PRIMENEWS | PADANGSIDIMPUAN-Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, SH, MM mengikuti Roadshow secara daring bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi terkait Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara, berlangsung di Aula Utama Kantor Walikota Padangsidimpuan, Selasa (7/3/2023).
Menko PMK, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan koordinasi untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan stunting dan kemiskinan yang ada di masing-masing kabupaten/kota se Sumut.
“Pertemuan ini, tak lain adalah untuk saling koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi dan pengendalian program prioritas yaitu terkait penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem pada masing-masing kabupaten/kota,” katanya.
Dalam hal ini, Sumatera Utara menjadi provinsi ke-14 selama 16 hari pelaksanaan, dimana ada sejumlah kabupaten yang menjadi sasaran seperti Madina, Padanglawas, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Nias Selatan dan Tapanuli Tengah.
“Kemudian langkah yang sudah dilakukan, serta terobosan yang ditempuh. Terutama masalah yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Terakhir meminta usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota guna mempercepat penurunan angka stunting serta kemiskinan ekstrim,” sebut Menko.
Selain itu, Menko PMK juga mengatakan pihaknya berupaya mengidentifikasi semua isu, kendala dan masalah yang ada. Selanjutnya akan dibahas langkah kedepan, sebagai solusi persoalan dimaksud.
Sementara dalam laporannya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah mengambil langkah-langkah dalam hal penanganan stunting serta pengentasan kemiskinan ekstrim secara massif sejak beberapa tahun terakhir. Diantaranya penguatan kegiatan pemberian asupan makanan bergizi hingga program bantuan usaha, perbaikan rumah dan lainnya.
Gubernur mengungkapkan kondisi setelah berbagai upaya percepatan penuruan stunting oleh Pemprov, telah memperlihatkan adanya penurunan angka prevalensi sebesar 4,7 persen, dari 25,8 persen (2021) menjadi 21,1 persen hingga 2022, berdasarkan survey status gizi Indonesia (SSGI) 2022.
“Kami sedang berusaha menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa kabupaten yang masih membutuhkan penanganan yang lebih kuat menurut potensinya. Penanganan stunting ini terus diupayakan baik dari segi pendataan (jemput bola) hingga mengidentifikasi faktor kesehatan, sebagai satu dari beberapa pemicu belum tuntasnya langkah pencegahan stunting,” sebut Edy.
Dengan upaya jemput bola itu lanjut Edy, beberapa fakta yang bisa dijadikan bahan evaluasi bersama yakni seperti tingkat kesadaran akan kesehatan atau perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), belum maksimalnya masyarakat menggunakan tenaga kesehatan seperti di Puskesmas maupun Posyandu.
“Faktor yang juga sensitif seperti kurang baiknya sanitasi kurang baik dan sangat berpengaruh. Kemudian penggunaan air sungai sekaligus tempat pembuangan yang menyebabkan pencemaran air. Kemudian ada kegiatan penggunaan bahan kimia untuk penambangan yang diduga kuat mengganggu kesehatan. Kami masih terus berusaha menyelesaikan masalah ini,” tambah Gubernur.
Meskipun secara persentase terjadi penurunan, namun Gubernur menargetkan angka prevalensi stunting di Sumut dapat terus menurun hingga menyentuh angka 14 persen. Karenanya setelah menyempurnakan data (validitas data), Pemprov berupaya melibatkan bantuan berbagai pihak seperti keberadaan mahasiswa yang menggelar praktek kerja lapangan serta penempatan dokter muda di kawasan yang dinilai membutuhkan.
“Ini juga masih ada kaitannya dengan usia pernikahan (menikah), dan bagaimana kesiapan mereka berkeluarga. Ini kami masih terus kejar Pak,” kata Gubernur kepada Menko PMK dari sambungan jarak jauh.
Sedangkan terkait kondisi kemiskinan ekstrim, Gubernur juga menyampaikan perihal penurunan angka tersebut dari tahun sebelumnya. Jika pada 2021 lalu tercatat di angka 1,34 juta jiwa, maka di tahun 2022 turun menjadi 1,27 juta jiwa. Hal ini juga masih berkaitan dengan kondisi pandemic Covid-19 yang melanda seluruh dunia hingga menyebabkan anjloknya perekonomian dari banyak sektor, sebagai pemicu munculnya orang miskin.
“Untuk data miskin ekstrim berada pada angka 120 ribu jiwa. Kami masih mencari tahu faktor penyebabnya. Sementara upaya kita masih terus berjalan seperti program bedah rumah, bantuan sosial, bantuan stimulus ekonomi untuk UMKM, petani, nelayan dan sebagainya,” jelas Edy.
Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa angka kemiskinan di Sumatera Utara pada 2021 lalu menduduki peringkat 18 secara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan provinsi ini tercatat berjumlah 9,01 persen pada Maret 2021.
Kemudian pada September 2021, jumlahnya menjadi 8,49 persen. Sehingga terjadi penurunan sebesar 0,52 poin. Dengan demikian, angka kemiskinan di Sumatra Utara setara dengan 1,27 juta jiwa pada September 2021, atau berkurang sekitar 70,8 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.
Dalam kesempatan tersebut, Wako Irsan juga sempat berdialog langsung dengan Menko PMK. Walikota menyampaikan beberapa hal penting agar pemerintah pusat melalui Kemenko PMK memberikan perhatian lebih kepada Kota Padang Sidempuan, antara lain ; Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran untuk percepatan penurunan stunting melalui pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, dukungan bantuan anggaran untuk penghapusan kemiskinan ekstrim khususnya dalam pengadaan infrastruktur dasar, akses air minum dan sanitasi yang layak dan yang terakhir peningkatan kualitas SDM melalui program kegiatan di pemerintah pusat.
Wako Irsan juga menjelaskan terkait kondisi angka stunting di Kota Padang Sidempuan sendiri sebenarnya sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3,3% yakni ditahun 2021 32,1 % dan 2022 28,8 % dan susah sesuai dengan target penurunan nasional sebesar 3%. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi program-program penurunan stunting cukup berjalan signifikan dan relevan dalam mendukung capaian nasional.
Terkait kondisi kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidimpuan, lanjutnya tahun 2021 sebesar 1,60% dengan jumlah penduduk miskin ekstrim 3.666 jiwa dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,19% dengan jumlah penduduk 442 jiwa, posisi tersebut lebih rendah dari angka nasional maupun provinsi. Kondisi ini menunjukan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kota Padang Sidempuan sudah dilaksanakan secara bersinergi dan berkolaborasi melalui penyaluran berbagai bantuan seperti PKH, BPNT, BLT, Diasbilitas, PBI dan Lansia.
Hadir pada rakor tersebut Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pimpinan OPD, Camat serta stakeholder terkait penanganan stunting di Kota Padang Sidempuan.
