PRIMENEWS | MEDAN – Berdasarkan pemberitaan tentang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menganggarkan Rp 96 miliar untuk membangun gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) di beberapa media online, Kasi Penkum Kejati Sumut Adre W Ginting, SH, MH, Sabtu (15/2/2025) saat dikonfirmasi wartawan tekait hal itu membenarkan.
“Benar, setelah dilihat di website yang dimaksud terkait adanya pelelangan pembangunan kantor kita ketahui benar ada. Dengan adanya pemberitaan positif ini, kami sanggat mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih. Pemberitaan terkait akan dibangunnya gedung kantor baru, tentunya akan mendukung kinerja Kejati Sumut dalam melayani masyarakat,” demikian disampaikan Kasi Penkum Adre W Ginting.
Perihal pemberian dana hibah dari Pemprovsu lanjut Adre W Ginting adalah hal yang wajar dengan tujuan untuk melayani masyarakat dan pihak Pemprov Sumut bila dikaitkan dengan proses pengadaan barang jasa maka pastinya telah lama memproses hal ini, bukan tiba-tiba muncul dalam waktu setahun atau dua tahun ini.
“Perlu juga kita ketahui terkait dana hibah untuk pembangunan dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan badan usaha. Dana hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa,” paparnya.
Sampai sejauh ini, kata Adre terkait dengan adanya pemberitaan di berbagai media tentang rencana pembangunan gedung kantor baru menjadi informasi dan pemberitaan positif yang disebarluaskan kepada masyarakat. Jika dibandingkan dengan kantor-kantor Kejati kelas 1 di seluruh Indonesia, kantor Kejati Sumut sudah jauh tertinggal.
“Untuk komentar silahkan saja, namun dari pemberitaan dapat kita simpulkan hal itu berada di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan tentunya telah ada kajian dari dinas terkait sejak lama, karena sejatinya begitu bila berkaitan pengadaan barang jasa namanya perencanaan, bisa dari beberapa tahun lalu. Kita tentunya jika ada pembangunan maka bersyukur yang mana akan bertujuan untuk melayani masyarakat Sumut menjadi lebih baik,” paparnya.
Mantan Kasi Intel Kejari Binjai ini menambahkan bahwa Kejati Sumut dalam hal ini sifatnya taat azas dan taat pada aturan. karena semuanya ada di Provinsi. Baik terkait anggaran dan pelaksanaannya.
