PRIMENEWS | JAKARTA-Peduli terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa naik kelas, khususnya UMKM di Sumatera Utara, Ketua Yayasan Sari Mutiara Indonesia, Dr. Parlindungan Purba, SH, MM, Rektor Universitas Sari Mutiara (USM)-Indonesia, Dr. Ivan Elisabeth Purba, M. Kes. Kepala LPPM USM-Indonsia, Adiansyah, S.Si, M.Si, Dekan Fakultas Sain, Teknologi dan Informasi Dr. Vivi Purwandari, M.Si melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, di Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/11/2022).
Rombongan dari USM Indonesia diterima oleh Kurniaman Telaumbanua, SH,M.Hum selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Republik Indonesia.
Kunjungan silaturahmi (audiensi) Ketua Yayasan Sari Mutiara Indonesia, Rektor USM-Indonesia dengan Kementerian Hukum dan HAM RI ini untuk mempererat hubungan kerjasama yang telah terjalin selama ini.
Dimana, kata Parlindungan Purba, HKI ini didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman serta merek produk dan usaha.
“Kegiatan audiensi ini sangat bagus dan bermanfaat dalam mewujudkan pendaftaran HKI dan Paten di Sentra HKI USM-Indonesia, banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut termasuk bagaimana agar produk UMKM Sumatera Utara bisa medaftarakan merek usahanya atau merek produknya.
“Karena, di era digital saat ini banyak sekali produk dan nama usaha yang sama. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, UMKM kita dorong untuk mendaftarkan merek dan mengurus HKI-nya. UMKM bisa masuk pasar online dan memiliki izin yang lengkap sudah mengangkat derajat UMKM bisa naik kelas,” kata Parlindungan Purba.
Sementara Rektor USM-Indonesia Ivan Elisabeth Purba menyampaikan audiensi USM-Indonesia ke Kemenkum HAM RI, selain untuk menjalin tali silaturahmi sekaligus memberikan apresiasi kepada Kemenkum HAM RI karena proses pendaftaran HKI yang cepat.
“Kita mendorong percepatan indikasi geografi andaliman dari Tapanuli dan ubi kayu Nias yang khas sekali,” tandas Ivan E Purba.
