PRIMENEWS | JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, proses vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat harus memperhatikan proses distribusi dan lokasi penyuntikan vaksin.
Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara menjaga jarak selama proses vaksinasi untuk mencegah penularan.
“Yang betul-betul (harus) dipikirkan adalah bagaimana antara distribusi, tempat vaksinasi untuk publik itu di mana?” ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Senin (4/1/2021).
“Karena setelah vaksin itu (disuntikkan), menuggu waktu beberapa saat. Reaksinya kurang lebih 30 menit, ini berkaitan dengan ruang,” lanjutnya.
Sehingga, pemerintah ingin memastikan apakah ketika vaksinasi dilakukan di Puskesmas apakah ruangan yang ada akan memadai atau tidak.
Terkait hal itu, dia sudah berdiskusi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
“Karena ini nanti orang akan berdatangan menunggu waktu 30 menit. Terus ditaruh di mana? Yang lainnya antrinya bagaimana? Flow in out-nya bagaimana, itu harus ditata dengan baik,” jelasnya.
Dia pun menambahkan, secara garis besar prosedur penyuntikan vaksin Covid-19 tidak berbeda dengan vaksinasi lain yang sebelumnya telah dilakukan.
Sehingga sebenarnya tidak ada hal baru terkait proses penyuntikan.
“Waktu kita vaksin kan tinggal datang, buka bret begini (lengan baju), suntik, selesai. Jadi itu tidak perlu ribet-ribet,” tambah Moeldoko.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini vaksin masih menunggu izin edar darurat atau emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Hal ini disampaikan Airlangga usai rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri lainnya, Senin (4/1/1/2021).
“Tadi dilaporkan bahwa pemerintah akan segera memulai untuk melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekitar pertengahan bulan atau minggu depan,” kata Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
“Ini tentu menunggu daripada emergency use authorization dari Badan POM dan juga terkait dengan kehalalan,” tuturnya.
Airlangga mengatakan, sebelum menerbitkan izin edar darurat, BPOM harus lebih dulu menganalisis data hasil uji klinis vaksin Sinovac yang beberapa waktu lalu dilakukan di Bandung.
