PRIMENEWS | TANJUNG SELOR – Anggota Komisi VI DPR-RI Deddy Yevry Hanteru Sitorus mengapresiasi PT Pertamina (Persero) yang melakukan uji coba distribusi elpiji 12 kilogram menggunakan pesawat udara Casa dari Tarakan ke wilayah perbatasan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).
“Puji Tuhan, alhamdulillah akhirnya Pertamina sudah mulai menerbangkan tabung Gas LPG ke Krayan dengan mencarter pesawat Pelita Air Service. Mudah- mudahaan masalah ini segera teratasi apalagi Pertamina tahun ini (2021) berkomitmen untuk me-alokasikan biaya sebesar Rp10 miliar per tahun,” ungkapnya saat dihubungi melalui ponselnya, kamis (11/3/2021).
Politisi PDI Perjuangan asal daerah pemilihan (Dapil) Kaltara ini menjelaskan, sulitnya mendapatkan gas elpiji di perbatasan RI-Malaysia sempat dikeluhkan warga Krayan. Pasalnya, harga per satu tabung elpiji 15 kilogram mencapai Rp1,4 juta sehingga warga lebih memilih menggunakan kayu bakar untuk keperluan memasak.
Sulitnya mendapatkan gas elpiji ini disebabkan pemerintah Malaysia di masa pendemik, menutup akses perbatasan, padahal selama ini hampir 90 persen kebutuhan masyarakat Krayan didapatkan dari Serawak, Malaysia.
“Kondisi ini berlangsung cukup lama, saya cukup prihatin dan langsung bersurat ke Direktur utama (Dirut) Pertamina dan meminta perhatian agar dicarikan solusi selesaikan masalah ini. Pertamina kemudian meresponnya sejak 10 Maret hingga 13 Maret pesawat PAS mulai diterbangkan untuk menutupi sebagian kebutuhan masyarakat Krayan,” kata pria yang akrab disapa Bang Deddy ini.
Pada saat penutupan akses perbatasan Indonesia-Malaysia, lanjutnya, membuat harga barang di Kecamatan Krayan langsung melonjak tinggi karena langka apalagi Program Jembara (Jembatan Udara) melalui subsidi ongkos angkut dari Pemkab Nunukan, Pemprov Kaltara dan Pemerintah pusat belum bisa mengatasi kebutuhan sehari-hari masyarakat di wilayah itu.
“Saat ini pemerintah sedang membangun akses jalan dari wilayah Kabupaten Malinau menuju krayan, mudah- mudahan ketika jalan tembus itu sudah selesai pada tahun 2023, masalah seperti ini tidak terjadi lagi,” kata Deddy Sitorus.
Dijelaskannya, saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan bersama Pemprov Kaltara telah menanda tangani MoU dengan Pemprov Kalimantan Utara untuk pembangunan Bandara Perintis Binuang di Kecamatan Krayan, Nunukan.
“Usulan pembangunan bandara binuang itu sudah lama disampaikan ke pemerintah pusat, saya mencoba menindak lanjuti kembali dan bertemu langsung dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Novie selaku Dirjen Perhubungan Udara. Keduanya berkomitmen memutus isolasi di daerah perbatasan,” jelasnya.
Ia menambahkan, selain bandara binuang, pihaknya telah menyampaikan usulan pembangunan bandara Perintis di Kecamatan Sebuku (Nunukan) dan Sungai Boh (Malinau). Diharapkan usulan kedua bandara perintis itu bisa dimasukkan dalam APBN 2022 atau 2023.
“Nanti juga akan kita kawal melalui Komisi VII DPR RI, sebagaimana anggaran untuk Binuang kemarin,” pungkasnya.
