikan penggunaan anggaran diperuntukkan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan tidak disalahgunakan,” kata IBN Wiswantanu.

IBN Wiswantanu juga mengajak semua pejabat yang baru dilantik agar segera melakukan identifikasi, mempelajari, menguasai dan menyelesaikan berbagai persoalan di tempat penugasan baru.

Wakajati, Asisten dan Kajari yang dilantik dan serah terima jabatan di lingkungan kerja Kejati Sumut adalah Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut dari Jacob Hendrik Pattipeilohy dapat promosi jadi Kajati Sulawesi Tengah kepada Agus Salim (sebelumnya Wakajati Papua), Aspidsus Agus Sahat ST Lumbangaol dapat promosi jadi Koordinator Pidsus Kejagung RI kepada M. Syarifuddin, Aspidum M Sunarto dapat promosi jadi Koordinator Bidang Intelijen Kejagung RI kepada Sugeng Riyanta (sebelumnya Kajari Jakarta Pusat), Aswas Didi Suhardi dapat promosi jadi Koordinator Bidang Intel Kejagung RI digantikan oleh Arif Priyagung.

Kajari Binjai Andri Ridwan dapat promosi jadi Kepala Subdirektorat Penuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Kejagung RI digantikan oleh M Husein Admadja. Kajari Sergai Paian Tumanggor dapat promosi jadi Kajari Lingga di Daik Lingga digantikan oleh Donny Haryono Setyawan, Kajari Toba Samosir Robinson Sitorus dapat promosi jadi Asbin di Kejati Riau digantikan oleh Baringin.

Kajari Karo Denny Achmad dapat promosi jadi Kajari Indramayu digantikan oleh Fajar Syah Putra, Kajari Batubara Mulyadi Sajaen jadi Kajari Karanganyar digantikan oleh Amru Eryadi Siregar, Kajari Labusel Ketut Winawa dapat promosi jadi Aspidsus di Kejati Babel digantikan oleh Mhd Alinafiah Saragih, Kajari Langkat Dr Iwan Ginting dapat promosi jadi Aspidum Kejati Banten digantikan oleh Muttaqin Harahap.

Kajari Simalungun Gloria Sinuhaji dapat promosi jadi Aspidum Kejati Jambi digantikan oleh Bobbi Sandri, Kajari Padang Lawas Kristanti Yuni Purnawanti dapat promosi jadi Kajari Kulon Progo digantikan oleh Teuku Herizal, Kajari Taput Tatang Darni digantikan oleh Much Suryono dan Kajari Samosir Budhi Herman digantikan oleh Andika.

Di tempat terpisah, Wakajati Sumut Agus Salim menyampaikan bahwa program kerja terdekat yang akan dilakukan adalah melanjutkan tugas-tugas pejabat sebelumnya. Wakajati Agus Salim sebenarnya tidak asing dengan kultur budaya Sumut karena sudah pernah bertugas di Kejati Sumut sebagai Aspidsus.

Acara pelantikan dan serah terima jabatan tetap mengedepankan protokol kesehatan dan dilanjutkan dengan kata-kata perpisahan dari pejabat lama.

The post Agus Salim Gantikan Jacob Hendrik Pattipeilohy Jadi Wakajati Sumut appeared first on Primenews.

Rakernas Kejaksaan yang digelar secara virtual diikuti oleh insan Adhyaksa berdasarkan Komisi dan Bidang masing-masing. Untuk Komisi 8 Lintas Bidang, dipandu oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Rakernas tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, tujuannya adalah untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan poin jaga jarak.

Pada acara pembukaan Rakernas Kejaksaan RI 2020 oleh Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, bahwa kiprah Kejaksaan adalah wajah pemerintah dan wajah kepastian hukum Indonesia dimata rakyat dan dimata internasional, tanpa Kejaksaan yang bersih dan dipercaya, satu pondasi penting pembangunan nasional akan rapuh.

“Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum harus terus ditingkatkan, integritas dan profesional jaksa adalah keharusan. Pengawasan dan penegakan disiplin internal harus terus diperkuat Kejaksaan harus bersih dan Kejaksaan harus dapat jadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas,” kata Jokowi.

Jacob Hendrik Pattipeilohy disela Rakernas di Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, menyampaikan bahwa pembenahan dari hulu sampai hilir di internal Kejaksaan dan dalam relasinya dengan lembaga penegak hukum lain harus terus diefektifkan. Rekruitmen dan promosi harus dilakukan secara meritrokasi, transparan dan terbuka. Integritas Jaksa, wawasan kebangsaan serta kesiapan menghadapi permasalahan hukum harus diutamakan.

Penekanan yang disampaikan Pak Presiden, kata Jacob menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Oleh sebab itu rekrutmen SDM Kejaksaan yang relevan dengan revolusi 4.0 juga harus diberikan prioritas dan prioritaskan. Sistem kerjanya yang efesien, sistem kerja yang transparan harus terus diupayakan, cara-cara manual yang lamban dan yang rentan korupsi harus ditinggalkan.

“Dalam setiap kunjungan ke daerah atau ke Kejari-Kejari yang ada di wilayah kerja Kejati Sumut, saya selalu menekankan pentingnya pembenahan dan penguatan SDM Kejaksaan. Kelak, ketika para jaksa yang saat ini masih muda-muda sudah memiliki kemampuan dalam memimpin dan cakap dalam bersikap,” tandas mantan Wakajati Banten ini.

Paparan yang disampaikan pada Rakernas terkait bidang Pidsus, antara lain dalam rangka optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan RI telah melakukan penindakan terhadap perkara yang memiliki nilai kerugian besar (big fish), korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bersentuhan dengan sektor penerimaan negara, dan sekaligus menginisiasi penindakan tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara.

Sebagai bentuk optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara, sepanjang tahun 2020, Kejaksaan RI berhasil menyelamatkan keuangan negara kurang lebih sebesar : Rp.19.240.651.421.350,80 (sembilan belas triliun duaratus empatpuluh milyar enamratus limapuluh satu juta empatratus duapuluhsatu ribu tigaratus limapuluh rupiah delapanpuluh sen) ; USD $ 76.737,42 (tujuhpuluh enamribu tujuhratus tigapuluh tujuh dollar Amerika empatpuluh dua sen), SED $ 71.532,30 (tujuhpuluh satu limaratus tigapuluh dua dollar Singapura tigapuluh sen), EURO 80,00 (delapanpuluh euro), GBP 305 (tigaratus lima poundsterling).

Dan telah berkontribusi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp346.1 miliar (tiga ratus empat puluh enam koma satu miliar).

The post Wakajati Sumut : Kiprah Kejaksaan Adalah Wajah Pemerintah appeared first on Primenews.

Jacob Hendrik Pattipeilohy datang bersama Tim monitoring dan evaluasi (Monev) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan pemantauan persiapan Posko Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kantor Kejari Nias Selatan.

Wakajati Sumut didampingi Asintel Dwi Setyo Budi Utomo, Kasi E Karya Graham Hutagaol, Firman Halawa, Yuliati Ningsih, Cut Indri dan Aisyah diterima langsung oleh Kajari Nisel Rindang Onasis, Kasi Intel Satria Dharma Putra Zebua, serta Kasi lainnya.

Wakajati berkesempatan untuk melihat langsung ruangan demi ruangan di kantor Kejari Nisel dan berdialog dengan beberapa pegawai honor. Wakajati Jacob Hendrik juga menyemangati dan memberikan motivasi kepada para pegawai yang bertugas di Nias Selatan.

Dalam arahannya, Wakajati Sumut menyampaikan bahwa kedatangan Tim Monev kali ini adalah untuk menindaklanjuti hasil rapat kerja Selasa (3/11/2020) yang digelar secara vicon dan diikuti seluruh Kajari, Kasi Pidum, Kasi Intel, dan Kasi Datun se Sumatera Utara yang daerahnya menyelenggarakan Pilkada serentak 2020.

“Monitoring dan evaluasi yang dilakukan adalah untuk memastikan sudah sejauh mana masing-masing Kejari dalam menindaklanjuti hasil rapat kerja kemarin, kita berharap masing-masing memiliki terobosan dan konsep yang akan dijalankan dalam mengawal Pilkada tahun ini,” kata Jacob Hendrik.

Penguatan skill sangat penting dilakukan, lanjut Jacob Hendrik. Terutama dalam mengusung strategi, konsep dan bagaimana menggerakkan anggota di lapangan dalam mengawal dan memantau tahapan sampai pada pelaksanaan Pilkada Nias Selatan 2020, perlu didukung data yang akurat dan valid.

“Kita harus memastikan dalam tahapan Pilkada ini di lini mana bisa terjadi kerawanan serta potensi kecurangan yang membuat masyarat marah dan apa upaya yang harus kita lakukan di lapangan dalam mengantisipasi agar tidak terjadi keributan,” paparnya.

Selain membicarakan kesiapan Kejari Nisel dalam menghadapi Pilkada 2020, Wakajati juga membahas tentang restorative justice (keadilan restoratif) dalam penanganan perkara pidana.

Perlu diketahui, bahwa keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Tujuannya adalah untuk saling bercerita mengenai apa yang telah terjadi, membahas siapa yang dirugikan oleh kejahatannya, dan bagaimana mereka bisa bermusyawarah mengenai hal yang harus dilakukan oleh pelaku untuk menebus kejahatannya. Hal yang bisa dilakukan meliputi pemberian ganti rugi kepada korban, permintaan maaf, atau tindakan-tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

Di akhir kunjungannya, Wakajati bersama tim melihat langsung Posko Pemantau Pilkada Nias Selatan yang menempelkan informasi terkait Pilkada Serentak 2020 diikuti dua pasangan calon, yaitu nomor urut 1 Dr. Hilarius Duha, SH,MH dan Firman Giawa, SH,MH serta pasangan nomor urut 2 Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru.

Asintel Kejati Sumut Dwi Setyo Budi Utomo menyampaikan bahwa proses pemantauan Posko Pilkada Nias Selatan 2020 secara real time harus melaporkan sudah sejauh mana tim yang ada di lapangan dalam mengumpulkan data dan melaporkannya ke pimpinan.

“Harapan kita, seluruh Kejari khususnya Kejari yang daerahnya menyelenggarakan Pilkada melaporkan data-data terbaru yang ditemukan di lapangan. ASN dan pegawai kejaksaan dalam menjalankan tupoksinya harus netral dan tidak berpihak ke salah satu pasangan calon,” katanya.

The post Wakajati Sumut : Semua Elemen Harus Mendukung Pilkada Nias Selatan Aman dan Kondusif appeared first on Primenews.