PRIMENEWS | JAKARTA – Pro-kontra pelibatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memverifikasi vaksin COVID-19, yang dilakukan di China pada November, akhirnya terjawab.
Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan dilibatkan dalam proses verifikasi vaksin COVID-19, yang dilakukan di China pada November, sebelum didistribusikan ke Indonesia.
“Nanti, kami akan minta kepada MUI untuk ikut dalam tim kunjungan ke Beijing untuk memperoleh vaksin itu, sehingga prosesnya akan diverifikasi dari awal. Jadi MUI itu akan melibatkan tim fatwa dan tim LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik), mereka yang akan memverifikasi apakah halal atau tidak halal,” kata Masduki dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (2/10).
Keterlibatan tim dari MUI tersebut, lanjut Masduki, tidak akan menghambat proses penyediaan vaksin COVID-19 bagi masyarakat khususnya terkait kehalalannya. Wapres Ma’ruf pun juga telah menyatakan bahwa sertifikasi halal terhadap vaksin COVID-19 dari China tidak akan menghambat pendistribusiannya.
“Itu tidak akan menjadi hambatan apa-apa, karena kalau halal alhamdulillah, prosesnya akan begitu saja nggak ada problem apa-apa. Tapi, kalau misalnya nggak halal pun juga nggak masalah, karena kondisi darurat sehingga diperbolehkan,” tegas Masduki yang juga Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI.
Rencana keterlibatan tim dari MUI tersebut sudah disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, selaku koordinator penanganan COVID-19 di Indonesia.
Luhut bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Direktur Utama PT Bio Farma Honesty Basyir menemui Wapres Ma’ruf Amin di rumah dinas wapres Jakarta, Jumat, untuk membahas persiapan kedatangan vaksin COVID-19 dari China pada November mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Luhut melaporkan tentang perkembangan penyediaan vaksin COVID-19 buatan Sinovac dari China. Rencananya, tim dari PT Bio Farma bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan ke China untuk mengaudit proses pengembangan dan produksi vaksin COVID-19 di fasilitas milik Sinovac.
Pada tahap pertama, sebanyak tiga juta vaksin akan didatangkan ke Indonesia yang diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, anggota TNI dan Polri, serta orang yang bertugas langsung dalam penanganan COVID-19.
