PRIMENEWS | MEDAN – Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumut. Dari laporan tersebut pengelolaan keuangan Pemprov Sumut dinilai membaik dibanding tahun sebelumnya.
Hal ini disampaikan Ketua BPK Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan saat menyerahkan LHP Kepatuhan kepada Sekdaprov R Sabrina di Kantor BPK Perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (28/12). Namun meskipun pengelolaan keuangan Pemprov Sumut membaik, menurutnya masih ada beberapa bagian yang perlu dievaluasi.
“Belanja Daerah Pemprov Sumut di tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Ini tentu berkat kerja keras rekan-rekan di Pemprov dalam mengelola keuangannya. Walau begitu, masih ada beberapa bagian yang perlu kita evaluasi bersama agar belanja daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Eydu.
Menurut keterangan Sekdaprov Sabrina, ada beberapa temuan dari LHP Kepatuhan oleh BPK Perwakilan Sumut di tahun ini, tetapi jumlahnya tidak sebanyak temuan tahun lalu. Temuan-temuan tersebut kemudian akan segera ditindaklanjuti organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut.
“Ini LHP, belum satu penilaian. Tetapi dari sini, kita jadi tahu ada beberapa item yang perlu diperbaiki. Namun dibanding dari tahun yang sebelumnya, temuan-temuannya jauh lebih sedikit dan tidak terlalu pelik. Kita yakin itu masih bisa kita perbaiki, OPD kita juga sudah siap untuk menindaklanjutinya,” ucap Sabrina saat diwawancara.
Sabrina menegaskan agar masing-masing OPD Pemprov Sumut segera menindaklanjuti temuan-temuan di LHP Kepatuhan BPK sesuai dengan waktu yang diberikan BPK. “Kita diberi waktu 60 hari terhitung hari ini untuk memperbaiki temuan-temuan tersebut. Saya yakin, kita bisa memenuhi rekomendasi tersebut,” tambahnya.
Acara tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumut Yasir Ridho Lubis. Menurutnya, belanja Daerah Pemprov Sumut di tahun ini semakin membaik. Baginya hal tersebut harus terus ditingkatkan agar pembangunan di Sumut bisa berjalan dengan lebih baik ke depannya.
“Temuan-temuannya semakin sedikit bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini tentu berkat kesungguhan Pemprov Sumut dalam pengelolaan APBD-nya. Ini perlu kita apresiasi dan ke depannya kita harapkan lebih sedikit lagi temuan BPK atau bahkan tidak ada temuan di LHP,” ujar Yasyir Rihdo, usai acara penyerahan LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2020 Pemprov Sumut.
Acara yang digelar dengan penerapan protokol kesehatan tersebut juga dihadiri Ketua Tim Pemeriksa Ester Paulin beserta anggota timnya, para pimpinan OPD Pemprov Sumut dan jajaran BPK RI Perwakilan Sumut.
