PRIMENEWS | MEDAN – Bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September, ratusan petani yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu (KRB) menggelar aksi di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (24/9/2020).
Aksi ini sempat membuat arus lalulintas di seputaran kantor Gubernur jadi macet, karena selama aksi berlangsung di depan kator Gubernur Sumut Jalan Diponegoro ditutup oleh petugas dari Satuan Lalulintas Polrestabes Medan.
Masyarakat menyampaikan tuntutannya lewat spanduk dan orasi dari koordinator aksi. Dengan penjagaan yang ketat melibatkan aparat gabungan mulai dari Brimob Polda Sumut dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kantor Gubsu.
Pimpinan Aksi, Tao Mindoana Simamora menyampaikan tuntutannya dan meminta Pemprov Sumut segera menyelesaikan konflik-konflik pertanahan sesuai dengan Pidato Presiden Jokowi pada Bulan Mei 2019 dan 11 Maret 2020.
“Kami juga meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Gubernur agar transparan dan jujur terkait tanah eks HGU PTPN 2 seluas 5.873,6 ha yang sudah dimohonkan Gubernur ke Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dilepas,” katanya.
Masyarakat juga menuntut terkait dengan tingginya konflik agraria antara perusahaan negara atau perusahaan asing dengan masyarakat karena proses penyelesaiannya di kantor BPN tidak kunjung selesai.
“Segera hentikan okupasi maupun eksekusi terhadap masyarakat sebelum ada kesimpulan dan penyelesaian yang pasti. Dan, kami juga meminta pemerintah daerah harus transparan dalam mempublikasikan tanah yang sudah dilepaskan oleh Kementerian BUMN dengan melibatkan semua elemen masyarakat untuk menghindari keterlibatan mafia tanah,” tegasnya.
Menanggapi aksi demo di depan kantor Gubsu ini, Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Humas Dan Keprotokolan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Salman menyampaikan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan massa.
Dalam pertemuan, disepakati akan diadakan pertemuan ulang dengan pemerintah daerah karena Gubernur Sumatera Utara tidak berada di tempat.
“Kita akan atur kembali jadwal yang tepat untuk bertemu dengan pihak Pemprovsu dan perwakilan dari masyarakat,” tandasnya.
